Keputusan Gubernur Babel Soal IUP Ke PT CMBP Dinilai Ada Kejanggalan
By admin On 22 Mar, 2020 At 06:35 AM | Categorized As Peristiwa | With 0 Comments

BELITUNG-(TERBITTOP.COM)- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor: 188.4/394/ESDM/DPMPTSP/2019, Tentang pemberian izin Usaha pertambangan eksplorasi komoditas mineral bukan logam dan batuan (Jenis tanah liat) kepada PT. CMBP di Desa Perpat Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, dinilai ada kejanggalan.

Karena dari empat IUP yang sudah terbit keputusan itu mendapat sorotan dari masyarakat di desa Perpat Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

“Kami tidak pernah dilibatkan,keputusan itu janggal.Bahkan sebelumnya tidak pernah ada sosiolisasi kepada masyarakat,” urai Sukri
ketika dihubungi awak media melalui telepon seluler, Jumat (20/03) Malam.

Dia menilai Keputusan  Nomor: 188.4/394/ESDM/DPMPTSP/2019 yang di tetapkan di Pangkalpinang tertanggal 22 April 2019 dan di tandatangani oleh Kepala  Dinas Penananam Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Feryanis, S.Sos,. M.Si atas nama Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat kejanggalan.

Kejanggalan kata Sukri terkait tembusan, Dari 14 poin tembusan, pada poin ke 8, tertulis kepada Bupati Belitung Timur (Manggar), Sedangkan lokasi IUP jelas-jelas menyebutkan berlokasi di Desa Perpat, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, namun tembusan surat keputusan IUP PT CMBP justru ke Bupati Belitung Timur (Manggar).

Menyikapi IUP ekplorasi komoditas mineral bukan logam dan batuan (jenis tanah liat) milik PT CMBP di wilayah Desa Perpat menjadi pertanyaan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat.

Sukri mengatakan merasa heran lantaran tidak pernah dilibatkan dalam persoalan ini, Padahal lokasi keberadaan IUP tersebut jelas-jelas berada di Desa Perpat.

“Tak hanya itu, untuk mendapatkan IUP tentunya harus ada sosialisasi kepada masyarakat, terkait dampak lingkungan yang diketahui oleh desa,” jelasnya.

Bahkan di areal IUP lanjutnya ada juga lahan masyarakat yang hingga kini tidak ada kejelasan yang pasti.

Sementara itu Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman ketika dihubungi melalui WhatsApp, Jumat (20/03) malam terkait adanya kejanggalan dalam surat keputusan tersebut dengan singkat menjawab silahkan tanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (D’Sutan Batuah)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>