OPINI: Menunggu Opsi Pengganti TP4 ?
By admin On 27 Nov, 2019 At 07:37 AM | Categorized As TOP SOROT | With 0 Comments

Dalam usianya yang masih belia TP4 dan TP4D akan dibubarkan Pemerintah. Benarkah demikian? Tentu kabar ini sangat mengejutkan jika tugas penegakan hukum yang bersipat pencegahan itu untuk menjaga jangan terjadi kebocoran keuangan negara akan dibubarkan ?

Jika benar perintah untuk membubarkan peran pencegahan maka akan adakah nama pengganti dari tugas baru pencegahan penyelewengan keuanan negara dilakukan Kejaksaan mengawal keuangan negara.

Saya pun jadi bertanya tanya apakah rencana pembubaran TP4D yang dinyatakan oleh Menkopolhukam tersebut sudah berdasarkan hasil evaluasi yang komprehensif atau belum, sudah final atau masih bersifat peringatan saja, lalu apakah dengan dibubarkannya TP4D ini akan memperlancar investasi ke daerah serta pelaksanaan pembangunan fisik di daerah akan menjadi semakin lancar dan efektif, masih menjadi sebuah pertanyaan besar ?

Banyak pihak menunggu kebijakan lanjutan dari pembubaran TP4 dan TP4D.Karena khawatir kebijakan tersebut justru sebaliknya bisa menimbulkan keraguan dikalangan masyarakat atas komitmen pemerintah dalam melakukan pencegahan korupsi.

Seperti diketahui kepercayaan Pemerintah terhadap TP4 selama ini telah ditunjukkan dengan dilembagakannya fungsi pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan dalam organisasi dan tata kerja Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2018, yang pelaksanaannya oleh Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat D) pada Jaksa Agung Muda bidang Intelijen.

Tetapi sekali lagi kunon katanya terjadi banyak kebocoran dan ada perbuatan oknum jaksa yang jelek. Jika terjadi dan ditemukan kebocoran malah semakin menunjukan pencegahan itu berjalan sebenarnya, dan itulah masalah hukum yang bisa ditindak lanjuti bidang pidana khusus dengan memproses secara hukum pelakunya bukan artinya memberangus rumah TP4.

Pepatah mengatakan “Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga’. Kurang seriusnya Jaksa merawat kepercayaan TP4 berakibat fatal hilangnya kepercayaan dari masyarakat.

Kode etik jaksa dalam pelaksanan tugas TP4 belum lah terlalu baik dan dilaksanakan karena masih sering terdengar diluar tugas secara diam diam pelaksana dan pemberi pekerjaan sering bertemu diluar tugas sehingga memunculkan ada korupsi baru jaksa .

Salah satu penyebab karena jaksa tidak.mampu merawat kepercayaan itu masih ada sikap mementingkan diri sehingga melencengkan fungsi pencegahan dengan memunculkan korupsi baru.

Tertangkapnya oknum Jaksa di Jogjakarta dan Solo imembuktikan ada penyelewengan dari SOP Tugas TP4.Tetapi adalah oknum ada kode etik dan prilaku Jaksa.

Masih terjadinya penyelewengan oleh oknum jaksa tidaklah berarti semua tugas jajaran Adhyaksa seharusnyan menjadi jelek karena itu adalah perbuatan oknum.

Tidaklah adil jika menggeralisir pandangan yang ada.Apalagi dalam empat tahun TP4 hadir sudah berkontribusi cukup besar dalam pencegahan terjadinya korupsi.

Ingin lihat keberhasilan TP4 datanglah ke Bandara Baru DIY, Bandara di Kalimantan Selatan dan Bandara Kertapati di Jawa Barat, semua dikawal oleh TP4, justru mempercepat pelaksanaan pembangunan dan terjadi penghematan keuangan negara.Belum lagi sejumlah proyek strategis nasional lainnya.

Gambaran kinerja TP4 yang saya peroleh dimana semenjak diluncurkan program TP4 sangat banyak berkontribusi bagi pembangunan seperti pada tahun 2016 sebanyak 1903 kegiatan dan nilai proyek sebesar Rp.109,6 trilyun sehingga pada tahun 2017 sebanyak 10270 kegiatan dan nilai Rp.977 tryliun, karena banyak permintaan TP4 maka Kejaksaan lebih selektif dalam mendampingi pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam hal ini, penegakan Hukum tidak dapat kita samakan dengan Industri yang keberhasilannya semata-mata diukur dari tingkat penanganan perkara.

Penegakan Hukum justru dikatakan berhasil apabila mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Data yang penulis dapatkan pada tahun 2016, pengawalan dan pengamanan yang dilakukan oleh TP4 mencapai 1.903 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.109,6 Trilyun.

