Pengangkatan HM Prasetyo Sebagai Jaksa Agung Memprihatinkan
By admin On 21 Nov, 2014 At 01:52 AM | Categorized As Hukum, POLHUKAM | With 0 Comments

JAKARTA-(TERBITTOP.COM)-Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk politikus Partai NasDem HM Prasetyo, sebagai Jaksa Agung dinilai memprihatinkan.Pemilihan politikus Partai NasDem ini menambah deretan kebijakan Jokowi yang menimbulkan polemik di publik. Amunisi baru bagi rival politik Jokowi.

Penilaian itu disampaikan pengamat hukum tata negara Refly Harun,Ketua KPK Abraham Samad,Ketua Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan dan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman yang dihubungi wartawan secara terpisah.Kamis (20/11).

Refly menilai, pengangkatan HM Prastyo tidak layak jika seorang politikus diangkat sebagai penegak hukum. “Ini menyedihkan dan memprihatinkan politisi diangkat jadi penegak hukum,” kata Refly.

Hal itu, kata Refly menunjukkan bahwa sejak awal politik tanpa syarat Jokowi terbantahkan. Menurutnya, penunjukkan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung bukan tanpa sebab.

“Ini bukan soal orangnya, tapi jalannya orang berparpol selalu begitu, kalau bukan link-nya, akan bagus kerjanya. Kalau udah masuk link-nya gimana?,” kata Refly.

Seharusnya menurut Refly, Jokowi bisa memilih calon lain yang terbaik yang berasal dari berbagai lembaga dan sudah teruji seperti dari KPK, PPATK, atau internal kejaksaan. “Bukan parpol,” kata Refly.

Secara terpisaha Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik Presiden Joko Widodo, yang menunjuk politisi Partai Nasional Demokrat HM Prasetyo.

Abraham Samad menilai, dipilihnya Prasetyo menjadi Jaksa Agung membawa banyak konflik kepentingan.

Menurut Samad, idealnya Kejaksaan Agung dipimpin orang yang independent. Bukan orang yang punya kepentingan politik dalam mengawal perkara yang ditangani korps Adhyaksa ini.

“Kejaksaan Agung adalah institusi penegakan hukum yang memerlukan sosok yang independent dan berintegritas,” ujar Samad.

Dengan begitu, Samad menegaskan tidak tepat Presiden Jokowi memilih Prasetyo menjadi Jaksa Agung. “Sangat tidak tepat,” kata Samad.

Abraham Samad juga merespons negatif terpilihnya Prasetyo sebagai jaksa agung. Menurut dia, latar belakang sebagai politikus biasanya memiliki konflik kepentingan. Menurut dia, figur independen dibutuhkan untuk memimpin Kejaksaan Agung. “Kejaksaan Agung adalah institusi penegakan hukum yang memerlukan sosok yang independen dan berintegritas,” tegas Samad.

Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan, mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo yang mengangkat HM Prasetyo, politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagai Jaksa Agung menggantikan Basrief Arief.

Trimedya, yang di PDI Perjuangan menangani bidang hukum, mempertanyakan pengangkatan HM Prasetyo, yang juga anggota DPR periode 2014-2019. “Kita hormati pilihan Presiden Joko Widodo yang mengangkat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Tapi HM Prasetyo tidak punya prestasi cemerlang saat menjadi jaksa agung muda tindak pidana umum (Jampidum) tahun 2005-2006,” kata Trimedya,

“Kalau misalnya Pak Jokowi ingin Jaksa Agung dari dalam, lebih baik yang muda, yang punya mobilitas tinggi guna memberantas korupsi dan internal Kejagung,” lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menilai penunjukan Prasetyo sebagai jaksa agung yang berlatar belakang partai politik rentan adanya intervensi kekuasaan dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya. “Kami meminta JA tetap independen dalam menjalankan tugasnya, menjauhi praktik menjadikan hukum sebagai alat politik kekuasaan untuk menyingkir lawan-lawan politik,” ujar Benny.

Menurut Benny, tugas utama jaksa agung adalah melanjutkan agenda pembersihan birokrasi kejaksaan dari praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang telah membuat kredibilitas kejaksaan selama ini berada di titik terendah.

“Jaksa agung baru diharapkan mampu menjadikan dirinya institusi terpercaya dalam agenda dan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pilih kasih, tanpa kegaduhan, tapi produktif dan membawa efek jera untuk membangun pemerintahan yang bersih,” kata Benny.

HM Prasetyo duduk di Komisi III DPR (membidangi hukum) periode 2014-2019. Dia diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis 20 November 2014.(nt/ris)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>