OPINI : Menegakkan Martabat Penuntut Umum
By admin On 21 Dec, 2019 At 01:07 PM | Categorized As Opini | With 0 Comments

Di penghujung Tahun 2019 Lembaga Kejaksaan RI kembali tercoreng dengan dua kali OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap sejumlah Jaksa dan Pegawai Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Tertangkapnya oknum Jaksa di Satuan Kerja Kejati ini menambah deretan panjang prilaku oknum Jaksa yang mempermainkan perkara untuk mendulang uang demi kepentingan pribadi.

Sebagai negara hukum, Undang-Undang menentukan peran dan posisi korps adhyaksa ini sebagai bagian tak terpisahkan dari criminal justice system.

Sayang, sejak era reformasi dan keterbukaan, image (citra) jaksa sebagai penegak hukum di mata publik masih kurang sempurna. Ini disebabkan karena ulah segelintir oknum jaksa yang membuat buruk citra kejaksaan.

Sebelum kasus OTT di Kejati DKI, kejadian serupa terungkap di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang melibatkan Aspidsus Kusnin dan dua Stafnya diproses secara hukum karena menerima uang rentut percobaan perkara kepabeanan.

Perkara ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang,namun hingga saat ini Jaksa Agung belum memproses permainan rentut itu terhadap dugaan keterlibatan mantan Kajati Jawa Tengah Sadiman SH.

Publik masih bertanya tanya sebuah perkara dengan tuntutan percobaan sudah ada SOP bahwa putusan rentut ada ditingkat pimpinan tertinggi.

Oleh sebab itu publik pun akan mempertanyakan kesungguhan Jaksa Agung jika masalah seperti ini hanya berhenti sampai di Aspidsus. Penulis kira pemberkasan kasus Kusnin dan Staf, barulah jilid pertama.

Jaksa Agung ST Burhannudin SH telah memutasi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Warih Sadono SH setelah Satuan Kerja ini dilanda OTT dua kali juga memutasi dadakan terhadap Kajari Jakarta Pusat Sugeng Riyanta SH dan Stafnya.

Satuan Kerja (Satker) Kejati ini terbilang amat produktif melahirkan ‘Tsunami OTT’ dari KPK maupun dari Kejaksaan Agung sendiri. Padahal Satuan Kerja ini sudah membangun zona Integritas menuju WBK/WBBM tetapi terbongkar permainan korupsi di dalamnya.

Hampir semua kasus yang menyeret jaksa adalah terlibat menerima ‘suap’. Penangkapan Jaksa oleh KPK merupakan upaya untuk menertibkan kejaksaan dari oknum yang merugikan instansi tersebut.

Apa yang dilakukan KPK sebenarnya sudah sejalan dengan visi kejaksaan untuk bersih-bersih yang bertujuan menegakan Martabat Penuntut Umum.

Dengan berbagai peristiwa itu hemat penulis selayaknya kejaksaan perlu menyiapkan instrumen untuk memonitor perilaku jaksa.

Perlu dipertajam lagi IPKJ (instrumen penilaian kinerja jaksa). Dalam IPKJ, seorang jaksa diobservasi dan mengobservasi dirinya sendiri.

Harus dipertajam juga profile assessment terhadap calon- calon kepala kejaksaan negeri. Kita tahu Pengawasan juga memiliki rekam jejak jaksa selama menjadi pegawai.

Tidak saja dilakukan open biding terhadap sejumlah pimpinan di kajati Type A, namun Jaksa Agung juga harus membersihkan ditingkat bawah.

Selama ini sistem pengawasan di setiap Kantor Kejaksaan seperti ‘antara ada dan tiada’. Seperti tidak berfungsi sebagai satu lembaga pengawasan.

Pengawasan internal Kejaksaan yang terbagi menjadi dua, yakni pengawasan melekat (waskat) dan pengawasan fungsional (wasnal).

