Chairul Imam: Bongkar Jika Jaksa Agung Terlibat Dalam Rentut Percobaan Perkara Kepabeanan
By admin On 14 Aug, 2019 At 04:33 AM | Categorized As Hukum | With 0 Comments

Pengamat Hukum dan Mantan Jaksa Chairul Imam SH saat di wawancari awak media beberapa waktu lalu.

JAKARTA-(TERBITTOP.COM)-Pengamat Hukum dan mantan Jaksa Chairul Imam SH meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk bertanggung jawab secara hukum dan terbuka membongkar kasus dugaan ‘dagang Rentut’ yang menahan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Kusnin SH dan dua stafnya.Sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah baku setiap kasus dengan keputusan tuntutan Percobaan apalagi ini kerugian diatas Rp5 miliar menjadi kewenangan Jaksa Agung.

“Kita tidak tahu apa itu ada dikonsultasikan ke Jaksa Agung tetapi SOP yang ada karena kerugian diatas Rp5 miliar harus ditentukan Jaksa Agung.Jadi secara hukum Jaksa Agung juga harus bertanggung jawab karena ini adalah resiko dalam menegakkan hukum. Sebaliknya kalau tidak di konsultasikan bisa terjadi pelanggaran SOP, maka mantan Kajatinya Sadiman SH harus diperiksa dan bisa dicopot dari jabatan sesuai aturan dalam PP 53,” urai Chairul Imam dalam keterangan kepada TERBITTOP, Rabu pagi (14/8).

Pernyataan Chairul Imam ini menanggapi penyidikan kasus dugaan gratifikasi Aspidsus Kejati Jawa Tengah Kusnin SH dan dua stafnya yang ditahan di Rutan Kejaksaan RI terkait tuntutan Percobaan terdakwa Surya Soedarma pemilik sekaligus komisaris PT Semarang Sukses Jayatama (SSJ) yang bergerak di bidang importir perdagangan alat pertukangan, alat bangunan serta sparepart sepeda yang diduga telah merugikan negara Rp34 miliar.

Terkait kasus itu Chairul melihat ada dua sisi dugaan pelanggaran yakni dugaan gratifikasi pidana dan dugaan pelanggaran SOP.

“Inikan sudah jelas ada dugaan pelanggaran SOP itu maka harus diperiksa oleh Pengawasan,”ujarnya.

Dicopot dan diposes hukum kata Chairul Iman pejabatnya, adalah resiko jabatan sekalipun harus sampai ketingkat pimpinan tertinggi jika melakukan pelaggaran. Apalagi tuntutan percobaan juga menabrak hukum karena batasan minimal tuntutan harusnya dua tahun sebagaimana diatur di UU Kepabeanan.

Karena kasus ini sudah ramai diperbincangkan publik diluar, Chairul Imam meminta Jaksa Agung untuk bertanggung jawab. Di bedol desa pimpinan setingkat Kajati, kajari dan lainnya tetap harus ditindak. Apalagi Jaksa Agung HM Prasetyo sudah menyatakan tidak akan menutupi dan akan menindak jaksa yang melakukan pelanggaran.

Menjadi pertanyaan kata Chairul Imam apa benar kalau kejadian memang Kusnin pasang badan kasusnya tidak direntut keatas. Sesuai SOP jelas Kajati pun harus bertanggung urainya karena Kajati tahu ada kasus kepabenan yang kerugian cukup besar sedang disidangkan bisa tanya pada Aspidsus.

“Kalau kajati diem saja juga tidak benar kan, jika tidak ada laporan dari Aspidsus (misalnya Aspidsus bermain dan diem-Red) maka kajati bisa baca Laporan harian persidangan (Lapharsid) dan tanya penanganan kasus ini,”kata Chairul. Jaksa PU juga harus bertanggung jawab dan tidak bisa main lempar tanggung jawab termasuk Aspidsus.

Dia menambahkan keterbukaan kejaksan dalam pemeriksaan kasus dugaan ‘dagang rentut” ini bukanlah berarti membuka strategi penyidikan. Keterbukaan sesuai dengan UU No28/1999 agar ada kelancaran dalam menuntaskan kasus ini dilihat publik.

“Saya ingin memberikan opsi kepada HM Prasetyo agar fair dan tidak terjadi pandangan keliru di publik maka serahkan saja kasus ini kepada KPK. Jika terjadi tidak baik atau jelek penanganan di Kejaksaan atau Kepolisian, bisa menarik kasus tersebut,”ujar Chairul.

Mantan Jaksa dan pernah menjabat sebagai Perwakilan Kejaksaan di Hongkong ini kemudian berujar, apapun alasan ke publik juga tahu kalau tuntutan Percobaan menjadi kewenangan dan harus dikonsultasikan kepada Jaksa Agung karena kerugiaan diatas Rp5 miliar, sementara kasus ini kerugiannya Rp34 miliar cukup besar dan itu menjadi kewenangan Jaksa Agung.

