LSM Matahukum : Gakkum KLHK-JPU Belum Optimal, Sejumlah Terdakwa Ilegal Logging di vonis ringan
By admin On 23 Sep, 2019 At 07:23 AM | Categorized As Kasus | With 0 Comments

Sekjen LSM Matahukum Mukhsin Nasir dengan barang bukti kayu yang disita.

JAKARTA-(TERBITTOP.COM)– Perkara ratusan kontainer kayu dengan ancaman pasal illegal logging yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Kehutanan yang kini tengah bersidang di sejumlah Pengadilan dinilai belum optimal dengan penggunaan ancaman pidana pasal illegal loging sesuai UUU No 18 Tahun 2013. Karena pada faktanya di persidangan putusan terhadap sejumlah terdakwa pemilik kayu/kontainer hanya
dihukum minimal artinya sebagian besar putusannya masih ringan tidak sesuai dengan beratnya ancaman pasal illegal logging.

“Faktanya di peradilan sejumlah terdakwa yang diadili dengan ancaman illegal logging hanya diputus ringan yakni atas pelanggaran perbedaan physik kayu dan dokumen saja,”ungkap Sekjen LSM Matahukum Mukhsin Nasir kepada sejumlah media di Jakarta kemarin.

Dia juga menyatakan bahwa lokasi terjadinya dugaan illegal loging sesuai hasil penyidikan mereka tidak semua dapat dibuktikan dimana lokasi terjadinya illega logging di kawasan hutan Papua.

Selain itu lanjut Mukhsin,seharusnya penyidik Ditjen Gakkum sebelum melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan terlebih dahulu penyidik Gakkum dapat membuktikan lokasi dimana terjadinya illegal loging sebagaimana yang di dakwakan di persidangan.

Dengan demikian dari hasil penyidikan dan dibawa jaksa penuntut ke persidangan tidak dapat memenuhi unsur pidana yang optimal sesuai ancaman illegal logging.

Seperti dalam persidangan empat bos Perusahaan kayu di Pengadilan Negeri Makasar hanya di vonis masing masing 1 tahun Penjara. Disebutkan, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengangkut kayu dengan dokumen yang tidak berkesesuaian dengan barang melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Padahal selayaknya jika boss perusahaan kayu itu diproses dan diadili dugaan illegal logging maka jaksa Penuntut harus bisa membuktikan secara optimal dakwaannya bilama memang para terdakwa itu sebagai pelaku illegal logging di kawasan hutan Papua. Kasus kayu lainnya masih disidangkan ada di Pengadilan Surabaya dan Pengadilan Negeri Sorong Papua.

“Kami masih mengikuti persidangan kasus ini kita tunggu apa putusannya nanti,”kata Mukhsin.

Kasus penangkapan 420 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau asal Papua oleh petugas Dirjen Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dinilai meresahkan pengusaha kayu.

Alasannya pihak pengusaha yang ditetapkan sebagai tersangka merasa dikriminalisasi karena secara administratif mereka telah memenuhi persyaratan. Penangkapan juga tidak didahului oleh TKP atau lacak balak.

“Kami menilai ini penyalahgunaan kewenangan. Kami menyesalkan tindakan penangkapan, penyitaan dan penyelidikan atau penyidikan itu karena menimbulkan keresahan para pengusaha kayu,” ungkap Mukhsin Nasir. Apalagi sejumlah kasus ada yang tidak bisa dilimpahkan dengan berbagai alasan ada yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Bahkan dari informasi yang diperoleh dari Tim Jaksa yang menangani kasus ini sejumlah SPDP kasus kayu ini ada yang dikembalikan ke penyidik Gakkum Kehutanan karena tidak memenuhi syarat formil materiil.

Jaksa menangani kasus ini Marang SH yang juga menjabat Koordonator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI membenarkan ada sejumlah SPDP dikembalikan karena tidak ada tersangkanya.

Mukhsin menjelaskan, menurut UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dirumuskan tentang pengertian illegal logging yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Salah satu ketentuan yang mengatur ketentuan pidana illegal logging tersebut adalah pasal 12 huruf e yaitu setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

“Yang dimaksud setiap orang dalam pasal 1 angka 21 UU Nomor 18 tahun 2013 adalah oranr perorang dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia,” kata Mukhsin.

