Soal Kasus Pidana Pemilu,Jaksa Agung Sebut Belum Terima Laporan Gakkumdu
By admin On 12 Jan, 2019 At 07:02 AM | Categorized As Hukum | With 0 Comments

psx_20190112_144205JAKARTA-(TERBITTOP.COM)-Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan Kejaksaan Agung hingga saat belum menerima laporan secara lengkap pelanggaran pidana pemilu 2019 yang diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sejak tahapanan kampanye pemilu dimulai. Diakui ada beberapa kasus yang sudah dipidanakan dan diproses hingga ke persidangan melalui temuan Bawaslu.

“Memang saluran ada tiga unsur yang menangani pelanggaran pemilu di Gakkumdu, yakni Bawaslu,Kepolisian dan Kejaksaan. Hingga saat ini belum ada laporan dari Bawaslu mungkin pada saat nantinya. Namun yang pasti pelanggaran pidana diproses tiga unsur tersebut sesuai aturan,”jelas HM Prasetyo SH menjawab wartawan di Kejaksaan Agung Jumat (11/2).

Ketika disinggung adanya pemeriksaan gubernur DKI Anis Baswedan terkait pose dua jari Anies Baswedan di Bawaslu kota Bogor beberapa waktu lalu, menurut Prasetyo, sebelumnya sudah ada yang diproses pidana seperti kasus di Jakarta Pusat dan daerah lainnya. Tetapi sejauh ini berapa jumlah pelanggaran pidana yang sudah di proses dan diputus pihaknya belum menerima laporan dari Gakkumdu.

Memang proses pidana pemilu dilakukan Gakkumdu kata Prasetyo, sehingga ketiga unsur yang ada didalamnya memposesnya sesuai aturan yang ada.

Sementara terkait pemeriksaan Gubernur DKI Anies Bawesdan terkait pose dua jari di Bawaslu kota Bogor itu sendiri HM Prasetyo tidak memberikan komentar.

Bawaslu mengungkapkan sudah menerima 2.050 pelanggaran selama Tahapan Pemilu . Pelanggaran dengan jumlah tersebut menurut Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo terdiri dari temuan dan laporan dengan rincian, temuan Bawaslu sebanyak 1.669 kasus pelanggaran dan laporan berjumlah 381 pelanggaran Selanjutnya dari jumlah pelanggaran tersebut pelanggaran administrasi berjumlah 1.319 kasus, potensi pidana 106, kode etik 96, hukum lainnya 128 dan netralitas ASN 24.

Kemudian dari pelanggaran itu pula yang dalam proses Bawaslu saat ini berjumlah 64 kasus pelanggaran, dan yang bukan pelanggaran sebanyak 313.Bawaslu RI juga mencatat bahwa dari pelanggaran itu terdapat 820 kasus dilakukan oleh/didominasi oleh peserta pemilu, tim dan pelaksana kampanye sebanyak 546 kasus, penyelenggara pemilu 520 kasus, pemilih 108, pejabat 30 dan ASN 24.

“Belum lagi permohonan sengketa yang kami catat sejak dimulai-nya tahapan pencalonan sebanyak kurang lebih 500 kasus pelanggaran,” sebut Ratna Dewi Pettalolo. Hal karena, sebut dia, problematika teknis penyelenggaraan yang dihadapi oleh penyelenggara, yang berujung pada munculnya asa ketidak adilan oleh peserta pemilu sehingga berdampak pada tingginya permohonan sengketa.

Secara terpisah sebelumnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo memaparkan, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) telah memproses 144 kasus sejak Pemilu dimulai. “Sampai Kamis (3/1) laporan dan temuan sejumlah 144 peristiwa. Dari 144 peristiwa, 110 sudah dilakukan assessment dan analisa bukan merupakan tindak pidana pemilu,” papar Dedi.

Sedangkan 34 peristiwa sisanya masuk ke dalam ranah pidana pemilu. Dedi merinci dari 34 tindak pidana pemilu yang diproses, terdiri dari 26 perkara yang telah masuk di tahap dua ke kejaksaan, tiga kasus dihentikan lewat surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta 5 perkara dalam tahap penyidikan.(haris)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>