Warga Gugat Gubernur DKI Terkait Kasus Proyek MRT
By admin On 14 Jun, 2016 At 05:21 AM | Categorized As Jakarta Selatan | With 0 Comments

ahokJAKARTA-(TERBITTOP.COM) Pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT), digugat tujuh warga masyarakat, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, senilai Rp 415 miliar.Tergugatnya adalah, Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Selatan, Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administratif Jakarta Selatan, Camat Kemayoran Baru, Camat Ke camatan Cilandak. Lurah Kelurahan Bandara Selatan, Lurah Kelurahan Pulo dan Lurah Kelurahan Cipete Selatan (disebut Tergugat I-Tergugat X)

Sedangkan ketujuh Penggugat terdiri dari, H Muchtar Bin Mugen, Heriyanto Theng, Ny Rasmee Mahesh Lalmalani, Ny Wienarsih Waloeyo, Ir Sigit Buntoro dan Dheeraj Mohan Aswani.Gugatan para Penggugat ini dikuasakan kepada Hartono Tanuwidjaja SH, MSi, dan kawan-kawan atau Hartono Tanuwidjaja & Partners Associates & Legal Consultants .

Pada gugatan itu, Hartono Tanuwidjaja menyatakan gugatan para kliennya terhadap Gubernur DKI dan jajaranya, adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PLH), yang didukung bukti-bukti kuat.

Para Penggugat ini, menurut Hartono Tanuwidjaja, adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di sepanjang jalan RS Fatmawati atau disekitar Jakarta Selatan (tertulis dalam gugatan.)

Tanah dan bangunan para Penggugat tersebut, terkena atau sudah dimanfaatkan dalam kegiatan atau aktifitas Proyek MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.

Pemanfaatan lahan dan bangunan para Penggugat dilakukan para Tergugat tanpa ijin. Misalnya, pemagaran atau cara memploting.

Terkait proyek MRT tersebut, seharusnya para Tergugat melaksanakan secara sungguh-sungguh dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, Pasal 3 UU No.2 Tahun 2012. Demikian pula, masalah ganti rugi tanah dan bangunan Penggugat, pihak yang menentukan ganti rugi tidak boleh subyektif tapi sungguh-sungguh memperhatikan Perundang undangan yang berlaku. Namun dalam hal ini, para Tergugat telah bertindak secara sepihak khususnya dalam penetapan besaran ganti rugi.

Dampak buruk bagi para Penggugat, akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian moril dan materiil yang sangat layak dihargai Rp 5 miliar bagi masing masing Penggugat.

Sedang kerugian materiil layak diganti Rp 150.000.000 per meter persegi. Total dari seluruh luas tanah dan bangunan para Penggugat Rp 380 Miliar. Jadi besar ganti rugi immateriil dan materiil Rp 415 Miliar yang harus dibayar para Tergugat kepada para Penggugat.

Perkara gugatan perbuatan melawan hukum Para Tergugat ini telah disidangkan oleh majelis hakim yang diketuai, Kris Nugroho SH, MH, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang terahir diinformasikan telah memasuki tahap jawab menjawab para pihak. Namun permohonan kuasa para Penggugat yang meminta kepada majelis hakim agar memerintahkan para Tergugat menghentikan segala kegiatan/aktifitas apapun pada proyek MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, selama proses perkara ini berlangsung belum direspon hakim majelis.(Dolat Munthe).

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>