Jelang Rakernas Kejaksaan 2019, Pegiat Anti Korupsi : Jangan Hapus TP4 Tapi Bersihkan Oknum Jaksa Nakal
By admin On 29 Nov, 2019 At 05:23 AM | Categorized As Hukum | With 0 Comments

JAKARTA – (TERBITTOP.COM)- Rakernas Tahun 2019 Kejaksaan RI yang akan berlangsung di Bogor pekan depan harus menjadi momentum bagi Kejaksaan RI untuk memberikan arah dalam menyikapi TP4 dan TP4D.

Sebab rencana pembubaran yang hanya mendasarkan rumor semata tanpa ada evaluasi dan kajian yang mendalam, maka Pemerintah dan masyarakat akan terjebak meniadakan fungsi pencegahan dalam penegakan hukum demi memperlancar pembangunan nasional.

Sejumlah nara sumber Ormas, politisi dan LSM yang diwawancari TERBITTOP dalam sepekan terakhir ini menyayangkan sikap Pemerintah jika sampai membubarkan TP4 tanpa adanya lembaga penggantinya hanya dengan alasan adanya rumor tanpa ada kajian yang mendalam.

Diharapkan dalam Rakernas Kejaksaan RI Desember mendatang yang dihadiri pertama Jaksa Agung ST Burhannudin SH dapat merekomendasikan model baru pencegahan tindak pidana korupsi.

“Selain proses penindakan yang sudah berjalan, proses pencegahan dalam pengawalan seperti TP4 itu sangat penting dan dominan untuk mencegah penyimpangan keuangan negara,”tegas Koordinator TPDI Petrus Selestinus dan Sekjen LSM Mata Hukum Muksin Nasir.

Baik Petrus dan Mukhsin menilai fungsi pencegahan untuk menekan bocornya keuangan negara harus diberdayakan oleh penegak hukum agar ada kepastian hukum disamping dapat memperlancar penyerapan anggaran pembangunan yang sering terjadi kebocoran di daerah dan anggaran dana desa.

Dikatakan jika TP4 dibubarkan dikhawatirkan selain menghilangkan fungsi pencegahan yang ada juga akan meningkatkan kebocoran dana pembangunan sebab selama ini sering kali lambannya penyerapan anggaran karena pemerintah daerah kadang khawatir terkena jeratan hukum.

“Selama ada pengawalan maka aparatur pemerintah pelaksana pembangunan menjadi tenang bekerja. Jika ada terjadi penyimpangan oleh jaksa di dalam tugas disana harus ditindak tegas,”kata Petrus dan Muksin.

Sebelumnya ditempat terpisah Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni memandang harus dipertimbangkan secara bijak dan berangkat dari niat serta pemikiran untuk membangun bangsa, tidak semata-mata atas dasar rumor yang belum teruji kebenarannya.

Dikatakan Sahroni, jika memang ada rumor terkait oknum TP4P dan TP4D menyalahgunakan tugas dan wewenangnya maka seharusnya langkah yang ditempuh adalah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke penegak hukum untuk dilakukan proses hukum.

Dengan demikian kata Sahroni, rumor tersebut dapat diuji menjadi sebuah fakta hukum atau tidak.

Mukhsin Nasir mengatakan TP4 adalah salah satu program kejaksaan yang selama ini sudah berjalan, namun bilamana dianggap dalam pelaksanaannya selama ini terkesan membuat jaksa banyak atau seringkali terjerumus dalam pengawasan TP4 maka perlu ada pembenahan salah diantaranya keterlibatan jaksa tidak secara langsung berhubungan langsung dengan pihak swasta secara berkelanjutan.

Sebab ini akan berpotensi memberi ruang antara oknum jaksa dan pengusaha terjadi hal hal yang menyimpang hukum.

