Taman BMW Minta Ditunda Penertibannya
By admin On 18 Sep, 2015 At 05:03 AM | Categorized As Jakarta Pusat, METRO | With 0 Comments

TAMANJAKARTA (TERBITTOP.COM) – Pemprov DKI Jakarta diminta tidak terburu-buru menertibkan kawasan Taman BMW yang akan dibangun stadion bertaraf internasional. Pasalnya, sebagian lahan di lokasi tersebut, masih dalam status sengketa antara pemprov dan pengembang PT Buana Permata Hijau.

“Jika hal ini tetap dipaksakan, maka kami akan minta perlindungan hukum ke Mabes Polri,” ujar Gindar Sembiring, SH, praktisi hukum PT Buana di kantornya kawasan Tanahabang, Jumat (18/9).

Sebab, sebagian lahan seluas 6,9 hektar dari luas total Taman BMW, 66 hektar masih dalam proses hukum. “Kami masih mengajukan kasasi ke pengadilan untuk mempertahankan hak kami atas tanah garap tersebut,” tambah Gindar.

Hal itu diungkapkan Gindar menanggapi berita Pos Kota hari Rabu tanggal 16 September, soal pernyataan Gubernur Ahok memerintahkan Walikota Jakarta Utara mengosongkan lahan BMW dari sejumlah bangunan dan kegiatan perparkiran truk trailer. Pasalnya, lahan akan segera dibangun stadion mewah untuk pelaksanaan Asian Game 2018. “Berkenaan dengan hal itu kami ingin memberikan hak jawab meluruskan pemberitaan tersebut,” kata Gindar.

Menurutnya, PT Buana menghormati putusan di PTUN DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan banding Pemprov DKI soal penguasaan lahan tersebut. Sebelumnya, pengadilan juga telah menetapkan lahan di Jalan Sunter Baru RW 05 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, adalah milik PT Permata. Jadi kalau dalam istilah sepakbola, skornya masih 1-1.

“Tapi kami masih mengajukan kasasi. Ini juga harus dihormati dan artinya tidak boleh ada kegiatan apapun di atas lahan sengketa itu. Jadi, kalau pekan depan di lahan itu dilakukan penertiban berupa pembongkaran bangunan dan evakuasi puluhan truk trailer adalah melanggar hukum,” ujar Gindar sambil menambahkan pihaknya juga telah menerima surat imbauan dari Lurah Papanggo Mulyono yang isinya meminta pihaknya mengosongkan lahan tersebut.

Atas surat imbauan itu, kata Gindar, pihaknya balik menuntut agar pemerintah memberikan denah yang rinci terhadap persil yang disengketakan. Sebab, selama ini masih terjadi salah paham soal kedudukan persisnya lahan tersebut. “Jika penggarap di atas lahan itu juga diusir, maka kami akan pidanakan,” ancamnya. (YOYOK)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>