TAJUK : ‘Mendulang Tersangka’
By admin On 1 Sep, 2018 At 02:43 PM | Categorized As Tajuk | With 0 Comments

psx_20180609_205652Ditengah euforia para atlet berjuang meraih medali dalam kancah Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, dilain pihak Kmisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendulang tersangka baru tindak pidana suap yang dilakukan sejumlah pihak termasuk menetapkan tersangka Manteri Sosial Idrus Markam. Penetapan tersangka Idrus Markam sempat membuat kaget bagi publik karena tidak biasanya pejabat kita sekelas menteri mau mundur begitu saja dengan alasan tertentu karena didesak menjadi tersangka.

Fenomena korupsi yang terjadi selama ini pun masih menempatkan negeri ini pada level dan tingkatan negara terkorup di dunia. Berdasarkan data laporan tahunan Badan Anti-Korupsi Dunia (Transparency Internasional), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada peringkat ke 90 dengan skor 37 dari 176 negara. Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara tetangga seperti, Malaysia yang berada di peringkat 55 dengan skor 49, Brunei Darusalam yang berada di peringkat 41 dengan skor 58, dan Singapura yang berada pada peringkat ketujuh dengan skor CPI 87 sebagai negara di Asia yang dinilai paling bebas korupsi. (VOAIndonesia.com 26/01/2017)

Di tengah Indeks Persepsi Korupsi yang masih tinggi di atas, perilaku korup dikalangan penyelenggaraan negara dan elit politik bukan menurun tetapi malah semakin menemukan sisi buruknya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini khususnya terhadap kepala-kepala daerah di Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi.

Tentu kita sangat bertanya tanya kira-kira apa sebenarnya yang menyebabkan pejabat publik kita terlibat kasus korupsi? Dan mengapa sulitnya melenyapkan perilaku korupsi ini? Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan hambatan terhadap setiap pertumbuhan dan kemajuan peradaban pembangunan bangsa.

Praktik korupsi pada dasarnya tidak hanya menyangkut masalah kerugian negara dan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut perampasan hak sosial rakyat dan merusak tata kelola pemerintahan. Korupsi timbul karena mentalitas dan sikap keserakaan yang muncul ketika ada sebuah kesempatan dan kebebasan dalam menentukan kebijakan. Korupsi tersistem Institusi yang ekstraktif itu tak bisa dilepaskan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pasca Reformasi 1998, Indonesia sudah mulai berbenah, tetapi belum mampu memutus rantai institusi ekstraktif.

Yang ada, institusinya relatif tetap-dengan sedikit modifikasi, tetapi elitenya terus berganti. Beberapa kasus korupsi yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menjadi indikator empiris jalinan institusi politik dan institusi ekonomi ekstraktif di Indonesia.Deretan kepala-kelapa daerah yang terjerat dalam pusaran masalah korupsi pun tidak sedikit dan menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota terjerat kasus korupsi. Sepanjang tahun 2017 ini setidaknya terhitung sudah enam kepala daerah yang tertangkap karena tindakan korupsi.

Kita memberi apresiasi kepada KPK dalam membongkar korupsi yang terjadi dalam proyek PLTU Riau 1 dan mengembangkan kasusnya dengan menetapkan tersagka lainnnya yang terlibat.Bongkar tuntas adanya penyeleweangan dari oknum elit politik dalam kasus ini. Langah KPK mendulang terus tersangka adalah untuk menjaga negeri dari kebangkrutan akibat penyelewengan oknum elit politik yang tidak pernah adanya surutnya dalam melakukan korupsi menerima suap. Hal ini diperlukan adanya kesadaran orientasi dan perbaikan kualitas mental yang harus dimulai dari cara pandang, pola pikir (mindset), sikap, serta perilaku yang mengarah kepada semangat anti korupsi.*

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>