“Ini yang bisa mencederai program TP4 terhadap instuitusi kejaksaan. Untuk itu jaksa agung supaya memberikan satu teroboson baru membentuk satu terobosan secara profesionalis terhadap TP4 agar benar benar bisa memberikan kepastian hukum bahwa jaksa itu mampu terhindar dari adanya praktek penyalahgunaan hukum,”kata Mukhis.

Namun bila jaksa agung tidak mampu menciptakan terbosoan baru terhadap keberadaan TP4, lanjut Muksin maka Jaksa Agung tidak mampu mengembalikan program TP4 untuk pembenahan marwah kejaksaan dimata publik.

Sementara Petrus Selestinus menilai program TP4 perlu dan harus diawasi kejaksaan sebagai penegak hukum. Baik Petrus Selestinus dan Muksin meminta agar Jaksa Agung bisa menekan pencegahan korupsi yang saat ini marak di daerah.

Sahroni menambahkan, dasar pembentukan TP4P dan TP4D sebenarnya bertujuan untuk mengawal dan mendampingi pemerintah dalam membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi.

Jika dalam perjalanannya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain maka yang harus dilakukan adalah menindak oknum tersebut dan bukan membubarkan organisasinya.

“Berbahaya sekali apabila kita gegabah membubarkan unit kerja pemerintah hanya bersumber dari rumor. Bisa-bisa pemerintahan ini bubar karena rumor,” tukas Sahroni.

Seperti diketahui kepercayaan Pemerintah terhadap TP4 selama ini telah ditunjukkan dengan dilembagakannya fungsi pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan dalam organisasi dan tata kerja Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2018, yang pelaksanaannya oleh Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat D) pada Jaksa Agung Muda bidang Intelijen.

Tetapi sekali lagi kunon katanya terjadi banyak kebocoran dan ada perbuatan oknum jaksa yang jelek

Jika ditemukan kebocoran memakin menunjukan pencegahan itu berjalan sebenarnya, dan itu masalah hukum yang bisa ditindak lanjuti bidang pidana khusus dengan memproses secara hukum pelakunya bukan artinya memberangus rumah TP4.

Pepatah mengatakan “Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga’. Kurang seriusnya Jaksa merawat kepercayaan TP4 berakibat fatal hilangnya kepercayaan dari masyarakat.

Wakil Jaksa Agung Dr Arminsyah SH dalam paparan di depan 100 calon Jaksa Angkatan ke 76 di Badiklat Ragunan menyayangkan rencana pembubaran TP4.

Langkah pencegahan melalui TP4 katanya telah memberikan kontribusi besar mencegah dan penghematan keuangan negara.

“Jangan sampai satu oknum jaksa berbuat jelek, semua jaksa harusnya menanggungnya, tak adilnya karena sebenarnya sudah banyak pihak juga memuji keberadaan TP4,”ujarnya.

Selama ini banyak piagam diberikan kepada Tim TP4 diberbagai daerah karena keberhasilan.

Data yang diperoleh pada tahun 2016, pengawalan dan pengamanan yang dilakukan oleh TP4 mencapai 1.903 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.109,6 Trilyun.

Di tahun 2017, kegiatan pengawalan dan pengamanan TP4 meningkat 5 kali lipat menjadi 10.270 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp 977 trilyun atau meningkat 8 kali lipat dari tahun 2016.

Pada tahun 2018 jumlah pekerjaan yang dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh TP4 sebanyak 5.032 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 605,3 Trilyun.

Kemudian memasuki empat tahun kehadiran TP4, Tim ini baik di tingkat pusat maupun daerah terus memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan pelaku pembangunan. Kegiatan TP4 pada Semester I tahun 2019 sebanyak 1.898 proyek pekerjaan dengan anggaran senilai Rp.94.596.451.626.553,-.

Sinergi dengan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan juga ditunjukkan dari berbagai Kementerian/Lembaga/BUMN yang telah menjalin kerja sama dengan TP4.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa adanya kebutuhan nyata akan sinergi antara penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dengan aparatur penegak hukum untuk bersama-sama mengawal pembangunan nasional sehingga dapat dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran.(haris)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>