HM Prasetyo: Kejaksaan Ingin Diatur Jelas Dalam Konstitusi
By admin On 15 Feb, 2018 At 06:54 AM | Categorized As Uncategorized | With 0 Comments

20180214_090117DENPASAR -(TERBITTOP.COM)-Jaksa Agung HMPrasetyo SH menegaskan dalam rangka menjamin kedudukan Kejaksaan R.I. sebagai lembaga penyeimbang dalam mekanisme check and balances, sudah selayaknya dalam Konstitusi diatur tentang sebuah Kejaksaan yang dibangun secara fungsional dalam bentuk kelembagaan yang memiliki posisi, kedudukan dan perlakuan setara dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Untuk itu menurut Prasetyo pihaknya menginginkan posisi yang jelas sehingga dengan posisi yang lebih jelas itu maka penegakan hukum oleh kejaksaan akan lebih memenuhi harapan masyarakat.

” Dengan posisi demikian maka Kejaksaan sebagai main state’s organ yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, maka kewenangan-kewenangan dimaksud sudah seharusnya diperoleh secara atributif dan konstitutif dengan menegaskannya dalam konstitusi. Termasuk menempatkan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dalam proses penegakan hukum diberi pula kewenangan mengendalikan penuntutan diseluruh lembaga peradilan,” jelas HM.Pasetyo SH saat memberikan paparan dalam Diskusi Matik Penguatan Lembaga Kejaksaan yang dihadiri 30 orang Rektor Perguruan Tinggi Negeri, 31 Kepala Kejaksaan Negeri serta para Asisten dan Kejari se Bali di Hotel Grand Aston Resort Benoa Bali ,Rabu (14/2).

Dengan dihadiri para praktisi dan teoritisi (akademisi) bertemu kata HM Prasetyo diharapkan dapat memberikan masukan dalam penguatan kejaksaan yang lebih mandiri lebih independent sehingga jauh dari campur tangan pihak manapun dalam kapasitas kejaksaan sebagai badan yudikatif penegak hukum tetapi kejaksaan juga bagian dari eksekutif.

Diskusi yang dibuka Menko Polhukam Wiranto mengambil thema “Mewujudkan Kemandirian Peradilan Dalam Pembangunan Hukum Nasional Untuk Meningkatkan Terlaksananya Penanganan Perkara yang Berkualitas “.
Hadir pula Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Jan Maringka SH dan Jambin DR Bambang Waluyo SH MH.
20180214_090210
Lebih jauh HM Prasetyo menguraikan selama ini ketentuan kewenangan kejaksaan hanya ditemukan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan dijumpai dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menguraikan bahwa: “…Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara RI ”.

Karena itu kembali dengan mendasarkan pada kebutuhan itu kata Prasetyo untuk menghindari terjadinya tumpang tindih karena ketidakjelasan dan ketidakpastian serta mengacu pada paham dan asas universalitas tentang kewenangan di bidang penuntutan itulah yang melengkapi pemikiran tentang mendesak dan perlunya segera dilakukan penataan dan penguatan posisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan.

“Dengan menyatakan dan mengaturnya secara tegas dalam konstitusi kita, demi lebih menjamin terlaksananya penegakan hukum yang baik dan benar sebagaimana yang berlaku dan diikuti oleh hampir semua negara di dunia,”kata HM Prasetyo.

Berdasarkan pemikiran yang berkembang dalam berbagai seminar dan diskusi publik selama ini, setidaknya terdapat 2 (dua) opsi yang menarik dicermati, dikaji, dianalisis dan dibahas lebih lanjut terkait pengaturan institusi Kejaksaan dalam UUD NRI 1945.

Pertama, amandemen terhadap Bab IX yang sebelumnya berjudul Kekuasaan Kehakiman menjadi Kekuasaan Peradilan.

Di dalam Kekuasaan Peradilan jelas HM Prasetyo terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu sub bab Kekuasaan Kehakiman yang meliputi Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, serta sub bab Kekuasaan Penuntutan yang mengatur tentang institusi Kejaksaan.

Kedua, pengaturan Kekuasaan Penuntutan dalam bab tersendiri yang terpisah dari Kekuasaan Kehakiman, yang saat ini diatur dalam Bab IX UUD NRI 1945.

Pengaturan Kekuasaan Penuntutan dalam bab tersendiri tersebut, jelasnya dimaksudkan untuk membedakannya dengan Kekuasaan Kehakiman yang semata-mata berada pada ranah yudikatif, sementara Kejaksaan memiliki karakteristik yang tidak sama, yang tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif, tetapi juga dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama negara dan pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan disamping menjalankan tugas lain menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum, yang semua itu berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif.

Dilain pihak ungkap HM.Prasetyo adalah faktual lainnya sebagai akibat dari ketidakjelasan kedudukan Kejaksaan dalam konstitusi adalah berkaitan persoalan Central Authority (CA) dalam penyelenggaraan Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) yang saat ini masih berada dalam lingkup Kemenkumham.
20180214_090310
Keberadaan CA pada Kemenkumham semula berawal dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Jo. Pasal 44 UU tentang Ekstradisi yang menyatakan bahwa CA berada pada Kementerian Kehakiman, namun dengan berubahnya Kementerian Kehakiman menjadi Kemenkumham yang tidak lagi memiliki hubungan, kewenangan dan tugas terkait proses penegakan hukum , maka seharusnya kedudukan CA tersebut dialihkan kepada institusi penegak hukum yang menjalankan tugas dan kewenangan secara langsung dalam proses peradilan pidana,”ujarnya.

Berbagai Seminar,

Prasetyo mengungkapkan serangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan adalah menyelenggarakan seminar nasional bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia dengan mengangkat tema diantaranya tentang “Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945” antara lain di Lampung
pada tanggal 27 April 2017 di Bandar Lampung bekerjasama dengan Universitas Lampung.

Seminar serupa juga dilaksanakan di Bandung pada tanggal 22 September 2017 bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran Bandung, juga di Makassar pada tanggal 10 Oktober 2017 bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin. Kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi berupa pentingnya penguatan jaminan konstitusional terhadap kemandirian Kejaksaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Dalam diskusi menghadirkan empat nara sumber terdiri T.B. Soenmandjaja (Wakil Ketua Badan Kajian MPR), Prof. Amzulian Rifai, SH., Ph.D. (Ketua Ombudsman RI), Prof. Dr. Farida Patittinggi. SH.,M.Hum. (Dekan FH Unhas/ Penanggungjawab Pusat Kajian Kejaksaan).Acara diskusi diisi dengan tanya jawab dengan moderator Dr. Barita S, SH (Komisioner Kejaksaan).(haris)
20180214_090428

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>