OPINI : Menunggu ‘Nyanyian” Kusnin Dari Rutan Kejaksaan
By admin On 10 Aug, 2019 At 06:59 AM | Categorized As Opini | With 0 Comments


Asisten Tindak Pidana Khusus Kusnin SH.

Tak banyak publik di negeri ini tadinya mengetahui kalau Gedung Bundar Kejaksaan RI tengah membongkar sebuah kasus besar dugaan menerima gratifikasi terkait rentut (rencana tuntutan) perkara kepabeanan. Langkah gedung bundar awalnya bergerak sunyi melaju ke Semarang dan menyegel Ruang kerja Aspidus Kejati Jawa Tengah Kusnin SH beberapa waktu lalu.

Seperti bak petir disiang bolong karena pada saat yang cepat Kusnin pun diboyong ke Gedung Bundar dan keeesokan harinya ditetapkan sebagai tersangka menerima suap. Kisah ini sungguh dramatis seperti sebuah sineteron berjudul : “Jaksa Menangkap Jaksa”.

Kisah seperti ini tidaklah aneh lagi untuk dibahas, sudah banyak jaksa ditangkap jaksa atau terkena OTT KPK. Karena sebelumnya Gedung Bundar pernah memproses hukum Jaksa Cuck Suryo Sempeno dan kini sedang menjalani hukuman.

Kemudian di Kepulauan Riau dua tahun lalu mantan Kasi Datun M Syafei dihukum karena menyalahgunaan dana milik Pemkot Batam. Jadi ini bukan masalah baru tetapi masalah adalah Jaksa ditangkap karena perbuatannya “nakal”.

Pasca ditahannya Kusnin dkk kini publik menunggu apakah kasus rentut yang beraroma uang itu hanya akan berhenti di Kusnin dan dan stafnya ? Adakah tersangka baru yang akan menyusul Kusnin ? Apakah aliran uang rentut itu mengalir ketingkap lebih tinggi ?

Itulah sekelumit kata yang ditunggu tunggu oleh publik Indonesia terkait dugaan gratifikasi dalam rentut (rencana tuntutan) percobaan untuk terdakwa Surya Sudarma dalam perkaranya dihukum hakim dua tahun penjara.

Kemudian beranikah Kusnin ‘bernyayi’ dari rumah tahanan siapa siapa saja yang menerima aliran uang rentut itu?

Peristiwa jaksa ditangkap KPK atau Jaksa ditangkap Jaksa adalah sebuah penindakan hukum dan itulah resiko ketika oknum jaksa berani melakukan perbuatan tercela dan menerima uang suap, maka tidak ada lagi peluang untuk bersembunyi apalagi saat ini sudah ada gerakan yang gagah dan terhormat penetapan seluruh zona integritas di wilayh kerja Kejaksaan WBK dan WBBM.

Perbedaan mencolok dalam penangann kasus Jaksa Cuck Suryo Sempeno SH, kejaksaan Agung begitu nyaringnya memberitakan secara meluas penyidikan.

Tetapi dalam kasus Kusnin baru setelah 12 hari ditahan Jaksa Agung HM Prasetyo baru mengungkapkan sikap kejaksaan tidak akan tertutup dalam penyidikan kasus ini dan akan menindak para pelaku sesuai dengan fakta perbuatan.

Pernyataan Jaksa Agung itu tentu berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan karena dari mulai ditetapkan tersangka sejak 31 Juli 2019, belum ada satupun petinggi di lembaga ini berani bicara tentang kasus Kusnin saat itu.

Sejumlah tonggak yang ada mendampingi Jaksa Agung nampak diam seribu bahasa ketika gedung bundar menangani kasus Kusnin.

Padahal kasus ini adalah masalah Rentut yang berbau uang suap. Ingat Kejaksaan sudah berada di wilayah WBK dan WBBM (Wilayah Bebas Korupsi) dan (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani).

Sebagai garda terdepan penegak hukum lembaga ini harus tunduk kepada realitas publik harus berkerja secara terbuka tranparan dalam menangani kasus apalagi sudah tahap penyidikan.

Semua orang menunggu apa yang akan terjadi.Karena ini baru halaman pertama. Orang orang bertanya apakah Kusnin akan ‘bernyanyi’ tentang uang rentut yang kunon telah tersadap KPK saat menangani kasus Aspidum Kejati DKI Agus Winoto dan juga menggeledah rumahnya di Purwodadi Jawa Tengah.

Jawaban yang lazim akan tergantung dari hasil penyidikan. Ini jika kita mendasarkan kepada proses hukum yang berlaku. Tetapi, di luar proses hukum itu ada kehendak publik yang tentunya perlu direspons, yakni penuntasan kasus kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik.

Transparansi pengungkapan kasus memang harus menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi yang sudah demikian merebak di setiap sendi kehidupan.

