Kejati Bali Bongkar ‘Korupsi’ Rp200 M di BPD
By admin On 20 Aug, 2017 At 05:58 AM | Categorized As Daerah | With 0 Comments

kajati-bali-baruDENPASAR – (TERBITTOP.COM)-Kejaksaan Tinggi Bali berhasil membongkar kasus dugaan korupsi terkait permohonan kredit investasi dan modal kerja kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp200 miliar.

Namun tim penyidik Pidana Khusus Kejati Bali yang mengusut kasus pembobolan terhadap BPD Bali tersebut sejak Juli 2017 hingga kini belum menetapkan tersangka.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Jaya Dr Jaya Kesuma, SH, MH kepada TERBITTOP dan Harian Pelita di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya belum menetapkan satupun tersangka karena masih mengumpulkan alat-alat bukti.

“Kami masih kumpulkan alat-alat bukti dan saat ini masih dalam tahap penyidikan umum. Jadi belum kita tetapkan tersangkanya,” kata Jaya Kesuma.

Namun diakuinya tim penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan korupsi dalam pemberian kredit dari BPD kepada pihak swasta. Oleh karena itu, tutur mantan Wakajati Banten ini, pemeriksaan kasus tersebut akhirnya ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Memang ditemukan berbagai kejanggalan serta indikasi adanya penyimpangan. Baik dalam pengajuan kredit maupun penggunaan kredit oleh penerima kredit,” kata Jaya yang menunjuk Wakajati Bali Ida Bagus Nyoman Wismantanu sebagai Ketua Tim Penyidik.

IBN Wismantanu mengatakan dalam tahap penyidikan pihaknya telah mengajukan permohonan cegah ke luar negeri kepada pihak Imigrasi terhadap pihak swasta pemohon kredit.

Selain itu dalam upaya pengembalian kerugian negara pihaknya meminta izin pengadilan untuk menyita sejumlah harta atau aset-aset dari yang bersangkutan.

“Aset-aset yang akan disita bukan hanya ada di Bali, tapi juga ada di luar Bali yaitu di Palu dan Makassar,” tuturnya seraya membeberkan jika melihat modusnya memang ada niat dari pihak swasta pemohon kredit untuk membobol bank.

Masalahnya, ungkap Wismantanu, saat yang bersangkutan ajukan permohonan kredit dengan jaminan antara lain berupa tanah yang ternyata tanah tersebut disewa dari orang lain.

“Jadi tanah itu bukan milik yang bersangkutan. Tapi dia menyewa dari orang lain untuk kemudian dijadikan sebagai jaminan kredit dengan nilai yang tidak memadai sebagai jaminan kredit,” tuturnya.

Sementara penggunaan dana kredit setelah cair dari BPD Bali ternyata tidak digunakan seperti yang dimohonkan untuk modal kerja. “Tapi oleh yang bersangkutan digunakan antara lain bayar hutang-hutangnya ke beberapa bank,” kata Wismantanu.

Ditambahkannya dalam upaya mengungkap kasus tersebut pihaknya juga akan bekerjasama dengan pihak Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK). “Kami ingin mengetahui kemana saja aliran dana tersebut.” (haris/Didik)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>