Menanggulangi Kawasan Kumuh Di Kab Sukabumi
By admin On 26 Jun, 2019 At 02:08 AM | Categorized As Daerah | With 0 Comments

SUKABUMI-(TERBITTOP)-Program Kementerian PUPR terkait peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang sedang dilaksanakan adalah Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), salah satunya adalah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Di Kabupaten Sukabumi program ini berawal dari PNPM Mandiri Perkotaan di 6 lokasi Kecamatan yaitu Sukaraja, Sukabumi, Cisaat, Cicantayan, Cibadak dan Cicurug yang mencakup 58 Desa/Kelurahan.

Program PNPM Mandiri Perkotaan fokus pada penanggulangan kemiskinan yang terjadi di wilayah perkotaan melalui sentuhan Tri Daya pola pemberdayaan (Lingkungan, Sosial dan Ekonomi).

Program PNPM Mandiri Perkotaan dapat mengantarkan keberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya masing-masing, hal tersebut dapat dilihat dengan keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di 58 Desa/Kelurahan pada 6 Kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan yang mampu ikut berperan serta dalam pembangunan baik dalam sektor infrastruktur dasar (lingkungan), Sosial maupun Ekonomi (melalui dana perguliran).

Berjalannya Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sukabumi membuat Pemerintah Daerah tergerak untuk ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan dimana pada tahun 2011 diluncurkan Replikasi Program PNPM Mandiri Perkotaan dengan alokasi anggaran 2 milyar serta penguatan dan fasilitasi BKM dengan mengalokasikan anggaran Biaya Operasional bagi BKM sebesar 10 juta/BKM.

Hal tersebut sejalan dengan amanat dari Pemerintah Pusat yang berkehendak bahwa Pemerintah Daerah menjadi Nahkoda pada program PNPM Mandiri Perkotaan. Seiring dengan perkembangan pembangunan yang pesat di wilayah perkotaan yang berada di Indonesia dimana sebagian besar tidak di-imbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar dan penataan kawasan perkotaan maka mulai muncul kawasan kumuh di wilayah perkotaan, terjadi juga di Kabupaten Sukabumi terutama pada lokasi PNPM Mandiri Perkotaan.

Melihat fenomena perkembangan perkotaan tersebut sejalan dengan target akses universal (universal acces) 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi), maka pemerintah pusat meluncurkan program KOTAKU. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Infrastruktur Pengembangan Wilayah (IPW) Fajar M Akbar

Fajar melanjutkan, sedangkan program KOTAKU yang diluncurkan oleh pemerintah pusat sebagai lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan diawali dengan delineasi kawasan kumuh yang dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.

Hasil dari delinaasi tersebut ditetapkan bahwa kawasan kumuh di Kabupaten Sukabumi berada di kawasan Palabuhanratu dan Cibadak dengan luasan sebesar 77,65 Hektar yang tertuang dalam Surat Keputusan BUPATI Sukabumi, Nomor: 648/Kep 676-distarkimsih-2014 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukabumi.

Dari total luasan kumuh tersebut yang masuk dalam wilayah Program KOTAKU sesuai dengan surat Dirjen Cipta Karya adalah Kecamatan Cibadak dengan luasan kawasan kumuh sebesar 23,81 Hektar dimana target pada tahun 2019 lokasi kumuh di Kecamatan Cibadak menjadi 0 Ha.

Sesuai dengan peraturan bahwa dalam penyelesaian kawasan kumuh di kenal dengan dua metode yaitu penanganan kumuh dan pencegahan kumuh, hasil dari kajian konsultan kami simpulkan bahwa di Kabupaten Sukabumi untuk penanganan kumuh berada di dua Kecamatan yaitu Palabuhanratu dan Cibadak serta untuk pencegahan kumuh dilakukan di luar dua kecamatan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program KOTAKU pemerintah Pusat Memfasilitasi dengan menyediakan konsultan pendamping yang bertugas untuk mendampingi masyarakat/BKM dalam pelaksanaan program dimaksud.

Hal utama yang dilakukan pada tahap awal dalam program KOTAKU adalah penyusunan baseline pada masing-masing desa/kelurahan, dimana kami sering menyebutnya data eksisting. Data baseline ini sangat berguna, untuk mengetahui intervensi apa yang harus dilakukan pada masing-masing kawasan kumuh dalam rangka menurunkan tingkat kekumuhan.

Program tersebut akan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) dan dilaksanakan secara tekhnis oleh Disperkimsih Kabupaten Sukabumi yang berkerja sama dengan Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) disetiap Desa dengan didampingi Konsultan yang ditunjuk.

“Kami menyadari bahwa persoalan kekumuhan bukan hanya terjadi di Kecamatan Palabuhanratu dan enam Kecamatan Program KOTAKU. Masih terdapat beberapa Kecamatan yang berkembang pesat menjadi kawasan perkotaan sehingga dapat menimbulkan terjadinya kawasan kumuh baru.” ucap Fajar pada wartawan beberapa waktu lalu.

Menurut Fajar hal tersebut menjadi dasar Bappeda untuk mendorong Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkimsih) agar melakukan kajian delineasi kumuh pada Kecamatan yang memiliki kawasan perkotaan. hasilnya, sampai saat ini sudah ada lima kecamatan baru yang telah dilakukan deliniasi kawasan kumuh dan direncanakan untuk diintervensi melalui APBD Kabupaten.

“Maka dari itu kami mendorong Dinas Perkimsih untuk nantinya bisa diintervensi oleh APBD Kabupaten, bersama Forum BKM yang terlibat serta para pendamping program yang fokus akan keberlangsungan program ini akan mengantarkan Kabupaten Sukabumi lebih baik dan akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.” Ucapnya (Roby)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>