Waspadai Pencucian Uang Kejahatan Di Dana Kampanye
By admin On 17 Oct, 2018 At 01:48 AM | Categorized As Politik | With 0 Comments

psx_20181017_094338JAKARTA-(TERBITTOP.COM)-Dana kampanye harus diawasi dengan benar agar uang hasil kejahatan tidak masuk dalam kontestasi politik Pileg maupun Pilpres.

Pakar TPPU, Dr. Yenti Garnasih mengatakan, dana kampanye tidak boleh berasal dari hasil kejahatan.
Dia mengingatkan, penanganan terhadap TPPU harus lebih cepat, spesifik, dan akurat.

Sehingga, dapat mengusut tuntas kasus TPPU mulai dari sumber dana hingga kemana saja uang itu diberikan.

“Kalau Caleg dan Calon Kepala atau Capres ternyata menggunakan uang hasil korupsi untuk Pilkada, berarti Pilkada merupakan sarana pencucian uang,” terang Yenti dalam percakapan dengan media dalam perjalanan dari Lampung ke Jakarta, belum lama ini.

Yenti juga menyayangkan undang-undang Pilkada yang berkaitan dengan TPPU kurang detail.

“Karena kalau tidak, maka dinamika pemilu 2019 akan ada nuansa pencucian uang atau money laundering. Maka itu harus diwaspadai jangan sampai pemilu dinodai dari sumber pendanaan kampanye yang tidak jelas ,” kata Yenti.

Dia mengakui peran Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi sangat penting untuk memastikan dana kampanye yang digunakan peserta Pemilu 2019 harus benar-benar bersih dari hasil kejahatan.

Masalahnya, tutur Yenti, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur soal batasan jumlah sumbangan dari pihak perorangan yaitu maksimal Rp2,5 miliar dan dari korporasi maksimal Rp 25 miliar.

“Tapi Undang-Undang Pemilu tidak mengatur masalah sumber dana,” tuturnya seraya menilai dengan tidak diaturnya masalah sumber dana kampanye justru menjadi sangat riskan. “Karena bisa jadi kegiatan kampanye didanai dari uang-uang hasil kejahatan,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Yenti, untuk mengantisipasinya maka sumbangan-sumbangan dana untuk kegiatan kampanye di pemilu 2019 tidak boleh secara tunai, melainkan harus melalui bank dengan cara ditransfer.

“Karena disinilah PPATK harus melakukan analisis. Karena untuk setiap transaksi Rp500 juta keatas, pihak bank harus melaporkan kepada pihak PPATK, lalu PPATK menganalisis apakah pantas adanya sumbangan Rp500 juta dari orang ini,” ujar Doktor pertama pencucian uang ini.

Dia mengingatkan lima tahun lalu ada orang tidak sesuai profilnya menyumbang miliaran rupiah. “Padahal rumahnya reot. Nah jadi pertanyaan siapa di belakang orang itu. Tapi yang jelas transfernya melalui orang itu, dan jika tidak salah kejadiannya di Sulawesi Selatan.”

Diakuinya masalah sumber dana kampanye sudah sering menjadi sorotan. “Saya juga sudah beberapa kali diundang jadi pembicara. Termasuk dalam konfrensi GOPAC (Global Organization Of Parliamentarians Against Corruption) yang berlangsung di Jakarta.”

Ketika itu dia menyampaikan sumbangan dana pemilu di Indonesia sangat tinggi dan itu bahaya sekali. Beda dengan Kanada yang untuk sumbangan dana kampanye tidak boleh lebih dari 200 dolar AS.

“Memang UU Pemilu memberikan batasan maksimal menyumbang dana kampanye. Tapi itu bagaimana kontrolnya. Dan kalau melebihi bagaimana cara kontrolnya. Padahal UU memang mengatur harus ada mekanisme kontrol. Tapi sepertinya kan tidak dilaksanakan juga,” ucapnya..

Begitupun, tutur dia, bahwa dalam UU Pemilu harus ada audit dan ada pelaporan dana kampanye.

“Tapi saya kok tidak yakin itu dilaksanakan atau diimplementasikan dan siapa pengawasnya,” tutur dosen Hukum Pidana pada Universitas Trisakti ini.(dik/haris).

sumber foto : kompas.com

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>