Berulang ulang kejadian OTT menunjukkan bahwa pengawasan masih lemah dan belum simultan berjalan serta sanksi hukuman yang belum membuat efek jera.

Namun sampai kini sistem pengawasan tersebut kurang berjalan efektif. Padahal kita tahu Reformasi ketentuan-ketentuan yang ada di pengawasan, yang sudah berhasil dengan lahirnya enam peraturan Jaksa Agung pada Hari Bhakti Adhyaksa tahun 2007 diluncurkan.

Setelah itu, ditindaklanjuti dengan action plan, antara lain dengan tahap implementasinya, namun belum maksimal berjalan.

Karena itu hemat penulis Kejaksaan agung harus mengusut dan mencari akar masalah yang lebih mendasar.

Pada situasi demikian masih ada kejadian serupa berulang ulang ketangkap, kan kelewatan sekali dan memalukan banget. Kejaksaan harus mencari format yang lebih efisien dan lebih efektif serta mencari titik lemahnya.

Terlalu berani kalau sampai terjadi lagi berulang kembali dan memalukan sehingga dinilai waskatnya tumpul.

Jaksa Agung harus berani mengganti pejabat di Pengawasan secara simultan mulai dari tingkat bawah hingga mengganti Jaksa Agung Muda Pengawasannya yang bisa “strong” dalam membangun kinerja pengawasan.

PARADIGMA BARU PENGAWASAN,

Stigma negatif masyarakat terhadap kredibilitas kejaksaan tersebut tidak boleh dibiarkan berlanjut dan untuk itu harus dilakukan upaya pemulihan kembali,salah satunya melalui peningkatan integritas aparaturnya.

Menurut hemat penulis jajaran pengawasan sama halnya dengan seorang pengembala domba, adakalanya bersikap lembut, tetapi tidak segan segan harus bertindak tegas agar integritas aparatur kejaksaan dapat terjaga.

Meningkatnya pemberian hukuman disiplin terhadap Jaksa dan Pegawai Tata Usaha, bukanlah suatu keberhasilan fungsi pengawasan, justru itu menunjukkan kelemahan fungsi pengawasan baik fungsional maupun melekat itu sendiri.

Di lingkungan Kejaksaan aturan main yang menata perilaku agar para pegawainya patuh, taat dan tunduk pada ketentuan yang digariskan oleh undang-undang, peraturan pemerintah maupun kebijakan internal Jaksa Agung RI, sudah komplit dan detil sekali.

UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PP 30 Tahun 1980 yang kini berubah menjadi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil, Kode Etik Perilaku Jaksa (PERJA-014/A /JA/11/2012 tanggal 13 Nopember 2012), Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia berdasar PERJA RI Nomor: PER-­022/A/JA/03/2011 tanggal 01 April 2011.

Tetapi dalam pelaksanaan peran ini untuk mencegah pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak sesuai dengan jalan komitmen belum diimplementasikan dengan optimal, yaitu memberdayakan pengawasan melekat dan fungsional sebagai suatu kekuatan kontrol yang bertujuan mengangkat martabat penuntut umum.

Oleh karena itu seiring dengan bergulirnya reformasi biokrasi yang berorientasi kepada sebuah paradigma baru pengawasan,maka kejaksaan harus melakukan perbaikan dan pembenahan internal menyangkut kualitas, tidak saja terhadap pola pikir,pola kerja dan tata laku,tetapi juga ketatalaksanaan yang menjadi bagian peningkatan kualitas kelembagaan.

Langkah inilah yang harus transparan,akuntabel, futuristik, realistik, inovatif terukur,efektif,efisien dan konsisten guna mewujudkan kinerja yang lebih transparan, profesional dan akuntabel serta menerapkan tata kelola kinerja yang baik.

