Kajari Kepahiang Yakin dua Oknum LSM Akan Terbukti Korupsi
By admin On 31 Jul, 2019 At 03:22 PM | Categorized As Hukum | With 0 Comments

JAKARTA-(TERBITTOP.COM)-Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Saefudin SH yakin akan dapat membuktikan dengan pasal tindak pidana korupsi terhadap dua oknum Pengurus LSM DPC Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), setelah pada Selasa (30/07) Jaksa Penyidik Kejari Kepahiang menangkap dan dalam waktu 1×24 melakukan pemeriksaan setelah OTT(Operasi Tangkap Tangan).

“Memang ini sebuah terobosan karena fakta ada perbuatan oknum pengurus LSM meminta APBDS dana desa tetapi karena tidak dikasih tersangka kemudian mem PTUNkan. Dan tersangka juga mengajukan ke gugatan Komisi Informasi Publik agar Kepala Desa menyerahkan APBDS. KIP dalam putusan agar Kepala Desa menyerahkan APBDS kepada yang bersangkutan, maka.kita sidik dengan pasal korupsi,”jelas Kajari Kepahiang kepada TERBITTOP kemarin.

Sehingga dengan dua keputusan kata Saefudin, kedua oknum tersangka betusaha menekan kepama desa agar Kades menyerahkan uang namun kepala desa tidak punya uang kecuali memakai dana desa.

Akhirnya kata Saefuffin terjadi lah saling nego dengan kepala desa agar menyerahkan uang dari dana desa kepada oknum yang disepakai senilai Rp 30 juta. Selain itu banyak keresahan yang dilakukan oknum tersebut seperti.di kantor memasang berbagai lambang seperti atribut KPK, Kejaksaan dan dll.

“Uang yang dikeluarkan kades adalah uang yang dipaksakan keluar dengan cara melawan hukum dan srmua itu menguntungkan buat oknum tersebut. Dari rangkaian perbuatan banyak yang tidak sesuai dengan peran masyarakat sebagaimana diatur dalam PP71 thn 2000

“Peran masyarakat sesuai dengan aturan PP 71 thn 2000 dan tata cara memberikan penghargaa tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tindak pidana korupsi siapa saja bisa terkena baik penyelenggara atau swasta,”kata Saefuddin.

Untuk itu Saefuddin yakin kasus ini dipidanakan sesuai ancaman pasal korupsi.

Terhadap kedua tersangka akan dijerat dengan sangkaan pasal 2 ayat (1) UU.RI.NO. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.RI.NO. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU.RI.NO. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dia menilai kepala desa mempunyai itikad baik dalam kasus ini sebagai korban, melaporkan karena tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri dari tekanan kedua oknum pengurus LSM tersebut.

Pihaknya telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan terhadap keduanya dan berstatus menjadi tersangka.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 05 / L.7.18 / Fd.1 / 07 / 2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama tersangka “S” dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 06 / L.7.18 / Fd.1 / 07 / 2019 tanggal 30 Juli
2019.

Untuk kepentingan penyidikan terhadap kedua tersangka tersebut, Jaksa Penyidik Kejari Kepahiang melakukan penahanan terhadap tersangka “S” dan tersangka “CS” berdasarkan bukti yang cukup dan karena dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku selama 20 (dua puluh) hari di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Curup, Bengkulu.(haris)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>