Vonis Bebas PT TAB, Jampidsus Yakin MA Akan Mengubah Putusan
By admin On 10 Jan, 2019 At 05:12 AM | Categorized As Hukum | With 0 Comments

psx_20190110_122726JAKARTA-(TERBITTOP.COM)-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adhi Toegarisman SH menilai ada pertimbangan hukum keliru dari majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memutus bebas tujuh terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri senilai Rp1,8 triliun oleh PT Tirta Amarta Bottling (PT TAB). Jampidsus juga menegaskn ada pertimbangan majelis hakim tentang jaminan dari TAB. Fakta hukum di persidangan, jaminan utang TAB berbentuk tagihan yang berada di berbagai tempat, ternyata saat penyidik memeriksa piutang TAB, semua tagihan itu bohong/fiktif.

“Kami akan mempelajari putusan bebas itu setelah salinan diterima, apapun kami hormati adan akan diskusikan bagaimana pertimbangan kini ada keharusan bagi kami sekarang untuk kasasi dan mempertahankan pembuktian dan berupaya agar kerugian negara bagi bank mandiri tetap kembali. Mudahan bisa dilihat dan dipertimbangkan oleh Hakim Agung nantinya,”tegas Jampidsus Adhi Toegarisman SH kepada media menanggapi putusan bebas hakim Pengadilan Negeri Bandung di Kejaksaan Agung, Selasa (9/1).

Ditegaskan dari langkah Jaksa Penuntut Umum dan sudah membuktikan perkara korupsi tersebut, ada lima poin dan fakta yang dterungkap sebagai bukti tindak pidana korupsi. Karena tegas Adhi sejak awal menyidik kasus ini Tim Penyidik sudah melihat kasus ini merupakan tindak pidana korupsi yang diperkuat dengan adanya hasil audit BPK, bukanlah pelanggaran perbankan semata.

“Jangan bicara jaminan deh ! Inikan kredit Modal Kerja (KMK).Fakta hukum dan terungkap di persidangan jaminan hutang PT TAB adala bentuk tagihan yang tersebar dimana mana. Penyidik sudah memeriksa semua itu dimana bentuk jaminan tagihan itu bohong/fiktif, tolong ini rekan wartawan tulis secara rinci jangan lompat lompat,”tegas Adhi Toegarisman yang nampak geram dengan putusan bebas Hakim PN Bandung. Kalao pun ada lanjutnya jaminan jauh itu jauh dari kredit yang diberikan.

Selanjutnya kata Adi, berdasarkan SOP Bank Mandiri, ketika kredit di atas Rp50 miliar, maka yang berhak memverifikasi adalah kantor akuntan publik (KAP). “Bagaimana peran kontrol bank dilimpahkan ke pihak ketiga,” tegasnya.

Adi Toegarisman mengatakan perbedaan pandangan yang pertama yakni hakim berpendapat tidak ada kerugian keuangan negara, dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa yang dihitung BPK adalah berapa jumlah utang PT TAB ke Bank Mandiri bukan kerugian negara.

“Ada dokumen BPK menghitung kerugian negara dan menyebutkan ada kerugian negara,”tegasnya.

Lalu perbedaan pandangan kedua, kata Adi, majelis hakim beranggapan PT TAB sebetulnya masih bisa merekstrurisasi utangnya ke Bank Mandiri. Ini juga menjadi pertanyaan bagi Kejaksaan, pasalnya sejak di tingkat penyidikan, kolektabilitas kredit TAB di angka 5 (macet).

Kredit Fiktif,

“Bagaimana merestrukturisasi kalau sejak 2014 pembayaran kredit tersendat? Bahkan pada 2016 dikatakan kolektibilitas nilai 5 (macet). Utang Rp1,8 triliun, tetapi pembayaran cicilan Rp7 juta perbulan,” jelasnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis bebas tujuh terdakwa kredit fiktif Bank Mandiri yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp1,8 triliun.

Awalnya, lima terdakwa yang merupakan pegawai Bank Mandiri divonis bebas. Setelah itu, giliran Direktur Utama PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Roni Tedi dan pegawainya, Juventius, yang divonis bebas oleh hakim.

