OPINI : Menunggu Kejutan dari Jaksa Agung ?
By admin On 2 Nov, 2019 At 09:19 AM | Categorized As Opini | With 0 Comments


Penulis: haris fadillah SSos.Msi

PULUHAN wartawan dari berbagai media cetak, TV dan Onlene memenuhi ruangan utama Aula Adhi Sasana Karya Badan Diklat (Badiklat) Kejaksaan RI Ragunan Jakarta pada Senin (28/10).

Para pewarta ini tak kenal lelah walau harus duduk atau berdiri di tangga pintu, asal mendapatkan berita manarik dari pernyataan pejabat baru di Kejaksaan RI. Tentu momentum hadirnya Jaksa Agung baru itu menjadi berita menarik diberbagai media massa.

Masyarakat tentu berharap, kinerja Kejaksaan setelah dia menggantikan HM Prasetyo SH bisa menempatkan posisi kejaksaan strategis dalam penegakan hukum di negeri ini.Terlebih lagi sudah dibentuk Tim Satgassus Korupsi,Tim TP4 dan TP4D, Tim Tabur 31.1.Program jaksa menyapa yang menangani perkara korupsi dan Pidum dan Datun serta Intelijen.

Bahkan Jaksa sudah turun kelaut dan juga Mengawal Dana Desa. Laju percepatan kinerja Tim Tabur 31.1 secara sifnifikan dalam memburu buronan kasus korupsi dan berhasil meringkus buronan dalam waktu relatif singkat. Walau sebenarnya tugas mengeksekusi terpidana adalah tugas jaksa !

Mungkin prestasi membanggakan jika jaksa mampu menangkap puluhan buronan yang sudah begitu lama melarikan aset keluar negeri. Dari catatan ICW, sejak 2001 lebih dari 43 orang kabur ke luar negeri.Kini mereka seperti hilang ditelan bumi dan kasusnya seperti tenggelam.Sementara Tim Tabur 31 sejak diluncurkan kini sudah berhasil menangkap buronan di dalam negeri sebanyak 142 buronan hingga Oktober 2019.

Mengejar buronan korupsi diluar negeri tentu pula diharapkan mampu menaikkan citra dan nawacita program penegakan hukum kejaksaan agung.

Dihadapan Jajaran Adhyaksa yang dihadiri seluruh kajati,Jaksa Agung Burhanuddin bertekad untuk memperbaiki citra Kejaksaan dengan memperbaiki SDM yang ada.

Selama ini etos kerja Kejaksaan yang buruk dalam menegakkan hukum selama ini sering kali disebabkan karena sikap mementingkan diri sendiri membuat upaya peningkatan profesionalme kerja aparat kejaksaan menjadi merosot, padahal pemahaman dan pendalaman bidang tugas terutama pada hal-hal teknis, seperti penyelidikan, penyidikan dan penangkapan atau penuntutan senantiasa diberikan melalui berbagai pelatihan.

Kontribusi yang lebih diharapkan dari lembaga Kejaksaan, adalah tidak saja pada fungsinya sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan alat pemberantasan korupsi semata. Oleh karena itu dengan peran pengawasan yang ganda internal dan eksternal, langkah itu akan mendorong kinerja aparat kejaksaan semakin baik.

Jika dua pilar tersebut berfungsi secara optimal, maka akan menjadikan lembaga ini menjadi lembaga yang berwibawa,bisa mengangkat kinerja, martabat dan menjauhkan jaksa dari prilaku korup. Apalagi setelah ada Majelis Kehormatan jaksa yang berfungsi melakukan sidang pemeriksaan etika serta sudah membangun Zona Integritas WBK/WBBM di seluruh jajaran Kejaksaan.

KEMANA TIM GABUNGAN ?

Selama lima tahun belakangan ini Kejaksaan tidak begitu gencar memburu koruptor yang melarikan diri keluar negeri, karena fokus Tim 31.1 hanya mengejar yang ada di dalam negeri.Sebenarnya bukanlah pengalaman pertama bagi Indonesia dalam mengejar koruptor atau asetnya diluar negeri.

Tim Gabungan pemburu koruptor selama ini seringkali mengeluarkan alasan belum ada Keppres serta masih hambatan yang ada karena adanya perbedaan kedaulatan negara lain. Sehingga banyak jumlah aset koruptor yang dilarikan dan tersimpan rapi di luar negeri. Contoh saja aset Bank Century, aset Hendra Rahrdja senilai Rp1,95 triliun di Australia.

Belum lagi aset lainnya koruptor BLBI Eddy Tansil yang berhasil mengelabui petugas Lapas lalu kabur keluar negeri.Pengembalian aset Bank Century yang berada di Hongkong sampai saat ini masih belum bisa diwujudkan walaupun sudah ada putusan Mahkamah Agung dalam perkara Robert Tantular.

Disana terungkap bahwa Hongkong pernah meminta pemotongan biaya administrasi apabila aset tersebut dikembalikan ke Indonesia.Belum lagi aset lainnnya dari buronan yang kabur keluar negeri belum berhasil dikembalikan ke Indonesia, seperti Boss BDNI Syamsul Nursalin sudah lama tidak terdengar.Terpidana Eddy Tansil dihukum 20 tahun penjara ,Djoko S Chandra belum bisa di eksekusi karena kabur ke Papua Nugini.

