TOP SOROT: Waskat Kejaksaan Belum Maksimal
By admin On 22 Dec, 2019 At 06:11 AM | Categorized As TOP SOROT | With 0 Comments

Di penghujung Tahun 2019 Kejaksaan RI kembali tercoreng dengan dua kali OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap sejumlah Jaksa dan Pegawai Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tertangkapnya oknum Jaksa di Satuan Kerja Kejati ini menambah deretan panjang prilaku oknum Jaksa yang mempermainkan perkara untuk mendulang uang demi kepentingan pribadi.

Sebagai negara hukum, Undang-Undang menentukan peran dan posisi korps adhyaksa ini sebagai bagian tak terpisahkan dari criminal justice system.

Sayang, sejak era reformasi dan keterbukaan, image (citra) jaksa sebagai penegak hukum di mata publik masih kurang sempurna. Ini disebabkan karena ulah segelintir oknum jaksa yang membuat buruk citra kejaksaan.

Sebelum kasus OTT di Kejati DKI, kejadian serupa terungkap di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang melibatkan Aspidsus Kusnin dan dua Stafnya diproses secara hukum karena menerima uang rentut percobaan perkara kepabeanan. Perkara ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang,namun hingga saat ini Jaksa Agung belum memproses permainan rentut itu terhadap mantan Kajati Jawa Tengah Sadiman SH.

Publik masih bertanya tanya sebuah perkara dengan tuntutan percobaan sudah menjadi SOP bahwa putusan rentut ada ditingkat pimpinan tertinggi.Oleh sebab itu publik pun akan mempertanyakan kesungguhan Jaksa Agung jika masalah seperti ini hanya berhenti sampai di Aspidsus.Penulis kira pemberkasan kasus Kusnin dan Staf, barulah jilid pertama.

Jaksa Agung ST Burhannudin SH telah memutasi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Warih Sadono SH setelah Satuan Kerja ini dilanda OTT dua kali juga memutasi dadakan terhadap Kajari Jakarta Pusat Sugeng Riyanta SH dan Stafnya.

Satuan Kerja (Satker) Kejati terbilang amat produktif melahirkan ‘Tsunami OTT’ dari KPK maupun dari Kejaksaan Agung sendiri. Padahal Satuan Kerja ini sudah membangun zona Integritas menuju WBK/WBBM tetapi terbongkar permainan di dalamnya.

Hampir semua kasus yang menyeret jaksa adalah terlibat menerima ‘suap’. Penangkapan Jaksa oleh KPK merupakan upaya untuk menertibkan kejaksaan dari oknum yang merugikan instansi tersebut. Apa yang dilakukan KPK sebenarnya sudah sejalan dengan visi kejaksaan untuk bersih-bersih yang bertujuan menegakan Martabat Penuntut Umum.

Masalah pengawasan melekat menjadi sorotan yang harus dibenahi, karena kenyataan waskat belum maksimal berjalan di berbagai satuan kerja yang ada sekitar 600 Satker. Kasus OTT itu menandakan bahwa reformasi yang belum berjakan optimal.

Meskipun sudah dilakukan pembenahan dibangun mekenisme yang baik,Bagaimanapun hebatnya sistem yang ada semua terpulang kepada “MAN BEHIND THE GUN”??

Oleh karena itu Bidang Pembinaan selayaknya mempertajam syarat syarat dalam penempatan orang orang yang akan menduduki jabatan tertentu.Selayaknya kejaksaan perlu menyiapkan instrumen untuk memonitor perilaku jaksa. Perlu dipertajam lagi IPKJ (instrumen penilaian kinerja jaksa).

Dalam IPKJ, seorang jaksa diobservasi dan mengobservasi dirinya sendiri. Harus dipertajam juga profile assessment terhadap calon- calon kepala kejaksaan negeri. Kita tahu Pengawasan juga memiliki rekam jejak jaksa selama menjadi pegawai. Tidak saja dilakukan open biding terhadap sejumlah pimpinan di kajati Type A, namun Jaksa Agung juga harus membersihkan ditingkat bawah.

Sistem pengawasan di setiap Kantor Kejaksaan seperti ‘antara ada dan tiada’. Seperti tidak berfungsi sebagai satu lembaga pengawasan.Berulang ulang kejadian OTT menunjukkan bahwa pengawasan masih lemah dan belum simultan berjalan.

Kita sadari sejak reformasi hingga sekarang, Kejaksaan Agung belum berhasil mereformasi institusi dan perilaku aparatnya, kecuali hanya merubah UU Kejaksaan No.5 Tahun 1991 diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.

Perubahan UU Kejaksaan RI dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Seharusnya ketika banyak pihak mulai menggunjingkan keberadaan KPK dengan kekuasaan yang besar seolah-olah tanpa kontrol, keberadaan JPU di KPK dan sebagainya, maka lembaga yang paling tepat untuk tampil sebagai solusi alternatif menjawab kerisauan publik adalah Kejaksaan bukan Polisi.

Tetapi seringkali Kejaksaan sering diam seribu bahasa sebagai contoh ketika dulu Kepolisian pernah mau melahirkan Densus Tipikor, tapi kemudian gagal, tetapi seharusnya gagasan seperti itu harus nya Kejaksaan yang memilikinya.

Jaksa Agung ST Burhanudin SH tidak perlu berpikir jauh jauh lagi dengan anggaran yang besar tetapi cukup ciptakan iklim kerja dengan pilihan jaksa-jaksa berani, dudukan mereka di Kejati Type A dan Kajati lainnya hingga Kajari.

Beri mereka wewenang yang leluasa, kurangi intervensi, jadikan sebagai KPK mini versi Kejaksaan. Maka Kejaksaan akan semakin hebat dipandang dan dipercayai rakyat.(haris fadillah)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>