OPINI: Otonomi Perguruan Tinggi
By admin On 17 Jun, 2016 At 05:33 AM | Categorized As ENTREPRENEURSHIP | With 0 Comments

PROF ASEP GY MAHASISWADalam suatu acara diskusi HMI dan KAHMI Bogor saya mengangkat motto Insan Cita HMI kaitannya dengan pendidikan tinggi. Insan Cita itu intinya berkaitan dengan sifat-sifat yang diharapkan dalam perkaderan HMI, yakni insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam. Apakah insan cita ini relevan dengan keadaan universitas saat ini? Tulisan ini mengangkat beberapa pendapat yang berkembang pada saat diskusi.

Memang motto itu dirumuskan para pendiri HMI sejak awal tahun 50, akan tetapi sampai saat ini dirasakan masih relevan. Perkembangan dunia saat ini sulit dilepaskan dari tiga ciri insan cita. Perguruan tinggi yang hanya mereproduksi ilmu pengetahuan masa lalu, tidak akan bisa berkembang dan bahkan akan tertinggal. Diperlukan karya-karya inovatif untuk mengisi ekonomi dewasa ini. Sumber daya alam memang perlu, tetapi tanpa nilai tambah hanya akan membuat negara tergantung. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam harus menerapkan prinsip keberlanjutan (sustainability). Dus, perlu peran insan cita dalam memanfaatkan sains dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Insan akademis adalah unsur utama masyarakat berbasis pengetahuan atau Knowledge-base society (K-society). Tanpa insan akademis tidak ada K-society. Namun hal ini tidak berarti bahwa seluruh anggota masyarakat harus mempunyai gelar akademik secara formal. Yang penting adalah kuatnya unsur rasionalitas, menghormati perbedaan berpikir, keragaman budaya, serta tidak mudah terpancing oleh berbagai isu yang menyebabkan perselisihan. Peran lembaga pendidikan (tinggi) tentu sangat penting dalam proses membangun dan memelihara K-society.

Adalah wajar bila perguruan tinggi sebagai miniatur K-society karena civitas akademika adalah kumpulan para insan akademis. Di dalam kampus itulah mahasiswa dibiasakan untuk berpikir bebas sambil memahami tatanan keteraturan. Kebebasan berpikir individual itu juga berarti menghormati kebebasan orang lain. Di sinilah letak keindahannya (the beauty) sehingga keteraturan (the order) akan terwujud. Kebebasan akademik ini harus dipelihara melalui berbagai cara, termasuk oleh sistem manajemennya. Mengapa? Karena pola inilah yang akan membentuk unsur kedua dari insan cita, yakni pencipta.

Perlunya Otonomi Universitas

Perguruan Tinggi (PT) berbeda dengan lembaga lain karena berkaitan langsung dengan pembinaan modal insani serta sains-teknologi. Otonomi bersama-sama GUG (Good University Governance) adalah syarat terwujudnya PT yang berkualitas. Secara kelembagaan makro, memperlakukan PT sebagai entitas bawahan Pemerintah (utamanya Kemenristekdikti, Kemenag, dan Kementrian PAN-RB) hanya akan membuat lembaga ini kerdil. Pada saat itulah PT akan terjebak pada keberhasilan semu yang terlalu administratif dan kehilangan inovasi. Memang pemerintah punya peran dalam alokasi anggaran, tetapi hal ini jangan dijadikan alasan untuk mengebiri PT.

Saat ini terjadi dua pendapat diametral tentang manajemen PT. Satu pihak menginginkan adanya otonomi penuh. Di pihak lain ada yang menganggap PT sebagai satker (satuan kerja) dari Kementrian (Ristekdikti untuk PT umum dan Kemenag untuk PT agama). Daya cengkram Kemenristekdikti dilakukan terhadap PT (negeri) melalui pola berdasarkan klasifikasi PTN BH (Badan Hukum), PT BLU (Badan Layanan Umum), dan Satker. Adapun terhadap PTS melalui Kopertis. Intinya tetap ada unsur campur tangan berlebih dari pemerintah.

Model klasifikasi PTN itu berdasarkan tingkat kematangan PTN dalam tridharma dan perolehan dana (income generating) non SPP. PTN BH umumnya adalah PTN yang berasal dari PT BHMN (Badan Hukum Milik Negara), seperti UI, IPB, ITB, UGM, USU, UPI, dan UNAIR. Adapun PTN BLU adalah PTN yang “dianggap” sudah mulai beranjak maju plus memiliki aset untuk pembangkitan pendapatan non SPP. Adapun PTN satker adalah PT yang “belum kuat” dalam tridharma pembangkitan income termasuk di dalamnya PTNB (Baru). PTNB awalnya adalah PTS yang karena suatu hal mereka berubah menjadi PTN. Hakikinya upaya ini dibuat untuk meningkatkan mutu universitas. Akan tetapi, bagi beberapa PTNB, daya cengkram ini cukup membelit. Lebih kencang daripada statusnya ketika masih PTS.

Apakah benar ketiga model itu sudah benar-benar pola yang tepat untuk meningkatkan mutu PT? Apakah kelompok PTN BH itu pun sudah mampu meningkatkan inovasi civitas sehingga terjadi kreasi sains (scientific knowledge creation) dan aplikasinya? Kenyataannya, ditinjau dari kacamata WCU (World Class University) tidak ada satu pun PT Indonesia yang masuk 200 besar WCU. Kelompok yang menginginkan otonomi penuh beranggapan bahwa saat ini tidak ada keleluasaan manajemen PT yang mampu menghasilkan insan cita (akademis, pencipta, dan pengabdi). Bahkan PT NBH pun masih tidak terlalu leluasa. Ada kesan disuruh berlari sambil kakinya diikat. Akhirnya cuman bisa menggapai keinginan, sulit mewujudkannya.