Jangan sampai pimpinan menjadi bagian dari kesalahan yang dilakukan para jaksa dan pegawai dibawahnya, sehingga kasusnya dilindungi dan ditutupi sehingga membuat lembaga yang korups. Apalagi kini puluhan Satuan Kerja sudah menyandang predikat WBK dan WBBM.

Mungkin penulis bisa sarankan dilakukan penyempurnaan kembali atau revisi terhadap peraturan dan kegiatan yang mendukung pengawasan, seperti menyempurnakan Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa berserta juknisnya.

Menyempurnakan instrumen Penilaian kinerja pejabat Pengawasan serta standarisasi penjatuhan hukuman yakni penyusunan tolak ukur penjatuhan disiplin yang sulit dilakukan karena bersipat kasuitis lebih dilakukan penguatan serta memberikan penguatan kewenangan terhadap jajaran pengawasan untuk melakukan eksaminasi khusus yang cepat dan tegas tidak saja hanya penjatuhan hukum yang memberi efek jera tetapi mendorong berjalan kinerja yang positif untuk menjauhi sikap koruptif.

Selain itu dua sisi kontrol internal dan kontrol ekternal yang dilakukan Komisi Kejaksaan, namun peran Komisi ini belumlah sepenuhnya karena baru bisa mengambil alih setelah pemeriksaan optimal dilakukan aparat pengawas internal kejaksaan, termasuk peran organisasi Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) serta Kode Etik.

Walaupun dari sisi kewenangan Komisi kejaksaan yang mendapat perhatian adalah menyangkut usulan pembentukan Majelis Kode Prilaku Jaksa Majelis Kehormatan Jaksa sebagaimana PP No 20 Tahun 2008,namun peran melakukan eksekusi lebih belum diatur.

Pada Rakernas 2019 di Bogor belum lama ini penulis melihat Jaksa Agung ST Burhannudin telah berusaha melakukan perubahan,terlihat tindakan nyata dan ada pembenahan kinerja untuk jajaran kejaksaan di dalam memperbaiki citra di mata masyarakat (public trust).

Dalam program 60 hari kerja melakukan crash program peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan hukum pengacara negara,penerbitan pedoman tuntutan pidana korusi dan pidana perpajakan,pembenukan satgas pengamanan investasi dan Usaha Kejaksaan, lounching pilot proyek lelang jabatan serta penerbitan Kepja Tentang Pendelegasian kewenangan Mutasi Lokal untuk jabatan tertentu kepada wilayah.

Kemudian pembentukan Satgas Pengawasan Pembangunan dapat menjadi icon kebanggaan untuk menunjukkan kinerja dalam pencegahan korupsi karena peran Datun dan Inteljen Kejaksaan akan menjadi dominan kedepan dalam pencegahan penyelewengan anggaran diberbagai pemerintahan daerah.

Hal yang sangat serius dibenahi adalah perbaikan mental dan kultur SDM kejaksaan. “Merubah Mental jaksa yang nakal menjadi jaksa tidak nakal”,sebutan yang sederhana namun tidaklah mudah untuk merubahnya”.

Merubahnya tidak mudah sama seperti merubah kebiasan seseorang yang suka merokok menjadi tidak merokok, apalagi merubah mental yang sudah karatan menebal ini tidaklah mudah.

Ditengah maraknya Jaksa Nakal sudah saatnya Kejaksaan melakukan optimalisasi dibidang pengawasan untuk membangun kualitas Jaksa dan pegawai di Kejaksaan.

Terlepas dari keberhasilan Kejaksaan R.I yang cukup signifikan, jauh lebih besar capaian tingkat penanganan dan penyelesaian perkara serta penyelamatan aset keuangan negara jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh POLRI maupun KPK.

Tetapi bidang pengawasan haruslah menjadi ujung tombak dalam menegakan martabat penuntut umum. Inilah masalah serius yang harus dibenahi.(Penulis: Haris Fadillah SSos MSi,adalah mantan Pengurus PWI Pusat-Pembina FORWAKA).

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>