Jadi beber Chairul, Kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan harus juga tidak diem tetap memeriksa semua jaksa terkait hingga mantan Kajati Jawa Tengah Sadiman SH yang kini menjabat Sesjambin.

Dikatakan, kasus dugaan “dagang Rentut” adalah kejadian yang memalukan ditengah langkah membangun Zona Integritas WBCK/WBBM yang sedang berjalan di Kejaksaan karena berulang terjadi.

“Ini memalukan karena berulang ulang kejadiannya,” kata Chairul. Dia juga meminta agar Jaksa Agung HM Prasetyo SH segera menetapkan pengganti Aspidsus Kusnin dan staff serta sejumlah jaksa lainnya. Sama ketika KPK melakukan OTT terhadap Aspidum Kejati DKI, dengan cepat penggantinya dilantik termasuk jaksa yang terlibat diganti semua.

Kecurigaan di Masyarakat,

Lebih jauh Chairul Iman merasa aneh rendahnya tuntutan kasus kepabean dibacakan jaksa PU.

” Jika kerugian sampai kerugian Rp2 miliar adalah kewenangan Kajati dan jika sampai p34 miliar ini wewenang Jaksa Agung, kecuali jika jaksa tinggi mau main sudahlah dia putus sendiri tapi itu beresiko jabatannya,”jelasnya.

Menyinggung soal penggeledahan rumah tersangka Kusnin di Purwodadi Jawa Tengah yang telah menyita sejumlah dokumen surat termasuk buku tabungan tersangka di BRI Britama, dimana mendasarkan kepada Sprindik tersangka Agus Winoto menurut Chairul langkah KPK sudah benar secara hukum dalam rangka mencari barang bukti.

“Yang harus dilihat kapan tanggal Sprindik dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Karena ada aturan di pasal 50 UU KPK, dimana dalam hal KPK sudah menangani kasus maka kejaksaan tidak berwenang lagi. Maka untuk tidak terjadi salah tafsir ditengah masyarakat maka penanganan kasus ini lebih fair ditangani KPK,” jelasnya.

Sementara soal transparansi penyidikan lanjutnya, menurut UU No28 ada aturan misalnya pelapor sebuah kasus bisa mengecek laporan kasusnya.

“Jadi transparan bukan terbuka secara gamplang membuka strategi penyidikan untuk dibeberkan ke publik. Ada yang masih tertutup demi kelancaran penyidikan mengenai strategi dan langkah penyidikan mau kemana dan mau menyita misalnya itu tertutup,”kata Chairul.

Hal lain menurut Chairul Imam yang juga pernah bertugas di Gedung Bundar dan menjadi Staf Ahli Jaksa Agung di era Basrief Arief, Kejaksaan Agung harus mengevaluasi total soal Rentut karena rentut sering jadi pintu masuk oknum jaksa menerima uang tambahan.

“Evaluasi Totallah dan Kedepan serahkan saja masalah ini Jaksa Penuntut Umum yang tahu perkaranya. Jadi jika ada kesalahan JPu nanti harus bertanggung jawab, dan ini agar JPU belajar dan mengasah profesionalisme serta kepekaan hukum, “ujarnya. Rentut itu selama ini sebenarnya urai Chairul, adalah intervensi pimpinan dan simbol ketidak percayaan kepada jaksa.

Sebelumnya Jaksa Agung, HM Prasetyo menegaskan penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) masih mendalami kasus tindak pidana penyuapan dan pemerasan yang diduga menjerat 3 oknum Jaksa Kejati Jatengyang telah ditetapkan sebagai tersangka itu. Prasetyo menyampaikan bahwa kasus yang diduga melibatkan mantan Kajati Jateng Sadiman itu tidak akan jalan di tempat. Artinya, kasus tersebut masih tetap bergulir di Kejagung.

“Persoalannya kita dalami terus, kita lengkapi dulu hasil pemeriksaannya,” ungkapnya di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (9/8).Prasetyo mengaku telah meminta kepada jajarannya untuk mempercepat kasus suap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Rencana Tuntutan (Rentut) untuk terdakwa kasus Kepabeanan atas nama Surya Soedarma.

“Saya sudah minta untuk dipercepat penyelesaian permasalahannya.Insya Allah dalam waktu dekat berkasnya dilimpahkan perkaranya ke pengadilan,” ujarnya.

Ditempat terpisah sebelumnya Ketua MAKI Boyamin Saiman SH meminta Jaksa Agung untuk segera memecat mantan Kajati Jawa Tengah Sadiman SH terkait rendahnya tuntutan kasus kepabeanan tersebut.

Hingga berita ini ditutunkan Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sadiman SH yang berusaha ditemui belum berhasil diminta Konfirmasi terkait proses rentut yang ringan dalam perkara itu.(haris)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>