Buka Diklat Kejahatan Cryptocurency,Inilah Harapan Jaksa Agung HM Prasetyo
By admin On 1 Oct, 2019 At 07:47 AM | Categorized As Peristiwa | With 0 Comments


Wakil Jaksa Agung Arminsyah SH mewakili Jaksa Agung membuka diklat terpadu antar negara tentang cryptocurrency di Badiklat Kejaksaan Ragunan Selasa (1/10).

JAKARTA-(TERBITTOP.COM)-Jaksa Agung HM Prasetyo SH menegaskan penggunaan cryptocurrency yang semakin massif tidak hanya menimbulkan dampak yang positif.Tetapi juga berkorelasi dengan tumbuhnya kegiatan ilegal yang melingkupinya seperti pencucian uang, transfer dana narkotika, pendanaan teroris, tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak.

Penegasan ini disampaikan Jaksa Agung dalam sambutan yang dibacakan Wakil Jaksa Agung Arminsyah SH pada pembukaan Diklat Terpadu Antar Negara Yang Terkait Cryptocurency 2019 di Badiklat Kejaksaan RI, Selasa (1/10).

Prasetyo menegaskan akibat kejahatan menggunakan sarana cryptocurrency tidak hanya berdampak kepada negara yang melegalkan, namun juga kepada negara lain yang melarangnya mengingat jaringannya yang tanpa sekat, batas, dan bersifat global.

“Cryptocurrency crime saat ini berkembang semakin signifikan meskipun skala penuh penyalahgunaan mata uang virtual ini masih belum diketahui, nilai pasarnya pada tahun 2018 dilaporkan telah melebihi EUR 7 Miliar di seluruh dunia,” kata HM Prasetyo.

Berkenaan dengan hal itu kata Prasetyo maka tentunya tidak ada waktu lagi bagi kita semua selaku Penegak Hukum untuk bersikap diam, atau berleha-leha.

“Setiap waktu, perkembangan teknologi dan kejahatan cryptocurrency yang mengikutinya akan selalu bertumbuh tanpa melambat,” ujarnya.

Apalagi menunggu kita untuk beradaptasi sejenak, melainkan sebaliknya terus melaju sedemikian cepat, meninggalkan setiap siapa yang terlambat untuk mengantisipasi dan mengadopsinya.

Musuh Bersama,

Lebih jauh Prasetyo mengatakan kemunculan kejahatan cryptocurrency merupakan sebuah contoh pergeseran paradigma (paradigm shifting) yang semakin kentara, di mana besar dan kuat (big and powerful), tidak lagi menjadi ukuran suatu keberhasilan, melainkan siapa cepat dan gesit (quick and agile), yang akan muncul sebagai pemenang.

“Kejahatan cryptocurrency yang bersifat lintas negara haruslah dipandang sebagai musuh bersama (common enemy), oleh karenanya tidak dapat disikapi maupun dihadapi secara parsial oleh masing-masing negara melainkan haruslah dicegah, diperangi, dan diberantas secara holistik dan bersama-sama,” terang Prasetyo.

Kegiatan Diklat Terpadu Antar Negara “Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan yang Terkait Cryptocurrency” dimaksudkan untuk mewujudkan penegakan hukum yang sinergis dan berdampak (impactful) dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional.

Oleh sebab itu, pemilihan materi diklat mengenai “cryptocurrency” merupakan pilihan yang tepat, kontekstual, dan relevan seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan internet dan teknologi informasi yang telah mempengaruhi dan mengubah lanskap tata ruang ekonomi, sosial, budaya, politik bahkan peradaban umat manusia.

Dewasa ini, perkembangan cryptocurrency semakin masif mengguncang layanan keuangan dan sistem pembayaran global. Tercatat sekitar 1300 mata cryptocurrency beredar di dunia.

Kerja Sama,

Pada kesempatan itu Kabandiklat Kejaksaan Ri Setia Untung Arimuladi mengatakan
Pelatihan ini merupakan bentuk konkret dari Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan RI dengan berbagai Kejaksaan di luar negeri.

Dikatakan tujuan dan sasaran kegiatan untuk menambah wawasan tentang sistem pembayaran dengan cryptocurrency serta bagaimana sistem pengawasan bagi masing masing negara.

Disamping menjalin kerja sama yang erat antar instansi baik dalam dan luar negeri dalam pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan tersebut.

Sementara sasaran yang diharapkan tersedianya aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan untuk menghadapi tantangan dan hambatan di dalam penanganan masalah cryptocurrency serta kemungkinan kerja sama antar antar negara. Diklat akan berlangsung hingga 5 Oktober 2019.

Pelatihan Diikuti sebanyak 16 Kepala Kejaksaan Negeri, utusan negara Singapura dan Hongkong,Thailand serta instansi terkait Polri,Dirjen Pajak dan dari Otjen TNI.(haris)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>