Masih ada anggapan bahwa pemerintah itu serba bisa sehingga berkewajiban “membina” PT supaya semakin maju. Pada kenyataannya, intervensi, dengan dalih pembinaan hanya akan menjadikan PT kehilangan inovasi, tidak kreatif. Kurang berkembang sebagai institusi yang dapat membangun insan cita, yakni insan akademik, pencipta, dan pengabdi. PT akan selalu bertanya ke lembaga pusat (pemerintah) sebelum bertindak kreatif. Padahal bagaimanapun “pintarnya” orang-orang di pemerintahan (pusat dan lembaga perpanjangan tangannya seperti Kopertis), sulit memahami kondisi sebenarnya sebuah PT. Akhirnya, kalaupun pemerintah memberikan solusi, bisa jadi “misleading”, jauh dari harapan. Akumulasi keadaan ini akan menyebabkan PT menjadi “mediocre” alias sulit mencapai puncak.

Bila kita tengok sejarah PT di Indonesia sampai dengan dekade 80, kita patut bangga karena saat itu banyak PT Indonesia sebagai tempat belajar generasi muda Malaysia saat itu. Para alumni negeri jiran, kini banyak yang menduduki posisi kunci di PT Malaysia, pemerintahan, profesional, dan entrepreneur. Keberhasilan kampus-kampus negeri jiran 10 tahun terakhir ini tidak bisa dilepaskan dari peran generasi muda yang pada tahun 70-80 kuliah di Indonesia. Saat itu, umumnya PT Indonesia menikmati otonomi lebih baik daripada sekarang. Cengkraman pemerintah pusat tidak terlalu kuat.

Mengapa saat ini terjadi penurunan otonomi yang ujungnya menurunkan peran PT Indonesia di kancah keilmuan internasional? Bisa jadi hal ini disebabkan akibat terlalu menguatnya peran pemerintah pusat. Dulu, pemerintah belum terlalu mampu, karena memang aparatnya belum banyak. Sehingga pemerintah lebih menyerahkan urusan PT kepada para dosen universitas tersebut. Hal ini menjadi berkah dalam keterbatasan (blessing in disguise) sehingga manajemen pendidikan dan penanganan masalah relatif lebih tepat.

Dewasa ini Kementerian yang berkaitan dengan pendidikan tinggi sudah semakin kuat. Selain diisi oleh para birokrat karier, juga para pejabat yang berasal dari PT. Maka jumlah aparat semakin banyak yang menyebabkan perlu penyaluran energi. Salah satu tampungan energinya adalah mengatur manajemen universitas melalui berbagai cara yang umumnya sangat administratif. Efek yang terjadi, secara hukum alam, otonomi universitas akan berkurang. Padahal, sejatinya PT memerlukan kebebasan untuk berkreasi dalam membangun generasi muda inovatif dan kreatif, sesuatu yang diperlukan bagi entrepreneur masa depan. Membangun insan cita yang akademis, pencipta (inovatif), dan pengabdi itu jelas-jelas memerlukan keleluasaan atau otonomi PT.

Memang persoalan semakin kompleks, tetapi tidak berarti harus mengurangi otonomi universitas. Atau mengangkat orang asing menjadi Rektor. Bukan itu. Tetapi, berikan otonomi penuh kepada PT, tidak hanya bagi PTN BH, tetapi seluruh PT, termasuk PT kecil dimanapun berada. Biarkan para cendekia internal kampus berpikir, bekerja, dan berupaya dengan kemampuannya untuk menangani PT. Mereka tentu akan bertanggung jawab terhadap berjalannya tridharma PT. Dengan adanya intervensi pemerintah pusat, mereka akan berlindung di ketiak atasan. Ini sangat merugikan civitas akademika, terutama mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Bila pemerintah ingin tahu kinerja universitas, cukup dilihat dari indikator outcome tridharma PT. Bagaimana peranannya dalam membangun masyarakat dimana kampus itu berada? Lihat keteraturan masyarakat di sekitar kampus dan pembangunan daerahnya. Artinya, indikator keberhasilan lebih ditekankan pada kepedulian kampus terhadap masyarakat, selain indikator berbasis produktifitas paper, prototipe, model-model, dan hak paten.

Kampus jangan diperlakukan sebagai lembaga terpisah yang cenderung berbeda dengan masyarakat. Civitas jangan terlalu disibukkan oleh tugas-tugas administrasi borang yang sering diminta oleh pemerintah. Mereka harus fokus di kegiatan tridharma. Bila warga kampus cukup punya waktu untuk melihat masyarakatnya, diharapkan masyarakat sekitar kampus akan merasakan kehadirannya. Selain itu, civitas akademika akan kaya dengan ide riset untuk solusi masalah masyarakat. Warga kampus terbiasa dengan menerapkan sains-teknologi untuk kepentingan masyarakat. Inilah hakekat insan cita yang akademis, pencipta, dan pengabdi. Syaratnya adalah ada keleluasaan dalam pengelolaan PT alias otonomi universitas. Semoga. Penulis : Prof Dr Asep Saefuddin Rektor Universitas Trilogi/Guru Besar Statistika FMIPA IPB

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>