TOP SOROT: Memberantas Korupsi Kepala Daerah
By admin On 6 Dec, 2014 At 12:29 PM | Categorized As Opini, POLHUKAM | With 0 Comments

Sungguh Ironis tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah sudah makin menggurita, apalagi sejak diberlakukan UU Otonomi Daerah seperti Kepala Daerah makin banyak terjerat korupsi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap Ketua DPRD Bangkalan,Fuad Amin Imron belum lama ini menambah deretan pejabat daerah yang tertangkap karena tuduhan korupsi. Mantan Bupati Bangkalan ini merupakan satu dari tiga pejabat daerah yang ditangkap KPK terebut.

Jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi setiap tahun meningkat dan menyebar hingga 33 provinsi di Indonesia.Sejak tahun 2012, data Kementerian Dalam Negeri mencatat sedikitnya 173 kepala daerah menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa dalam berbagai kasus korupsi.2013, kementerian ini mencatat sebanyak 309 kepala daerah di Tanah Air terjerat kasus korupsi.

Jumlah tersebut termasuk kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Bupati Gunung Mas, HB, terhadap AM, Ketua Mahkamah Konstitusi yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sepekan lalu.Dua Gubernur Riau dan Gubernur Banten.Ratu Atut Choisiyah. Sebelumnya Bupati Bogor Rachmat Yasin dan Bupati Karawang dan isterinya, Ade Swara.

Data yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri tidak jauh berbeda dengan data KPK. Sejak 2004 hingga 2014, lebih dari 175 kepala daerah yang terdiri atas 28 gubernur dan 158 bupati dan wali kota menjalani pemeriksaan di lembaga antikorupsi ini. Sebanyak 40 di antaranya sudah diproses penegak hukum dan bahkan sudah mendekam di penjara sebagai koruptor.

Banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi menimbulkan keprihatinan semua pihak dan persoalan serius upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain karena persoalan integritas, setidaknya terdapat empat faktor pendorong korupsi bagi kepala daerah selama dia menjabat.Kost biaya politik yang tinggi selama pemilukada, dan perebutan jabatan internal di tubuh partai.

Selain itu masih banyak celah dalam regulasi yang bisa dipakai untuk menyimpangkan anggaran. KPK pernah mengumumkan temuan 18 modus korupsi di daerah. Dua di antaranya paling sering dilakukan kepala daerah, yaitu penggelembungan biaya (mark-up) dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Modus lainnya, penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pribadi.

Selain KPK, seharusnya Kejaksaan dan Kepolisian meng optimalkan penindakan terhadap korupsi. Sebab peran Kejaksaan dan Kepolisian ada di daerah. Mandulnya sejumlah Kejari dalam mengungkap kasus seperti di Madura itu akan semakin melemahkan posisi kejaksaan.

Kini Komitmen Kepala Daerah sering kita ragukan dalam menciptakan zona bebas korupsi.Karena masih saja ada kepala daerah yang ditangkap.Kita mengapreasi langkah KPK menangkap setiap Kepala Daerah yang masih memiliki moral yang rendah dan menyuburkan praktik korupsi. Permintaan kepala daerah kepada Preside Jokowi beberapa waktu agar dilakukan pemeriksaan pengawasan internal sebelum disidik oleh KPK, adalah sikap rendahnya komitmen kepala daerah dalam memberantas korupsi.

Bagaimanapun tindakan yang dilakukan Kepala daerah, yang tidak mengindahkan ketentuan bahkan menyelewengkan jabatan sehingga berakibat adanya kerugian negara harus diusut dan tidak harus diperiksa oleh pengawasan internal. Kewenangan penegak Hukum KPK,Kejaksaan dan Kepolisian harus dioptimalkan dalam memberantas korupsi di daerah. Kita mendukung aksi tangkap tangan dan menahan kepala daerah, karena sudah merugikan keuangan negara. Bahkan hukumannya harus diperberat, karena tindakan penyelewengan itu sebaga bentuk mengingkari dan membohongi rakyat, dengan moral rendah menjadi pemimpin.

Banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi juga mencerminkan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi pemimpin lokal yang punya integritas tinggi. Untuk itu, partai-partai politik seharusnya serius menyiapkan calon pemimpin daerah yang punya kemampuan, bersih, dan bervisi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>