Pejabat publik dan penyelenggara negara yang korup harus dibasmi karena ulah mereka menjadi bagian sebuah proses panjang penyengsaraan rakyat.

Penulis masih ingat di tahun 2016 di era Jaksa Agung Basrief Arief, ketika itu Kejaksaan pernah menetapkan 20 Jenis Tindak Pidana harus melalui Rentut.

Penuntutan atas perkara yang melibatkan public figure adalah salah satu jenis tindak pidana yang harus melalui pengendalian Jaksa Agung. Adanya pembatasan agar tidak disalahgunakan.

Ingat kisah kasus pencopotan Kajati DKI Jakarta “RT” dari jabatannya gara-gara kasus yang belakangan banyak aroma politisnya kental saat itu. Kejaksaan Agung terpaksa ‘membuka diri’ menjelaskan kepada publik tentang mekanisme rencana tuntutan (Rentut).

Sebagaimana diketahui, sanksi disiplin berat yang dikenakan pada Kajati DKI “RT” saat itu terkait dengan adanya Rentut ganda yang berujung pada tuntutan rendah terhadap Hariono Agus Tjahjono, terpidana kasus kepemilikan shabu-shabu 20kg.

Rentut sebenarnya bukan ‘barang’ baru karena sejak tahun 1985 Kejaksaan telah menerapkan Rentut dengan bahasa resminya Pedoman Tuntutan Pidana yang tertuang dalam Surat Edaran Jaksa agung (SEJA) No. 09/1985.

Dasar pemikiran adanya Rentut adalah dalam rangka pengendalian perkara agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang terlalu mencolok pada perkara yang jenis tindak pidananya sama. Rentut hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana yang ditetapkan oleh Kejagung yang dari waktu ke waktu dapat berubah seiring perkembangan jaman.

Kejaksaan Agung kemudian menetapkan 20 jenis tindak pidana yang penuntutannya harus melalui prosedur Rentut. Diluar daftar tersebut, Rentut juga dapat diterapkan pada perkara-perkara yang berdasarkan kriteria tertentu dipandang penting.

Masing-masing kategori tindak pidana, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, memiliki kriteria-kriteria berbeda.

Untuk tindak pidana umum, kriteria perkara penting sebagaimana diatur dalam Instruksi Jaksa Agung No.: INS-004/J.A/3/1994 antara lain melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh publik lainnya, menggunakan modus atau sarana yang canggih, menimbulkan korban banyak, berkaitan dengan keamanan negara, perkara yang penanganannya diduga terjadi penyimpangan oleh aparat penegak hukum, dan perkara lain yang mendapat perhatian khusus pimpinan.

Sementara untuk tindak pidana khusus diatur dalam SEJA No.: SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Dalam SEJA ditetapkan 3 faktor yakni jenis perbuatan, keadaan diri pelaku, dan dampak dari perbuatan tersebut, yang harus diperhatikan dalam menentukan apakah suatu perkara tindak khusus harus melalui Rentut atau tidak.

Nah kini dalam kasus dugaan gratifikasi Kusnin ini, tentunya sulit disembunyikan indikasi mengenai sebab akibat. Logika hukum pun dapat dengan mudah menganalogikan perjalanan rentut dari bawah hingga pimpinan tertinggi. Artinya proses rentut berjalan dari bawah hingga ke pimpinan tertinggi.

Artinya, tidak mungkin muncul persetujuan tuntutan akan dibacakan tanpa persetujuan pimpinan kecuali jaksa itu berani pasang badan menentukan sendiri. Dan juga tidak akan terjadi suap kalau tidak ada penyuap. Begitu juga dalam kasus Kusnin tidak mungkin seseorang menerima suap kalau tidak ada yang memberikan.

Pelacakan berikutnya siapa pimpinan tertinggi yang memutus tuntutan Percobaan dalam perkaa kepabean itu ? Pertanyaan semacam itu akan terjawab dengan sendirinya jika penanganan kasus ini terbuka dilakukan penyidik Kejaksaan Agung, tidak berhenti sampai kepada tersangka Kusnin dan Staf saja.

Ini akan terungkap secara terang benderang, jika ada keberanian Kejaksaan sendiri, Sebab, tidak menutup kemungkinan dalam kasus ini bisa menyeret nama lain. Untuk itu diperlukan kekuatan besar mendukung langkah penyidikan serta supervisi langsung dari KPK.

Disamping itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah keterbukaan dari para tersangka. Karena itu, berbagai kalangan berharap Kusnin dapat membongkar tuntas kasus ‘dagang rentut’ ini.

Jika diibaratkan, publik tampaknya menunggu nyanyian Kusnin dari Rutan (Rumah Tahanan) Kejaksaan RI !.(Penulis :haris fadillah SSos MSi mantan Pengurus PWI Pusat/budakbabelrin@gmail.com})

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>