Heboh!Pengiriman Mineral Zirkon “Ilegal” Bayar Retribusi di Belitung, Polri Diminta Mengusut
By admin On 2 Sep, 2019 At 12:49 PM | Categorized As Peristiwa | With 0 Comments

BELITUNG-(TERBITTOP.COM)- Pengiriman Zirkon oleh CV “MLM” beberapa waktu lalu menuai kritikan masyarakat, karena Zirkon yang dikirim dari Belitung ke Kalimantan bukan dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Bahkan pembayaran Retribusi pajak daerah diduga tidak sesuai aturan menjadi pertanyaan, siapa dalang dibalik kasus yang menghebohkan

Tokoh masyarakat Belitung H. Muhtar Motong biasa dipanggil Aji Tare mantan anggota DPRD Propinsi Kep. Babel dan Kabupaten Belitung kepada wartawan beberapa waktu lalu menegaskan dasar hukum pemungutan pajak nya apa , karena kita semua tahu ( publik babel) Perda tentang zirkon sudah ada tetapi aturan teknis pelaksanaan belum ada disebabkan Pergub tentang Zirkon belum ada, bahkan kemungkinan belum disetujui Kemendagri.

“Jadi Aneh bin ajaib, apakah pajak nya sama dengan pajak pasir bangunan,kaolin, tanah liat,” ujar Aji Tare.

Menurut Aji Tare disinyalir pungutan berbeda..Dia kemudian berujar, intinya pergub belum ada , berarti terindikasi pajak Bodong alias Ilegal !!!

” DPRD Kabupaten belitung jangan pura pura bodoh atau memang tdk tau sama sekali atau ? Karena wilayah hukum yang di rugikan bumi pertiwi Pulau Belitung walaupun kewenangan administrasi dan pengawasan di DPRD Propinsi ( berdasarkan UU 23 thn 2014 tata kelola penyelenggaraan pemerintah ada di Propinsi ),” ujarnya.

Lebih jauh Aji Tare mengatakan aparat Polres Belitung maupun Polda Babel tanpa pengaduan tapi karena sudah heboh di public melalui media onlane maupun medsos perlu di sikapi termasuk Kejaksaan Agung, Kejati Babel dan Kejari Belitung.

Payung Hukum

Senada ditegaskan Anggota DPRD Propinsi Babel Sudirman Norman biasa dipanggil Dulen menegaskan pengiriman Zirkon dan pungutan pajaknya,
Pajak-Restribusi daerah harus ada payung hukumnya Perda dan pergub, dan Surat Keterangan Asal (SKA) barang yg akan dikirim (zirkon) dari Dinas Perdagangan, kalau tidak ada SKA nya berarti Zirkon ilegal tidak boleh keluar dari Propinsi Babel.

“Saya pribadi mendukung penegak hukum (Kejaksaan dan Polri) mengungkap kasus Zirkon ini,” tandasnya.

Dilain pihak Humas LSM Lintar Suhermanto menegaskan akan terus mengungkap kejanggalan pengiriman Zirkon dari Belitung ke Kalimantan.

“Kami telusuri bagaimana WIUP bisa keluar, ada lagi dicurigai pembayaran pajak zirkonnya, apa dasar hukum pembayaran pajak tersebut. Pengambilan pajak harus sesuai aturan dan pajak dikenakan berdasarkan barang yang dikirim dari mana asalnya yaitu harus dari WIUPnya,” ujarnya.

Patut diduga jika zirkon bukan dari lokasi WIUP tetapi didapat atau dibeli dari tempat tempat meja goyang biji timah yang ada di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, patut dicurigai adanya keterlibatan oknum pejabat daerah.

“Kami akan menggalang dukungan untuk membongkar sindikat penyelewangan tersebut, ” tandasnya.

Senada Sekretaris LSM Intel Setiawan Hidayat berharap pengirim Zirkon dari Belitung ke Kalimantan diusut tuntas, seharusnya Pihak berwajib tanggap dan bertindak, kemudian masalah pajak, apakah pemerintah daerah atau dinas terkait melakukan pungutan pajak tidak mengerti aturan bahwa pungutan pajak atau pajak di ambil dari barang berbentuk Zirkon seharusnya diambil dari lokasi sesuai WIUP,”ujarnya.

Secara terpisah Ketua Ormas LAKI DPC Beltim Suryadi Wahid menegaskan, pasal 161.UU.RI.NO.4 THN.2009. Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara sudah jelas.

“Jadi pengiriman pasir Zirkon melalui Tanjung Batu Desa Pegantungan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Prop. Kep. Babel dikirim ke Kalimantan dari Pulau Belitung Senin (29/4) melanggar UU karena di Dokumen Perizinannya tidak sesuai dengan Fakta yang Ada di Lapangan karena tidak Ada Aktivitas pertambangan di WIUP Milik CV “Mli” di Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

“Mengapa bisa mengirim Zirkon Sebanyak 2000 Ton itu bukan dari lokasi WIUP tetapi dibeli atau dikumpul diduga dari proses meja goyang biji timah ilegal di Belitung dan Beltim, termasuk pajak yang dibayar di Kantor Dispenda Kabupaten Belitung harus diusut tuntas aparat penegak hukum .

Dikatakan, Kejaksaan dan Polri harus melakukan penyelidikan dan penyidikan adanya kecurigaan pungutan pajaknya mencapai ratusan juta rupiah tidak sesuai aturan.

“Jika terbukti indikasi KKN dan Korupsi, Kadispenda (IF) dan jajarannya harus bertanggung jawab sesuai hukum yang ada,” tandas Suryadi.(yustami).

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>