Kasus kayu ini sempt menarik perhatian Komisi IV DPR RI dan meninjau ratusan kontainer kayu ilegal, yang berhasil disita Direktrorat Jendral Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), di kawasan Jalan Tambak Langon Surabaya, Rabu (20/3).

Kayu-kayu merbau senilai ratusan miliar rupiah itu disita dari hutan Papua dan Papua Barat, yang didapat dari hasil operasi pengamanan di Surabaya dan Makassar, Desember 2018 lalu.

Komisi yang menbidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan, saat sidak memeriksa 384 kontainer berisi kayu jenis merbau siap jual, tanpa dilengkapi dokumen.

Secara terpisah dalam sidang di Pengadilan Negeri Sorong yang mengadii terdakwa Henouch Budi Setyawan alias Ming Ho pemilik CV Alco Timber Irian minta dibebaskan dari tuntutan jaksa. Tim Pengacara Ming ho dalam nota pembelaaan berpedapat terdakwa memiliki izin dalam mengolah limbah industri kayu. Bahkan dikatakan limbah yang dioleh nya adalah limbah yang sudah dibayar PSDH DR nya.

“Jika perizinan lengkap dimana pembalakan liarnya,karena fakta disidang tidak ada satupun saksi yang menerangkan dimana lokasi pembalakkan liar itu,”kata pengacara Romean di prsidangan sebagaimana dilansir Sorongraya.co Kamis (12/9).

Terdakwa Ming Ho sendiri diadili dalam perkara kepemilikan 81 kontainer kayu jenis merbau yang diduga ilegal, dituntut hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 20 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara.

Sementara dalam kasus dugaan pembalakan liar ini masih menyisahkan sejumlah tersangka yang kunon masih DPO termasuk jumlah sedikitnya ada 57 kontainer yang disebutkan dalam penyidkkan Ditjen Gakkum belum semua diproses secara hukum. Sebanyak 21 kontainer sudah dsidangkan dan diputus sementara sisanya 36 kontainer dinyatakan tidak ada pemilik sebagaimana terungkap di sidang.

Artinya Gakkum hanya mampu melakukan penyidikan 21 kontainer dari jumlah 57 kontainer yang diamankan di pelabuha Makasar. Sampai saat ini belum ada kepastian proses lanjutan dari penyidikan Gakkum.

Sebelumnya saat bertemu pimpinan KPK, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani bersama staf dan jajarannya mengungkapkan 384 kontainer berisikan kayu ilegal asal Papua ditindak KLHK di Pelabuhan Makassar dan Surabaya. Ia berharap kasus ini bisa dituntaskan bersama-sama dengan tim KPK.

“Kami dalam satu bulan ini sudah melakukan tindakan hukum berkaitan dengan kayu ilegal yang ada di Papua. Di mana kami melakukan penindakan terhadap 384 kontainer kayu dalam 1 bulan terakhir ini Desember-Januari,” ujar Rasio saat itu.

Tetapi setelah kasus ini bergulir di persidangan tidak ada unsur korupsi atau merugikan negara karena faktanya di persidangan para terdakwa hanya diputus terkait dengan perbedaan bentuk kayu dan dokumen bukanlah sebagai pelanggaran penebangan liar di kawasan hutan, sehingga para terdakwa di vonis ringan.

Sejumlah barang bukti kasus ini sudahberjalan hampir setahun dimana BB tersebut dititipkan di sebuah perusahaan industri kayu di Surabaya (gudang kayu PT APM) dengan jumlah biaya sebesar Rp374 juta per tahun.

Sementara itu Kejaksaan Agung seperti dijelaskan Ketua Tim Penyidikan Kejaksaan Agung Reda Manthovani SH seperti dilansir detikcom Selasa (18/6) mengatakan pihaknya akan melelang ratusan kontainer kayu yang berisi hasil perusakan hutan Papua untuk menghindari penyusutan barang sitaan.Penuntut umum jelasnya sudah meminta penetapan izin lelang dari Pengadilan setempat untuk melakukan pelelangan.(haris)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>