OPINI : Forwaka-Jaksa dan Penegakan Hukum
By admin On 22 Oct, 2018 At 04:06 AM | Categorized As Opini | With 0 Comments

img-20181020-wa0035ACARA Serasehan Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) yang berlangsung di Hotel Mercure Karawang-Jawa Barat selama dua hari 20-21 Oktober 2018 menjadi momentum untuk peningkatan sinergitas para awak media dan jaksa yang diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

Tidak saja di dalam kontek pemberitaan dan informasi kepada publik tetapi para awak media khususnya anggota Forwaka telah ikut andil dalam pembangunan hukum di negeri ini.

Selama Sarasehan hampir empat tahun belakangan ini saya mencatat Jaksa Agung HM Prasetyo SH tidak pernah menghadiri acara ini dan selalu diwakili kepada bawahannya Jaksa Agung Muda Intelijen dan tahun inipun acara diwakili lagi kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen. Meskipun demikian awak media tidak berkecil hati, semangat awak media tak pernah surut mengkritisi segala macam kebijakan dan pembangunan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Agung, tanpa kehadiran langsung Jaksa Agung HM Prasetyo SH.

Harapan besar Kapuspenkum Kejaksaan Agung DR Mukri SH dapat bersinergi dan meningkatkan hubungan yang positif didalam singergitas pemberitaan tidaklah berlebihin. Sinergitas dalam bidang pemberitaan untuk meningkatkan public trust kejaksaan disambut hangat oleh awak media, apalagi acara ini pula dihadiri Ketua PWI Pusat Atal S Depari. Berbagai bentuk saran, pendapat yang menuju perbaikan dalam peliputan tugas serta kendala dan masukan kepada Kapuspenkum disampaikan secara lugas dan terbuka.

Peran pers sebagaimana ditegaskan Sesjam Intel DR Abdul Muni SH mewakili JAM Intel DR Jan Maringka SH memiliki kemampuan yang dapat mengubah dan berperan aktif dalam rivitalisasi hukum di era sekarang ini. Apalagi ditengah era tranparan dan kebebasan informasi saat ini maka dapat dikatakan tidak satupun penyelenggara negara termasuk penegak hukum yang tersembunyi dari kebebasan informasi saat ini.

Kemudian harapan besar Kapuspenkum Kejaksaan Agung DR Mukri SH kepada Forwaka untuk berperan aktif dan siap dikritik tidaklah berlebihin jika disimak lebih jauh karena sebenarnya pers dan jaksa pun sesungguhnya, memiliki misi yang hampir sama khususnya para awak media yang tergabung dalam FORWAKA yakni sama-sama berupaya agar penegakkan hukum berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

psx_20181022_115650Sebagaimana kita ketahui dalam proses penegakan hukum banyak pihak mempunyai peran baik pemerintah (aparatur penegak hukum, polisi jaksa, hakim, pengacara) juga fungsi media massa dalam hal ini wartawan merupakan fungsi pemberi informasi yang dapat mendorong proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan akuntabilitas yang ada. Pers bisa mendorong masyarakat ikut memberantas korupsi, mengajak jaksa, polisi hakim dan pengacara untuk menegakan hukum secara konsisten.

Untuk itulah pers dan jaksa haruslah berkerja secara profesional.Dan itu haruslah diiringi rasa tanggung jawab pada perannya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya. Tentu itu dalam kapasitas sebagai mitra untuk mencari kebenaran dengan cara memberikan bukti dan argumen untuk landasan dalam mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap.

Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) adalah wadah berkumpulnya para wartawan dari segala media cetak,onlene dan televisi termasuk radio.Sebelum reformasi namanya ‘Koordinator Wartawan Kejaksaan’. Ketika reformasi berjalan jumlah wartawan mulai membanjiri berbagai tempat peliputan termasuk di Kejaksaan Agung wadah berhimpunnya pewarta itu diganti menjadi Forwaka. Kemudian seiring berkembangnya waktu Forwaka terus berbenah diri yang selama ini hanya setahun masa kepengurusan kini diubah menjadi dua tahun dan kini sudah memiliki AD/ART.

Bahkan pada Sarasehan dua tahun lalu Forwaka telah mampu mengubah diri dengan memiliki AD/ART internal. Sebagai sebuah Forum berkumpul, Forwaka sudah memiliki daya saing yang kuat dalam memberikan ikut memberikan arah penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan RI. Tujuannya bukanlah untuk menandingi organisasi seperti PWI,AJI dan IJTI serta Organisasi wartawan lainnya dan juga Dewan Pers. Tetapi keberadaan hanyalah sebagai forum kumpulan wartawan yang tugasnya dilingkungan Kejaksaan RI. Tak lebih seperti Forum wartawan yang ada di Kepolisan, Kehakiman, KY, KPK,Mahkamah Agung serta Departemen lainnya.

Tentu dengan posisi itu memudahkan wartawan dan kejaksaan didalam membangun interaksi positif bersama masyarakat di dalam penegakan hukum. “Jika Forwaka kuat maka Jaksa akan kuat. “Sebaliknya jika jaksa kuat maka Forwaka akan semakin kuat”. Sebagai mitra yang menjadi penyebar luas informasi dari lima pilar yang ada di kejaksaan, tentu Forwaka harus mampu merespons positif semua gagasan yang berkembang dalam penegakan hukum.

