Wapres Puji Keberhasilan TP4D Sulawesi Tenggara
By admin On 10 Jul, 2017 At 01:00 PM | Categorized As Daerah | With 0 Comments

djoko-susiloKENDARI – (TERBITTOP)-DIBERBAGAI DAERAH kini gaung kinerja Tim Pengawal dan Pengamaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) makin bergeliat. Bahkan di Sulawesi Tenggara berhasil menekan nilai harga pembebasan dibawah harga afraisal dalam pembebasan dua proyek bendungan besar Landawe di Kabupaten Konawe dan bendungan di Kolaka Utara yang merupakan proyek strategis nasional di wilayah ini. Wapres Jusuf Kalla sendiri memuji peran TP4D kejaksaan Tinggi Sultra dan memberi apresiasi sehingga dalam pembebasan proyek bendungan berhasil menghemat keuangan negara.

“Saya sudah laporkan saat ada Wapres, beliau menyambut positif dan berterima kasih kepada Kajati karena peran TP4D telah ikut menghemat anggaran negara,” ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sugeng Djoko Susilo SH MH dalam percakapan dengan TERBITTOP berkunjung ke ruang kerjanya di Kendari belum lama ini.

Dalam rangka mengawal penggunaan uang rakyat dalam pembangunan seluruh jajaran Kejaksaan di Sultra sudah menandatangani pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) serta sudah mengawal berbagai proyek termasuk mengawal anggaran pedesaan yang jumlahnya lebih 100 desa di seluruh Sulawesi Tenggara. Tim ini dibentuk untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap penggunaan APBN/APBD dan mengatasi kekhawatiran instansi pemerintah terjerat korupsi dalam melakukan realisasi pembangunan proyek.

Menurut Kajati yang didampingi Asisten Intelijen Andi Muh Hamka SH, dua proyek strategis nasional bendungan itu dibiayai oleh APBN 2016 secara multiyears dan dikerjakan oleh pelaksana Balai sumber Daya Air. Meski ada hambatan namun pembebasan lahan ini sudah berjalan dan telah dibayarkan kepada msyarakat. Tadinya ada yang menolak dan sempat kami lakukan penekanan sampai dua kali, akhirnya harga bisa ditekan dibawah harga afraisal.

“Pembebasan lahan memang terjadi kendala bukan saja di Sultra, tetapi setiap pembebasan tanah dimana mana terjadi berbagai kepentingan,”kata Djoko. Dikatakan,pembebasan tanah itu ibarat madu adalah manis selalu ada kepentingan ingin mendapatkan untung dan tidak mungkin ada jaksa bermain. Namun di Sultra alhamdulilah tidak ada jaksa terlibat dalam kongkalingkong untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pembebasan lahan tersebut.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan masyarakat akhirnya sepakat harga pembebasan akhirnya mulus dari pemilik tanah 10 persen dibawah harga
afraisal. “Sempat dua kali saya tekankan supaya tidak terjadi kongkalikong,”tegasnya.

Menurut Djoko, sejak program TD4D diluncurkan semua jaksa terutama setiap Kasi Intel di Kejaksaan Negeri terlibat sehingga sejak dimulai proyek berjalan hingga pelaksanaan akhir dikawal sampai selesai. Bukan hanya itu Tim TP4D telah mendampingi Kepala Desa dalam mengawal pelaksanaan dana desa sehingga serapan anggaran berjalan lancar.

Sekarang lanjut Sugeng Djoko, semua sudah berjalan pihaknya bisa mengetahui desa mana yang bisa memnfaatkan anggaran pembangunan sesuai dengan aturan. Pengawasan dan pengawalan itu lanjut Djoko bisa mengurangi tindak pidana korupsi di lingkup masyarakat.

“Jika ada desa yang pengelolaan keuangannya sudah bagus, maka pihaknya akan menjadikan desa tersebut sebagai desa anti korupsi,”ucapnya.
Meski belum ada anggaran khusus namun TP4D berjalan baik bahkan jaksa ditekankan untuk membuka layanan 24 jam dalam mengawal pengelolaan dana desa sehingga serapan anggaran berjalan baik.

Sugeng Djoko menambahkan, selain melalui pengawalan TP4D dan pendampingan Datun sudah berhasil menjadikan BPJS Ketenaga Kerjaan Sultra sebagai juara ketiga tingkat nasional dan juara pertama di Sulawesi dan Maluku. Kajati juga selalu menekankan kepada jajarannya menjaga integritas dan profesionalisme tidak melakukan perbuatan tercela. Ditambahkan, Dalam penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi selama ini ada keraguan tetapi setelah ada TP4D, masuk lima besar tingkat nasional penyerapan anggaran.

“Jadi bukan sekedar ngomong atau perintah saja kita selalu evaluasi. Saya juga minta Bupati dalam Kanwil Perbendaharaan Daerah agar melayani kepala desa kalau konsultasi tanggung jawab keuangan desa, apalagi sudah ada kerangka TP4D, sehingga dengan kerja sama itu bisa dimanpaatkan secara berlapis untuk kelancaran pengelolaan dana negara,”kata Sugeng Djoko Susilo.

Mengenai tidak adanya anggaran TP4D, Sugeng Djoko mengatakan,belum merisaukan bagi jaksa yang penting diperlukan strategi dalam memanage-pekerjaan.Jaksa sudah mampu bekerja semaksimal mungkin dalam mengawal dana pembangunan. Selama juni 2017 kejati Sultra melaksanakan 46 kegiatan, terbagi 36 kegiatan yang sedang ditangani dan 10 sudah mendapat apresiasi tersebar di suluruh Sulawesi Selatan. Kegiatan ini juga didukung seluruh komponen SKPD yang ada serta media lokal ikut merespon positif keberadaan TP4D. Meskipun demikian jajaran Kejati tidak kompromistis jika menemukan adanya pelanggaran pidana korupsi tetap diperiksa sesuai dengan bidangnya.

Proyek Yang dikawal selama Juni 2017,diantaranya dari PT.PLN Sulbagsel Pembangunan Gardu Induk Kolaka dan Lasusua senilai Rp42.645.225.700,-,Kementerian PUPR terdiri 5 proyek dengan total Rp11.5 Miliar dan Pembangunan TPA Sampah nilai Rp15 miliar, dan Optimalisasi IPLT Kab Bombana nilai Rp2 miliar dan Optimlisasi TPA Kota Baubau Rp4 Miliar.

Kemudian Proyek dari Kementerian Pertanian Badan Karantina Balai Karantina Pertanian Total Rp1.477 miliar,Kementerian PUPR infrastruktur,Pengawasan Pemgembangan Kawasan Pemukiman,Pedesaan dan Layanan Perkantoran sebesar Rp31.009 Miliar. Dari PT PLN Unit Induk Pembangunan Sulteng,Satker Perhubungan Darat Prov Sultra dengan pembangunan pelabuhan penyeberangn dengan total nilai Rp171.288 Miliar serta berbagai proyel dari Dinas di semua Kejaksaan Negeri. (haris)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>