Kesungguhan Kejaksaan Membangun Zona Integritas
By admin On 3 Jan, 2019 At 02:42 PM | Categorized As Hukum | With 0 Comments

psx_20181221_183513JAKARTA-(TERBITTOP.COM)-Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tidak akan mentelorir adanya kepemimpinan yang buruk dari jajaran Adhyakksa baik di pusat dan daerah, apalagi kini lembaga ini sudah berkomitmen membangun zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

“Tentu tidak diinginkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan Satuan Kerja hingga ketingkat terendah.Saya tidak akan menjustifikasi, tetapi jika ditemukan ada kepemimpinan setiap Satker (Satuan Kerja) yang menyimpang akan di evaluasi,”tegas Prasetyo menjawab wartawan di sela sela acara Pelatihan Perubahan di Gedung Badiklat Ragunan, belum lama ini.

Kejaksaan Agung RI tegas Prasetyo sudah mencanangkan zona Kejaksaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam upaya membuktikan dukungan dalam pemberantasan korupsi di Indenesia.Langkah ini sudah dimulai dengan ditetapkan 13 Satuan Kerja yang menjadi zona integritas dan langkah ini akan berlanjut kesemua satuan kerja secara bertahap.

Saat ini Kemenpan RB sudh menetapkan ada 13 Satuan Kerja yang menjadi daerah percontohan zona integritas, diantara Kejati Bali,Badiklat Ragunan, Pidsus Kejaksaan, Biro Kepegawaian Kejaksaan serta 12 Kejaksaan Negeri.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang diwakili oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Nasional, M Yusuf Ateh meninjau berbagai tempat yang menjadi zona integritas percontohan bahkan mendatangi gedung tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung), di Jalan Hasanuddin No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan serta Bdiklat dan Kejaksaan Tinggi Bali.

Melalui pencanangan zona integritas diharapkan dapat membuat Satuan Kerja selaku perwakilan birokrasi,mampu membangun birokrasi dan integritas para Jaksa penyidikan.Tujuan utamanya adalah terbebas dari perilaku koruptif.

Namun langkah membangun Zona Integritas bukan sekedar cerita sebuah ambisi saja, latah dan tanpa ada bukti yang kongkrit ke masyarakat. Pencanangan zona integritas tegas HM Prasetyo sebagai langkah untuk membangu pubic trust kejaksaan.

“Pembangunan zona integritas akan berlanjut ke semua satuan Kerja untuk menjamin wilayah satuan kerja terbebas dari korupsi,”kata HM Prasetyo. Dia menegaskan langkah ini merupakan kesungguhan kejaksaan untuk bebas KKN dan mewujudkan reformasi birokrasi.

“Merupakan bagian dari kesungguhan institusi ini. Penerapan zona bebas KKN ini untuk mengembalikan wibawa kejaksaan,” ujar HM Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, hambatan-hambatan dalam mewujudkan zona bebas KKN itu masih banyak yang perlu dibenahi. Namun, hal ini tidak menjadi masalah jika memiliki komitmen dan kerja keras dalam mewujudkan zona bebas KKN.

Seperti diberitakan, dalam mewujudkan zona integritas bebas korupsi Kejaksaan Agung telah dilakukan berbagai langkah hingga melakukan seleksi terhadap sebanyak 16 Kepala Kejaksaan Negeri. Karena secara bertahap pembangunan zona integritas harus juga berjalan hingga kejaksaan Tinggi,Kejari dan Kacabjari.

Pertanyaan yang banyak muncul karena masih terdapat banyak kendala yang dihadapi diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Dan tentunya penanda tanganan pakta integritas dan deklarasi jangan sampai mangkrak dan hanya menghasilkan bangkai deklarasi ?. Artinya, deklarasi itu tak diikuti aksi lanjutan sehingga tidak implementatif, apalagi menghasilkan dampak positif.

Selama ini prilaku korups dikalangan jaksa masih saja terdengar walau jauh menurun,sehingga wajar saja banyak pihak mengingingkan agar ada reformasi di lembaga yang memeriksa kasus korupsi ini. Jumlah jaksa nakal memang sudah jauh berkurang, karena proses pengawasan memberikan sanksi tegas.Tapi bukan berarti tidak ada jaksa yang terlibat korupsi ?

Tahun 2017 Di Batam Jaksa M Safei SH dihukum 7 tahun penjara karena melakukan korupsi. Kasus ini cukup menghebohkan karena jaksa yang seharusnya mengawal dan mendampingi dana milik pemerintah, malah sebaliknya telah melakukan penyimpangan menguras uang negara. Kemudian dua Jaksa di Jawa Barat Deviyanto dan Fachri dihukum 7 tahun karena menerima suap dari mantan Bupati Subang Ojang Suhandi.

Kemudian Jaksa Ahmad Fauzi dihukum 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,5 miliar di Jawa Timur, (ditangkap Satber Pungli),kemudian jaksa Parlin Purba ditangkap karena menerima suap terkait pembangunan irigrasi dibawah Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Bengkulu serta jaksa di NTT Djami Ratu Lede menjual barang bukti PT Sagared senilai Rp5 miliar sudah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.

Selanjutnya kasus mantan Kepala Aset PPH Chuck Suryosempono yang sedang diproses hukum gedung bundar akan menambah jumlah jaksa yang terlibat korupsi, jika kasus terbukti melakukan korupsi.

Tentu langkah gagah dan berwibawa Kejaksaan membangun zona integritas haruslah diikuti oleh semangat untuk melakukan perubahan.Jangan sampai tugas jaksa yang utamanya memberantas korupsi, tetapi di dalamnya ada korupsi. Inilah harapan kedepan bahwa reformasi yang dilakukan di Gedung Bundar dengan membangun Zona Integritas Bebas Korupsi itu benar benar akan terwujud.(haris)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>