Seperti contoh langkah Kejaksaan mengeksekusi terpidana mati beberapa waktu lalu dipandang sebagai langkah maju kejaksaan. Karena negara ini sedang darurut narkoba, sehingga eksekusi hukuman mati menjadi efek jera untuk menangkal maraknya narkoba.Meskipun langkah ini diprotes sejumlah pegiat HAM. Selama empat tahun ini banyak pembenahan kinerja untuk jajaran kejaksaan di dalam memperbaiki citra di mata masyarakat (public trust).

Apalagi sudah ada langkah mengubah dan perubahan yakni membangun zona integritas bebas dari korupsi (WBK) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Mengawal sejumlah proyek PSN dan daerah, menerapkan program menjaga negeri dengan membuka Posko Perwakilan Kejaksaan di sejumlah Bandara dan Kantor Pos untuk mengawasi barang cetakan serta program mengejar buronan melalui Tabur 31.1.

Kemudian pembentukan Tim Satgasus Tipikor,kesemuanya diatas telah menjadi icon kebanggaan bagi kejaksaan untuk menunjukkan kinerja dalam pemberantasan korupsi serta memburu buronan kasus kejahatan dan korupsi yang kini sudah berhasil menangkap 176 orang dan sudah memusnahkan 10 ton barang cetakan.

Namun tugas jaksa bukan disitu saja, perbaikan mental dan kultur dari SDM kejaksaan menjadi masalah serius yang harus dibenahi.”Mental jaksa yang nakal menjadi jaksa tidak nakal”, sebutan yang sederhana namun tidaklah mudah untuk merubahnya. Jumlah jaksa nakal memang sudah jauh berkurang, karena proses pengawasan memberikan sanksi tegas.Tapi bukan berarti tidak ada jaksa yang terlibat korupsi ??

psx_20181021_100814Tahun lalu Di Batam Jaksa M Safei SH dihukum 7 tahun penjara karena melakukan korupsi.Dua Jaksa di Jawa Barat Deviyanto dan Fachri dihukum 7 tahun karena menerima suap dari mantan Bupati Subang Ojang Suhandi, kemudian Jaksa Ahmad Fauzi dihukum 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,5 miliar di Jawa Timur, (ditangkap Satber Pungli),kemudian jaksa Parlin Purba ditangkap karena menerima suap terkait pembangunan irigrasi dibawah Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Bengkulu serta jaksa di NTT Djami Ratu Lede menjual barang bukti PT Sagared senilai Rp5 miliar.

Publik akan kebanjiran data sahih, jika Tim Satgassus tidak menunjukan kinerja yang mampu membongkar skandal kasus korupsi besar, mengusut dan menangkal penyusupan mafia hakum yang akan mengganggu jalannya penyidikan di gedung bundar. Apalagi ditengah pembentukan zona integritas yang tengah berjalan maka perilaku mementingkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan sudah saatnya dihindarkan. Karena prilaku tersebut juga berdampak pada rendahnya penghormatan masyarakat terhadap hukum, secara optimal selayaknya bisa diubah aparat kejaksaan dengan menjadi agen perubahan di masa mendatang.

Hal lain yang sangat menarik adalah paparan dari Direktur B pada JAM Intel, M Yusuf SH selain lugas penuh canda serta diselingi ketawa membuat suasana sarasehan menjadi hangat dan akrab, terkait program ” Menjaga Negeri, Jaksa Menyapa, membuat Posko Perwakilan di Bandara dan Kantor Pos serta Tabur 31.1 telah menjadi icon kebanggaan dan meningkatkan keberhasilan Kejaksaan dalam menegakkan hukum,”.

Kemudian langkah pembentukan TP4 (Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan) telah menjadi harapan masyarakat, karena melalui TP4 aparat Kejaksaan telah mengawal semua dana pembangunan.TP4 yang telah dibentuk dan telah berjalan di seluruh Kejaksaan Tinggi difokuskan pada ranah pencegahan, semisal penyimpangan atau penyelewengan anggaran.

Pembentukan TP4 mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.Pengawalan yang dilakukan TP4 agar penyerapan anggaran bisa transparan dan lebih baik. Dengan begitu, pejabat pemerintah dan pelaku bisnis bisa lebih nyaman menyelesaikan proyek pembangunan.

Dalam TP4 Jajaran Intelijen telah memberikan penerangan penyuluhan pada instansi pemerintah BUMN dan BUMD agar tidak salah melangkah untuk penyerapan anggaran.Menyimak sambutan Jaksa Agung Muda Intelijen DR Jan Maringka yang disampaikan Sesjam Intel Abdul Muni perlunya kontribusi Forwaka kedepan dalam perbaikan kualitas penegakan hukum.Dia meminta Forwaka melakukan perubahan dengan mengedepankan perbaikan kualitas penegakan hukum dengan cara meningkatkan daya pikir secara konstuktif dalam menyajikan berita berita hukum dan memberikan kontribusi bagi penegakan hukum secara keseluruhan.

Tentu saja dengan posisi Forwaka saat ini semakin memudahkan bagi wartawan dan kejaksaan didalam mengawasi dan membangun interaksi positif bersama masyarakat di dalam penegakan hukum.Untuk itulah diperlukan semangat untuk menuju perubahan secara bersama sama baik jaksa dan Forwaka.

Saya kira melalui momentum sarasehan inilah menjadi titik awal untuk saling menuju perubahan. Apalagi jika sinergitas dalam pemberitaan untuk menuju perubahan dan public trust terbangun berkesinambungan, dengan sikap keterbukaan dari Kejaksaan maka akan menumbuhkan interaksi positif antara Forwaka-Jaksa dan penegakan hukum ditengah masyarakat.(Haris Fadillah, mantan Pengurus PWI Pusat-Penasehat dan Pelindung Forwaka)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>