Di tahun 2017, kegiatan pengawalan dan pengamanan TP4 meningkat 5 kali lipat menjadi 10.270 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp 977 trilyun atau meningkat 8 kali lipat dari tahun 2016. Pada tahun 2018 jumlah pekerjaan yang dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh TP4 sebanyak 5.032 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 605,3 Trilyun.

Kemudian memasuki empat tahun kehadiran TP4, Tim ini baik di tingkat pusat maupun daerah terus memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan pelaku pembangunan. Kegiatan TP4 pada Semester I tahun 2019 sebanyak 1.898 proyek pekerjaan dengan anggaran senilai Rp.94.596.451.626.553,-.

Sinergi dengan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan juga ditunjukkan dari berbagai Kementerian/Lembaga/BUMN yang telah menjalin kerja sama dengan TP4.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa adanya kebutuhan nyata akan sinergi antara penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dengan aparatur penegak hukum untuk bersama-sama mengawal pembangunan nasional sehingga dapat dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran.

Penegak hukum diharapkan tidak lagi berada di ujung menunggu terjadinya pelanggaran namun aktif berjalan bersama untuk menekan potensi penyimpangan sedari awal pelaksanaan kegiatan.

Sejatinya TP4 dan TP4D adalah langkah nyata upaya pencegahan korupsi yang marak dilakukan oleh para kepala daerah. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden No.7 Tahun 2015 tentang Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan dengan maksud Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi seharusnya tetap dipertahankan meski memang perlu dievaluasi dalam tatanan pelaksanaanya.

Namun demikian pada perkembangannya ‘mungkin’ masih jauh panggang dari api, perkembangannya terdapat fenomena yang terbalik atau realitasnya tidak sesuai dengan idealitas yang diharapkan, keberadaan tim TP4D menjadi tidak efektif karena telah menimbulkan deviasi atau penyimpangan dari tujuan awal ditetapkannya TP4 tersebut.

Dengan rencana pembubaran TP4 apakah kemudian akan ditetapkan tim baru/lain sebagai pengganti Tim TP4 ?

Wakil Jaksa Agung Dr Arminsyah SH dalam paparan di depan 100 calon Jaksa Angkatan ke 76 di Badiklat Ragunan menyayangkan rencana pembubaran TP4.

Langkah pencegahan melalui TP4 katanya telah memberikan kontribusi besar mencegah dan penghematan keuangan negara.

Jangan sampai satu oknum jaksa berbuat jelek, semua jaksa harusnya menanggungnya, tak adilnya karena sebenarnya sudah banyak pihak juga memuji keberadaan TP4.

Banyak piagam diberikan kepada Tim TP4 diberbagai daerah karena keberhasilan. Lalu selanjutnya apa langkah evaluasi yang akan dilakukan kejaksaan terhadap fungsi ini?

Seharusnya jika ada jaksa nakal dalam tugas TP4 Tangkap dan adili Oknum tersebut, bukanlah berarti membubarkannya sehingga meniadakan proses hukum untuk pencegahan korupsi terutama oleh Kepala Daerah.

Sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi peran Kejaksaan tidak bisa diabaikan dalam penindakan korupsi di daerah. Otonomi daerah selama ini telah menjamurkan korupsi di daerah dan untuk itu fungsi Jaksa menjadi garda terdepan dalam
pencegahan maupun pemberantasan korupsi di daerah.

Saya kira ditengah Kejaksaan sedang membangun zona integritas WBK/WBBM selayaknya TP4 harus di evealuasi total serta diperbaiki kinerjanya dan kode etik prilaku jaksa bertugas, setelah dibubarkan tapi di rekomendasika solusi penggantinya terutama untuk menggerakan kembai aksi pencegahan korupsi.

Karena tanpa itu kita akan sulit karena jika tanpa pengganti justru sebaliknya bisa menimbulkan keraguan dikalangan masyarakat atas komitmen pemerintah dalam melakukan aksi pencegahan korupsi.

Oleh sebab itu hasil Rakernas Kejaksaan tahun ini harus benar benar menghasilkan rekomendasi baru, yang bisa memberikan arah positif munculnya pengganti TP4 dengan model baru sebagai fungsi pencegahan korupsi.

Tanpa adanya aksi pencegahan korupsi selain akan membuat rendahnya penyerapan anggaran juga membuat semakin menjamurnya kembali korupsi di pemerintahan daerah.

Tidak ada kata lain langkah maju bagi penegakan hukum Kejaksaan harus tetap berjalan. Suka atau tidak suka hukum harus ditegakkan ‘aksi pencegahan korupsi harus berjalan sekalipun langit akan runtuh hukum harus tegak (Fiat justitia ruat caelum).

Kita tunggu hasil Rakernas Kejaksaan Desember mendatang.(Penulis: haris fadillah-Mantan Pengurus PWI Pusat-Budakbabelrin@gmail.com).

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>