Menurut Adi, berdasarkan laporan dari JPU, ada tiga prinsip yang berbeda antara pandangan hakim dan JPU. Pertama, hakim berpendapat tidak ada kerugian keuangan negara. Pertimbangannya, yang dihitung BPK adalah berapa jumlah utang PT TAB ke Bank Mandiri. Sementara JPU menyatakan, BPK menghitung atas permintaan penyidik.

Perbedaan lain kata Adhi yang didampingi Sesjampidsus Fadil Zumhana, Direkur Penyidikan Asri Agung Putera, Direktur Penuntutan Sugeng Purnomo, Direktur Uheksi Wismantanu SH, bahwa majelis hakim beranggapan PT TAB sebetulnya masih bisa merekstrurisasi utangnya ke Bank Mandiri.

“Kami malah bertanya, bagaimana merestrukturisasi kalau sejak 2014 pembayaran kredit tersendat? Bahkan pada 2016 dikatakan kolektibilitas nilai 5 (macet). Utang Rp1,8 triliun, tetapi pembayaran cicilan Rp7 juta/bulan. Bagaimana dikatakan mau direstrukturisasi?,” tanya Adi seraya menambahkan, sejak di tingkat penyidikan, kolektabilitas kredit TAB di angka 5 (macet).

Ketiga, berdasarkan SOP Bank Mandiri, ketika kredit di atas Rp50 miliar, maka yang berhak memverifikasi adalah kantor akuntan publik (KAP), lalu bagaimana peran kontrol bank dilimpahkan ke pihak ketiga.

Lima Alasan,

Selain itu Adhi menambahkan putusan hakim menyebutkan barang bukti yang disita Kejaksaan harus dikembalikan ke tempat asal dimana barang bukti itu disita.

“Kalau putusan itu diikuti, siapa yang mengembalikan utang TAB ke Bank Mandiri? Kami menegakkan hukum dalam rangka menghilangkan kerugian negara oleh TAB,” tegas Adi.

Kendati sudah ada lima alasan mengajukan kasasi, Kejaksaan tetap menunggu salinan putusan resmi Pengadilan Tipikor Bandung. Saat salinan putusan diterima, Kejaksaan akan mempelajari secara khusus.

“Lima poin ini secara detail akan kami ungkap di memori kasasi kami. Kami berharap ini jadi pertimbangan hakim agung dan kami yakin hakim akan sepakat mengubah putusan,” ujar Jampidsus Adhi Toearisman.

Sebelumnya ditempat terpisah menjawab wartawan usai melantik 13 pejabat esolon II Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan menghormati putusan hakim dan memerintahkan untuk mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

“Kejaksaan sangat menyakini adanya tindak pidana korupsi dalam kredit tersebut. Ada kerugian di sana, ada manipulasi di sana, ada yang fiktif di sana, ada perhitungan yang tidak benar di sana, dan ada perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),” tegasnya di Kejaksaan Agung.

Namun, Prasetyo tetap menghormati apapun putusan hakim. Namun bukan berati tidak mengambil sikap”. Apapun bunyinya harus dihormati, tapi kita akan kasasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mevonis bebas tujuh terdakwa korupsi penyelewengan fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) Commercial Center Bandung I kepada PT Tirta Amarta Bottling Company (TABC) senilai Rp 1,8 trliun. Majelis Hakim yang diketuai Martahan Pasaribu menilai para terdakwa dalam kasus tersebut tidak terbukti melakukan tindakan melawan hukum. Hakim menilai proses pengajuan kredit Bank Mandiri cabang Bandung dengan Dirut PT TAB berjalan sesuai prosedur.

Dalam kasus korupsi penyelewengan fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) Commercial Center Bandung I kepada PT Tirta Amarta Bottling Company (TABC) , penyidik telah menetapkan banyak tersangka yakni Direktur PT TABC Rony Tedy, Direktur Head Officer Juventius. Sementara lima orang lain berasal dari Mandiri Commercial Banking Center Bandung I yakni Commercial Banking Manager Surya Baruna Semengguk, Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo, Relationship Manager Frans Eduard Zandstra, Commercial Bankig Head Totok Sugiharto dan Wholesale Credit Head Poerwitono Poedji Wahjono.(haris)
psx_20190110_123109

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>