JAM Intel Jan Maringka : Perlu Sinergi Penegak Hukum Dalam Pengawalan Dana Desa
By admin On 9 Apr, 2019 At 01:21 AM | Categorized As Hukum | With 0 Comments

MAKASAR-(TERBITTOP.COM)-Kementerian Desa/ PDTT terus mengoptimalkan sinergi dalam rangka pengawalan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana desa di tahun 2019 dengan Kejaksaan RI.

Kegiatan lanjutan sosialisasi pengawalan sebelumnya dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Bali, kini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Maringka SH yang diwakili Direktur B M Yusuf SH mengatakan dana Desa merupakan salah satu implementasi Poin ketiga Nawacita pemerintahan Jokowi – Kalla yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

“Alokasi dana desa yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan menunjukkan perhatian besar Pemerintah dalam membangun Desa sebagai Pemerintah asli masyarakat Indonesia, pada tahun 2019 ini dana desa mencapai Rp. 70 Trilyun,”kataJan Maringka.

Berkaitan dengan hal tersebut kata Jan Maringka, perlu diimbangi dengan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola dana desa, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa dan aparat penegak hukum.

Kekurang pahaman para Kepala Desa terkait prinsip-prinsip pertanggungjawaban keuangan negara pada gilirannya dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat, yang tidak jarang pada akhirnya bermuara pada permasalahan hukum yang menyeret para Kepala Desa,”jelas Jan.

Dalam kesempatan itu Jan Maringka memaparkan beberapa potensi permasalahan hukum dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana desa yang sering ditemui di lapangan, antara lain:

 Di tahap pendistrisbusian dari Pemerintah Kab/Kota kepada Kepala Desa, antara lain adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan, hanya dibagikan kepada para pendukung bupati/partai politik tertentu;

 Di tahap pengelolaan, antara lain dana desa dikelola sendiri secara kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di desa, atau hanya melibatkan kepentingan tim sukses Kepala Desa;

 Di tahap pemanfaatan, antara lain mark up biaya honorarium, proyek fiktif, pengurangan volume pekerjaan, proyek asal jadi atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat;

 Di tahap pertanggungjawaban keuangan, antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban tanpa dilengkapi bukti dan dokumentasi;

Untuk itu, Kejaksaan tegas Jan Maringka menyambut baik kegiatan ini dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan yang ada terkait dengan pengelolaan dan pengawalan dana desa yang saat ini menjadi salah satu program utama Pemerintah.

Kegiatan sosialisasi pengawalan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana desa dibuka oleh Sekjen Kementerian Desa/PDTT Anwar Sanusi. Ikut memberikan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dengan dihadiri Direktur B pada Jam Intel Kejagung M Yusuf SH MH, Kajati Sulsel Tarmizi SH,para Asisten, Kajari sesulselbar, Plt Sekda Provinsi, para pejabat Kemendes dan Pemrov Sulawesi Selatan.

Sekjen Kemendes Anwar Sanusi pada kesempatan membuka acara ini menegaskan bahwa peran kejaksaan sangat strategis dalam pengawalan dan penyaluran dan pemanfaatan dana desa.

“Penyaluran dana desa dari tahun ke tahun terus meningkat dan telah memberikan kemajuan dalam pembangunan perekonomian lebih dari 2255 desa.Khusus untuk Sulawesi Selatan telah dikucurkan Rp8,3 triliun,” jelas Anwar Sanusi.

Bahkan ungkapnya dalam kegiatan Bumdes dari total jumlah 45.000 telah memiliki omzet mencapai Rp1,4 triliun.

Dia berharap agar sinergitas bersama Kejaksaan dalam pengawalan dan penyaluran dana desa dapat berjalan optimal sehingga penyaluran tepat waktu dan tepat sasaran.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yg diwakili Plt Sekda Ashari Fakhsirie Radjamilo mengatakan bahwa dana desa telah memajukan pembangunan perekonomian desa seiring dengan peningkatan pembangunan di provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung selama dua hari dengan pembicara antara lain Kepala Dinas PMD Sulsel, Ashari Fakhsirie, Karo Humas dan Kerja Sama Kemendes PDTT Dr Bonivasius Prasetyo Ichiarto, Wakil Ketua Komisi Informasi Hendra J Kede dan Direktur B Kejaksaan Agung RI M Yusuf SH MH.(haris).

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>