JAM INTEL: Perlu Kerja Sama Dan kecepatan Dalam penyelamatan Aset Daerah
By admin On 16 Oct, 2019 At 08:39 AM | Categorized As Hukum | With 0 Comments

JAKARTA-(TERBITTOP.COM)-Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Jan Maringka SH menegaskan perlu kerja sama dan jaringan informasi dalam mendukung kecepatan penelusuran aset daerah.

“Inilah yang sedang kita kembangkan yaitu bagaimana membangun sinergi dengan pemangku kepentingan terkait termasuk Pemerintah Daerah,” kata Jan Maringka saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Puspenkum Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Brawijaya di.Jakarta Selasa (15/10).

Pada.seminar tersebut korps Adhyaksa dan Pemerintah Daerah sepakat menyamakan persepsi tentang pentingnya koordinasi dalam upaya penyelamatan aset negara.

Salah satu upaya itu ialah melakukan deteksi dan identifikasi terhadap semua aset yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak berhak.

Para Sekda Provinsi, Asosiasi Walikota dan Asosiasi Bupati seluruh Indonesia menandatangani Deklarasi Bersama Penyelamatan Aset Negara.

Jan menambahkan saat ini ada perubahan paradigma penegakan hukum yang tidak lagi berorientasi pada upaya menghukum pelaku kejahatan. Namun, yang penting dilakukan ialah bagaimana cara memulihkan kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut, termasuk dalam kerugian terhadap keuangan maupun aset negara.

Acara yang dihadiri oleh para Sekretaris Daerah Provinsi dan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia itu juga diisi dengan diskusi Panel menghadirkan narasumber Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Didik Farkhan (Ketua Bidang Hukum – IKA UB) dan Dr. Priyo Djatmiko, SH, MH (Pakar Hukum Universitas Brawijaya).

“Dalam upaya pemulihan aset, Kejaksaan dapat menggunakan instrumen penegakan hukum pidana, perdata, dan administratif, dengan demikian tidak selalu harus menggunakan instrument pidana,”tegas Jan Maringka.

Dia menilai aspek restorative justice merupakan unsur penting yang tidak dapat dilupakan dalam penegakan hukum, sehingga kekayaan negara dapat digunakan untuk pembangunan dan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di tempat yang sama, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mengaku sangat berterimakasih atas upaya pengawalan dari kejaksaan terkait pemulihan aset.

Menurut dia, program tersebut terbukti banyak membantu dalam upaya pemulihan aset.

“Saya sangat terimakasih kepada kejaksaan kami dibantu mulai detail, mulai 2-3 tahun yang lalu, 2014 itu kita mulai.
Mulai kita ada kurang lebih 47 hektar sudah kembali lahan di Surabaya, nilainya macam-macam. Ada yang 7 hektar di luar kota surabaya di Sidoarjo,” kata Risma.

Pernyataan Risma juga didukung oleh Didi Farkhan yang berbagi pengalamannya saat bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dan Aspidsus Kejati Jawa Timur dalam membantu Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan aset yang banyak dikuasi oleh pihak-pihak lain secara tidak sah.

Senada dengan kedua narasumber tersebut, Dr. Priyo Djatmiko (Pakar Hukum Universitas Brawijaya) juga mengapresikan langkah Kejaksaan yang mengedepankan aspek pencegahan dalam penegakan hukum.

Menurutnya hal ini sesuai dengan praktek yang berkembang di berbagai negara maju saat ini, yaitu bagaimana penegakan hukum harus mampu bermanfaat untuk menyejahterakan masyarakat. (haris)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>