Komisi III DPR RI Apresiasi,Kejati Jatim Serahkan Aset YKP Total Rp.10 Triliun
By admin On 22 Dec, 2019 At 08:41 AM | Categorized As Peristiwa | With 0 Comments

SURABAYA-(TERBITTOP)-Komisi III DPR memberi apresiasi kepada Jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang sukses menangani kasus korupsi YKP (Yayasan Kas Pembangunan ) Surabaya dan berhasil menyerahkan aset Yayasan dengan total Rp10 triliun.
Kasus ini sudah tahap penyidikan ditangani Kejaksaan kemudian para tersangka mengakui kesalahan dan menyerahkan asetnya.

“Komisi III memberi apresiasi atas keberhasilan itu. Meski demikian hingga saat ini kasusnya belum selesai dan kejaksaan masih menunggu hasil audit BPK dan juga ada audit independen. Walaupun semua aset sudah dikembalikan setelah bertahun tahun lamanya,”jelas Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr Mohamad Dofir SH MH usai menerima Kunker Anggota Komisi III DPR RI di Surabaya,Jumat (20/12).

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Tim Adis Kadir mengunjungi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur guna membahas beberapa hal terkait penegakan hukum dan anggaran yang ada di wilayah Jatim serta kinerja Kejati Jatim.

Kunjungan diterima Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Para asisten, koordinator, kabag TU dan Kajari se-jatim di Aula Kejati Jawa Timur,lantai 8, Jumat, (20/12).

Anggota Komisi III kerja ke Jawa Timur dalam rangkaian reses dan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja.

Selain melakukan Rapat Kerja dengan Kejati, Komisi III juga melakukan Rapat dengan Polda,Kanwil Kemenkumham, Ketua Pengadilan Tinggi, hingga BNN Provinsi Jatim di Surabaya.

Dalam kunker itu anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejati maupun Polda Jatim dalam mengusut kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya. Termasuk pula kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).

Mohamad Dofir mengatakan kedua kasus tersebut sedang pengembangan penydikan dan belum berhenti.

Untuk kasus dugaan korupsi P2SEM, pihaknya masih memperdalam penyidikan walaupun ada satu saksi kuncinya sudah meninggal dunia.

“Kasus ini masih berjalan dan sedang dikembangkan penyidikan,”kata Dofir.

Dalam kunker kali ini terbanyak dihadiri para Anggota Komis III juga mendorong agar kejaksaan bisa mendapat remunisasi dan ada kenaikan gaji.

“Kami sambut baik dan positif atas dukungan dari Anggota Komisi III yang mau mendorong agar Jaksa kedepan mendapatkan kenaikan remunisasi dan gaji hingga semakin baik bekerja,”kata Dofir.

Dibagian lain Dofir menjelaskan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Rakernas Kejaksaan Tahun 2019 di Hotel Yasmin Bogor, jajaran Kejati Jawa Timur telah melakukan Rakerda yang pelaksanaan dilakukan di Kediri pada 18 Desember 2019, dihadiri sebagian Asisten, Kajari dan Kasi se Jawa Timur.

Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, mengungkapkan bahwa kunjungan Komisi Bidang Hukum ke wilayah Jatim itu adalah bagian dari kunker komisi untuk masa reses kali ini.

“Pada pokoknya adalah bagian dari kegiatan pengawasan mitra kerja Komisi III di Jatim. Karenanya kita melakukan rapat kerja di Surabaya dengan Polda, Kajati, Kanwil Kemenkumham, Ketua Pengadilan Tinggi, hingga BNN Provinsi Jatim,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Habib itu menyebutkan bahwa salah satu hal yang disorotinya adalah tingginya peredaran narkoba di wilayah Jatim. Ia mengaku mendapatkan data hingga November 2019 lalu, sudah ada 53 gram lebih narkoba yang disita, padahal di 2018 lalu hanya 26 gram.

“Artinya ini ada peningkatan. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian BNP Jatim ataupun Direktorat Narkoba Polda Jatim. Harus ada upaya peningkatan pemberantasan narkoba,” ujarnya.

Selain itu, menurut Habib, pihaknya juga mengingatkan kepada Kanwil Kemenkumham Jatim agar meningkatkan tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), terutama soal pengamanan lapas dan pencegahan masuknya narkoba ke lapas.

Lebih lanjut Aboe mengingatkan bahwa masih banyak tunggakan kasus korupsi yang menjadi PR Polda Jatim. Catatan dia, ada 40 perkara tindak pidana korupsi yang masih ditangani di akhir tahun ini.

“Tentunya ini perlu kerja keras untuk menanganinya. Tapi saya mengapresiasi Polda telah menyelesaikan 41 perkara yang lain, sehingga masih menyisakan 40 perkara tipikor tersebut,” pungkasnya. (haris)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>