Soal Demo, Gubernur Babel Harus Sudahi Operasi Kapal Isap
By admin On 13 Nov, 2017 At 05:05 AM | Categorized As Daerah | With 0 Comments

ilustrasi : kapal-isap
Kapal Isap Produksi (KIP) yang ditolak masyarakat di perairan Pering Belitung Timur.(sumber foto : Pos Belitung)

BELITUNG-(TERBITTOP.COM)-Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tidak bisa menutup mata dengan aksi penolakan tambang laut dengan kapal isap Produksi (KIP) yang dilakukan warga nelayan Belitung Timur di Gedung DPRD setempat belum lama ini. Aksi itu tidak saja  upaya mempertahankan ekosistem lingkungan nelayan untuk mencari makan tetapi lebih jauh guna menjaga kelestarian lingkungan karena daerah ini sedang mengarah kepada pembangunan pariwisata.

“Dengan arah ke pariwisata saja tentu pulau ini harus terjaga kelestarian lingkungan perairannya.Nelayan harus bisa hidup mencari ikan dan pariwisata digenjot untuk pemasukan devisa daerah.Jangan sampai kita merobek robek daerah penambangan dengan mematikan kehidupan masyarakat apalagi dari daerah ini selain timah juga dikerok tanah kaolin, pasir kwarsa serta bahan ikutan timah lainnya,”kata Haris Fadillah SSos MSi warga pulau Beltung di perantauan saat diminta komentarnya (Minggu 12/11) terkait aksi demo nelayan Kelapa Kampit di Gedung DPRD setempat Kamis (9/11) pekan lalu.

Dia berpendapat, aksi penolakan kapal isap produksi (KIP) setahunya sudah berlangsung lebih dari dua tahun, haruslah persoalan ini disudahi oleh
Pemerintah daerah setempat.Masalahnya lingkungan di pulau ini banyak yang sudah menimbulkan kolong kolong buatan.

“Gubernur dan Bupati tak bisa tutup mata.Harus lebih cepat menuntaskan masalah ini ketimbang harus dinas keluar kota atau keluarga negeri, karena
aksi seperti itu selain bisa menciptakan aksi aksi baru yang berlanjut akan mengganggu stabilitas daerah secara keseluruhan. Kita harus jaga stabilitas daerah karena pembangunan membutuhkan stabilitas yang terjaga,”tuturnya.

Memang menurut Haris, masalah boleh apa tidaknya semua tergantung dengan aturan hukum. Persoalannya karena sampai saat ini Perda (peraturan daerah) Zonasi masih dalam penggodokan di Pemrov Babel.

“Itu harus dipercepat penting pembahasan nanti di DPRD setempat. Masyarakat harus utarakan jika menolak di dalam Perda yang sedang digodok itu,”tuturnya.

Dikatakan dampak negatif tambang laut tak kalah hebat dengan yang di darat. Terjadinya sedimentasi terhadap terumbu karang dan punahnya biota laut.Rusaknya wajah Belitung sebagai destinasi wisata di mata dunia akibat perusakan lingkungan.Hilangnya mata pencaharian para nelayan dengan kerugian
ekonomi sangat besar dalam jangka panjang akibat rusaknya biota laut.

Haris yang juga pratiksi media sering memonitor informasi terkait pembangunan di daerah, berharap Gubernur Babel Erzaldi Rosman bertindak cepat menyudahi aksi tolak tambang laut, jika menginginkan pulau Belitung sukses kedepan menjadi daerah pariwisata, apalagi pantai Tanjung Kelayang sudah ditetapkan menjadi KEK pariwisata nasional.

“Dulu sekitar tahun 1985 warga bisa bermain saat air surut di pinggir pantai Tanjung Pendam di kota Tanjung Pandan, sambil berjalan kaki ketengah laut saat air laut surut bisa mendekati pulau Kalmoa.Tetapi setelah perairan itu kena operasi tambang kapal keruk, maka pasirnya makin dalam tak bisa lagi warga berjalan mendekati pulau kalmoa itu.Kenapa begitu karena saya pernah merasakan jalan mendekat pulau kalmoa disaaat surut, sekarang sudah tidak bisa karena tanah nya sudah pinggir lautnya sudah dalam akibat pengerukan
timah,”ungkap Haris yang dulu bermukim di pelataran air ketekok Tanjung Pandan.

Sebagai warga asal Belitung dia mendukung sikap masyarakat yang sudah gerah dengan keberadaan kapal isap milik perusahaan swasta yang beraktivitas di perairan laut pering Kabupaten Belitung Timur.Lingkungan sekitar rusak akibat kegiatan eksplorasi timah di tengah laut tersebut.

Mengutip pemberitaan Pos Belitung (9/11) Haris menyebutkan,Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Tom Haryono Harun saat berada dipanggung demonstrasi, Kamis (9/11),mengakui sudah empat kali menerima penyampaian aspirasi penolakan tambang laut.

Satu kali dari Forttal, dan tiga kali dari sejumlah perwakilan nelayan Kelapa Kampit.Terakhir, mereka diminta untuk membentuk Pansus dan diminta nelayan untuk menemui Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan. Tom mengaku permintaan tersebut telah diakomodir dan surat dikirimkan ke Erzaldi.

Lebih jauh haris mengatakan, persoalan isu kapal isap ini juga terkait dengan produksi PT Timah, tentu bisa berpengaruh jika tidak diselesaikan secepatnya.

Seperti diberitakan sebelumnya aksi demo warga ada tiga tuntutan.Kesepakatan yang dipenuhi DPRD Beltim itu menyangkut membentuk Pansus Kapal Isap dan menginvestigasi seluruh perizinannya, menghentikan aktivitas kapal isap di Laut Pering dalam waktu 8×24 jam demi menjaga kondusifitas di daerah,dan meminta DPRD dan Bupati Beltim berada di garda terdepan mencabut IUP Laut dari perairan laut Pulau Belitung.

Apalagi sebelumnya berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat nelayan dan Pemerintah Beltim setmnpat agar keberadaan KIP Kamila hengkang dari laut Kelapa Kampit Beltim.(eko/aswi)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>