SBY Minta Polisi Usut Dugaan Penyadapan Dirinya
By admin On 2 Feb, 2017 At 12:36 AM | Categorized As Politik | With 0 Comments

yumpa-pers-sbyJAKARTA-(TERBITTOP.COM)-SBY meminta polisi segera bertindak, karena penyadapan bukan perkada aduan. Apakah betul ada penyadapan telepon pribadi SBY?

“Sebagai warga biasa, saya mohon, kalau pembicaraan saya kapan pun. Kalau pembicaraan saya dengan Ma’ruf ada transkrip, saya minta polisi, pengadilan untuk tegakan hukum seadil-adilnya. Ini bukan delik aduan tapi sama di depan hukum,” kata SBY dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/3).

Pernyataan SBY ini menanggapi pernyataan kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat yang menuding Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin mendapat telepon dari SBY yang meminta MUI mengeluarkan fatwa soal ucapan Ahok yang mengutip surat Al Maidah ayat 51. Fatwa tersebut dikeluarkan pada Oktober 2016.

Dia juga menyatakan permohonannya kepada negara untuk mengusut dugaan penyadapan terhadap dirinya. Dia memperingatkan bahwa kewenangan penyadapan itu hanya dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI.

“Kalau institusi negara, Polri, BIN, menurut saya, negara bertanggung jawab. Saya berharap berkenan Pak Presiden Jokowi menjelaskan dari mana transkrip penyadapan itu siapa yang bertanggung jawab. Kita hanya mencari kebenaran. Ini negara kita sendiri, bukan negara orang lain, bagus kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab,” kata SBY.

SBY mengatakan apabila dugaan penyadapan ini terbukti secara hukum, dia berharap ditempuh penegakan hukum kepada siapapun pelakunya. SBY menyebutkan meyakini bahwa dirinya benar-benar menjadi korban penyadapan terkait percakapannya dengan Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Ma’ruf Amin. Menurut SBY, ini menguntungkan lawan politiknya.

“Dalam pilpres maupun pilkada, penyadapan ini sangat bisa membuat kandidat kalah karena ketahuan semua strateginya,” kata SBY.

SBY menganggap penyadapan ini dengan skandal Watergate, di Amerika Serikat. Skandal ini membuat Presiden AS Richard Nixon dimakzulkan akibat penyadapan terhadap lawan politiknya pada 1972. “Dulu kubu Nixon menyadap kubu lawan politik yang juga sedang dalam masa kampanye presiden. Nixon terpilih, tapi terbongkar,” kata dia.

Dilain pihak Sekertaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, tidak pernah ada perintah atau instruksi penyadapan kepada SBY, karena ini bagian dari penghormatan kepada para mantan presiden di negeri ini.

“Yang jelas bahwa tidak pernah ada permintaan atau instruksi penyadapan kepada beliau, karena ini bagian penghormatan kepada (mantan) Presiden-Presiden yang ada,” kata Pram.

Secera terpisah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan, menyadap telepon orang lain hanya bisa dilakukan lewat prosedur hukum yang jelas. Tidak sembarang orang bisa menyadap telepon orang lain.

“Ingat, menyadap telepon hanya boleh dilakukan orang yang diberi wewenang oleh UU. Tak boleh sembarang orang, Itu hal penting dalam hukum kita,” kata Mahfud MD dalam akun twitter pribadinya, Rabu (1/2).

Seperti diketahui, dalam persidangan kemarin, Tim Kuasa Hukum Ahok sempat menyebut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin berafiliasi dengan salah satu pasangan calon yang mengikuti Pilkada Jakarta.

Hal itu dikatakan salah satu tim kuasa hukum Ahok, Humprey Djemat saat Maruf dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ke delapan kasus dugaan penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Humprey pun menanyakan kepada Ma’ruf apakah ia pernah melakukan pertemuan dengan pasangan nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni di Kantor PBNU pada 7 Oktober 2016 silam atau empat hari sebelum dikeluarkannya sikap keagamaan MUI terkait ucapan Ahok yang dianggapnya melakukan penistaan agama.

Mendengar pertanyaan itu, menurut Ma’ruf itu hanyalah pertemuan biasa untuk bersilatuhrahmi dengan pengurus PBNU tanpa ada maksud untuk mendukung Agus-Sylvi. “Yang menerima itu Pak Ketua umum yaitu KH Said Aqil sementara saya sedang berada di lantai empat,” kata Ketua Rais Aam PBNU tersebut.

Seolah tak puas dengan jawaban Ma’ruf, Humprey kembali menegaskan apakah Maruf yang memfasilitasi pertemuan itu. Hal itu lantaran pihaknya memiliki bukti percakapan antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sehari sebelum pertemuan itu dilakukan.

“Apakah pada hari Kamisnya, sebelum bertemu paslon ada telepon dari Pak SBY yang menyatakan kepada saksi untuk mohon diatur pertemuan dengan Agus dan Sylvi bisa diterima di kantor PBNU, dan kedua minta segera dikeluarkan fatwa penistaan agama?,” tegas Humprey.

Ma’ruf pun membantah tuduhan itu. “Tidak ada,” jawabnya. Meski begitu, Humprey belum mau menbeberkan lebih rinci soal bukti rekaman yang dimaksudnya.(krm/tmp/ris)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>