Padahal kita pernah berhasil menangkap terpidana Samadikun Hartono dan Serly Kyongyang (Bank BHS).Pembekuan aet koruptor adalah mutlak diperlukan dan memerlukan perjuangan dari Tim Pemburu Koruptor,karena kita tidak semua memiliki perjanjian eksradisi dengan semua negara.

Kita tahu mengejar aset recovery yang berada di luar negeri akan berbenturan dengan kedaulatan negara lain karena harus ada perjanjian ekstradisi dan sebagainya.Kita harus melalui tahapan dan fase fase yang dibenarkan menurut sistem hubungan hukum internasional.

Kemudian untuk memulangkan buronan kasus century Rafat Al Rizvi dari Inggeris ke Indonesia masih ada hambatan walaupun draf MLA sudah lama dibahas tetapi hingga kini jalan ditempat.

Ditengah marak aset koruptor dibawa keluar negeri, tetapi Tim Gabungan Pemburu koruptor diam seribu bahasa Kemana mereka sekarang ?? Momentum pergantian Jaksa Agung inilah sebagai awal kembali penegakan hukum untuk fokus mengejar aset serta mengeksekusi terpidana yang kabur tersebut karena jumlahnya cukup besar.

Terlepas dari Kejaksaan memiliki Otoritas dalam melakukan kerja sama dengan luar negeri, ada pula bertukar informasi yakni organisasi ARIN.

Publik tentu berharap Kehadiran ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung baru akan membuat Kejaksaan semakin maju terdepan dalam penegakan hukum tidak saja mengejar buronan di dalam negeri serta asetnya tetapi menangkap dan mengeksekusi buronan tersebut.

KORUPSI DAERAH

Optimalisasi penanganan kasus korupsi di daerah menjadi agenda bagi kejaksaan di daerah, seiring dengan berlakunya UU Otonomi daerah dan Pilkada langsung. Apalagi domain terjadi korupsi telah bergeser menjadi disentralisasi korupsi diberbagai daerah saat ini.

Karena sudah ada pemetaan 10 area rawan korupsi yang dijadikan pedoman dalam pemberantasan korupsi.Dengan demikian, peningkatan koordinasi dan integritas penanganan korupsi di daerah

harus menjadi bagian prioritas didalam mengungkap adanya tindak korupsi. Disamping mampu bekerja sama dengan justice collaborators untuk mengungkap lebih dalam perbuatan korupsi.

Bagaimana pun Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki peran sangat strategis dalam membangun dan memulihkan kepercayaan masyarakat (publik trust). Baik dan buruknya pidana khusus memberikan andil yang signifikan bagi pemulihan kepercayaan masyarakat.

Pada 2018 Kejaksaan telah menangani sedikitnya kasus korupsi 1.653 perkara.Tetapi selama ini penanganan korupsi di Jawa sudah cukup bisa dirasakan, namun penanganan korupsi di luar Jawa seperti Sulsel dan Papua, Aceh dsbnya masih memiliki kendala.

Selain itu dalam tugas pengawalan dan pembangunan TP4 dan TP4D kejaksaan telah menempatkan fungsinya untuk mencegah terjadinya korupsi. Tetapi masih ada kita lihat kasus OTT terhadap jaksa yang memainkan proyek sehingga ditangkap KPK seperti kejadian di Jogyakarta dan Solo. Peran TP4 telah dicemarkan oleh oknum jaksa yang mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan uang dari pengawalan dan pengamnan proyek.

Persoalan otonomi daerah dengan polemik Korupsi itu semakin menempatkan kapabilitas aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan Agung RI untuk memerangi terhadap penyimpangan atas pengelolaan keuangan di daerah, dengan peningkatan kualitas dan SDM kejaksaan melalui peran Pengawasan menjadi sangat dominan dilakukan.

Penulis kira dalam program 100 hari kerja Jaksa Agung perlu mendengungkan kembali agar semangat pemberantasan korupsi dimana Jaksa itu Mampu dan Bisa. Membersihkan Jaksa dalam pengawalan proyek pembangunn serta penyidikan kasus korupsi yang benar-benar objektif dan tanpa ada cacat karena nakalnya jaksa dalam pengawalan proyek.

Publik akan kebanjiran data sahih, jika Jaksa Agung tidak menunjukan kinerja yang mampu membongkar skandal kasus korupsi besar, menuntaskan kasus yang mangkrak di Kejaksaan apalagi menyangkut oknum jaksa seperti Kasus dugaan suap mantan Aspidsus Kusnin dan staffnya.

Hendaknya dibongkar tuntas kasus itu sampai kepada pemutus rentutnya sehingga Kejaksaan akan dipandang tegas membersihkan oknum jaksa yang nakal dan telah merusak nama baik lembaga ini.

Penulis kira sudah saatnya Jaksa Agung ST Burhanuddin harus bergegas mengoptimalkan pemberantasan korupsi daerah menempatkan kapabilitas aparat kejaksaan untuk memerangi terhadap penyimpangan atas pengelolaan keuangan di daerah, dengan peningkatan kualitas dan SDM kejaksaan melalui peran Pengawasan menjadi dominan dilakukan.

Untuk itu marilah kita tunggu apa kejutan dari Jaksa Agung dalam 100 hari kerja kedepan ??Penulis: haris fadillah SSos. Msi (Mantan Pengurus PWI Pusat).email budakbabelrin@gmail.com

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>