TOP SOROT: “Kecipratan Rp7 M”,Eks Jampidsus Adi Toegarisman Layak Diproses Hukum
By admin On 19 May, 2020 At 01:07 AM | Categorized As TOP SOROT | With 0 Comments

foto : Ist
Eks Jampidsus Dr Adi Toegarisman SH.

MESKIPUN ADA bantahan yang disampaikan oleh eks Jampidsus Kejaksaan RI DR Adi Toegarismn SH MH dalam tudingan menerima suap dalam perkara aliran dana hibah KONI sebesar Rp miliar, namun berita ini telah menjadi bola liar sorotan publik dan dapat menurunkan kredibilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan. Sebab tudingan adanya aliran suap itu dibuka di dalam persidangan oleh saksi yang telah disumpah secara hukum.

Karena itu sebuah kesaksian dipersidangan maka selayaknya pula kasus ini ditindak lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK harus mencari dua alat bukti sekurang kurangnya dalam memproses kasus ini selanjutnya.

Berita tentang aliran suap ini tentu membuat telinga kita jadi sakit mendengarnya, apalagi yang disebut sebut menerima adalah seorang eks petinggi di gedung Bundar yang selama ini diketahui publik telah berhasil mendeklarasika Gedung Bundar selalu bersih tanpa suap,bahkan Satker itu sudah mendapat penghargaan WBK dan WBBM dari Kemenpan RI lalu. Jika berita itu benar maka Kemanpan RI harus mencopot status WBK/WBMM yang diberikan kepada Satuan Kerja Pidsus Kejaksaan Agung.

Bagi saya mendengar berita tudingan terhadap Jaksa menerima suap adalah hal biasa dan tidak asing saya dengar.Di beberapa kasus yang menarik perhatian publik, sebut saja kasus yang masih segar dalam ingatan publik melibatkan terhukum Kusnin SH (mantan Aspidsus) kini sudah dihukum bersama dua anak buahnya terungkap di persidangan mantan Kajati Jawa Tengah Sadiman terima uang suap cukup signifikan tetapi kasus lanjutan ini belum ditindaklanjuti ke jenjang atasan.

Kemudian kasus narkoba di Karimun Kepri ada Jaksa dituding minta ‘duit pelicin. Kemudian ada berita jaksa dituding minta duit proyek juga diungkap saksi di persidangan. Kasus ini terjadi di Pengadilan di Lampung beberapa waktu lalu.

Namun dalam banyak kesaksian yang mengungkap suap bagi jaksa sering dibiarkan bergulir saja dipublik bahkan Jaksa Agung sendiri belum nyata terbuka

ke publik publik menindak dan memprosesnya oknum jaksa nakal seperti itu.Alasan klasik karena tidak ditemukan bukti penerimaan uang suap.

Oleh karenanya lebih jauh menjadi pertanyaaannya apakah seorang oknum jaksa dan penegak hukum yang sangat mengerti hukum akan mau menerima uang suap dengan memberikan bukti tertulis ?
Itu sangat mustahil bisa ada. Kayaknya tak mungkin, walau pernyataan indikasi suap diungkap saksi di persidangan, dan telah disumpah sehingga publik tentu percaya apalagi saksi telah disumpah untuk bersaksi apa yang dia rasakan,apa yang saksi lihat dan saksi alami. Ini baru satu kesaksian tetapi harus dilengkapi sekurang kurangnya lagi dua bukti.

Tenti ada kewajiban KPK untuk mendalami kasus ini sesuai kewenangan, sehingga apapun kesaksian dalam kasus yang menghebohkan publik ini harus ditindak lanjuti secara hukum.

KPK haruslah membuka baru kasus ini apalagi sudah menjadi sorotan masyarakat dan ini demi menjaga moralitas dan kredibitas lembaga Kejaksaan dimata publik. Sungguh sangat memalukan adanya kejadian berulang ulang dalam pemberitaan bahwa di persidangan diungkap saksi bahwa oknum jaksa menerima uang suap !!. Apalagi kejaksaan sedang membangun zona integritas dan Gedung Pidsus adalah salah satker yang telah menerima penghargaan WBK/WBBM.

Sudah banyak oknum jaksa yang membuat malu dan merusak institusi ini demi kepentingan pribadinya dan dijatuhi hukuman, bahkan dipecat dan diadili contoh dalam kasus mantan Aspidum Kejati DKI Agus Winoto SH dan dua stafnnya.

Oleh karena itu hemat penulis kesaksian menjadi fakta-fakta hukum yang harus ditindak lanjuti selanjutnya dikonfirmasi dan divalidasi oleh JPU dan dapat dikembangkan oleh KPK menjadi alat bukti yang sempurna sesuai syarat pasal 184 KUHAP jo.pasal 26 A UU KPK, yaitu Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan bukti percakapan Elektronik hasil sadapan dll.

Dalam persidangan sebelumnya, Ulum mengungkap soal adanya aliran uang ke BPK dan Kejaksaan Agung. Dugaan aliran dana ke Kejagung dalam rangka pengamanan kasus.Sementara ke BPK terkait audit keuangan.

Bukan saja eks Jampidsus AdiToegarisman, tetapi Anggota BPK, Achsanul Qosasi membantah mengenai tudingan tersebut. Ia mengaku tak mengenal Ulum. Dalam keterangannya, ia mengakui memang ada pemeriksaan dana hibah KONI dilakukan BPK pada 2016. Namun menurut dia, saat itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) belum menjadi ranah dia. Sementara, dalam persidangan, Ulum sempat menyebut nama sejumlah orang yang diduga menghubungkannya ke

Adi. Salah satunya adalah nama Ferry Kono yang ia sebut saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Keterangan tentang keterlibatan Adi Togarisman dan Achsanul Qosasi ini tidak hanya diperkuat dalam keterangan saksi Miftahul Ulum, Ending Fuad Hamidy dan Johny E Awuy dibawah sumpah akan tetapi juga diperoleh dari keterangan Terdakwa Imam Nahrawi dalam persidangan sehingga telah menjadi alat bukti yang sempurna untuk keterlibatan Adi Togarisman dan Achsanul Qosasi, terakhir saat Miftahul Ulum bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta yang digelar secara virtual, Jumat 15 Mei 2020.

Oleh sebab itu langkah yang harus diambil demi menjaga moralitas institisi Kejaksaan Agung dan BPK RI, mestinya Adi Toegarisman perlu dilakukan pemeriksaan begitu pula dengan Achsanul Qosasi dinonaktifkan dari jabayan sebagai anggota BPK RI karena fakta-fakta keterlibatan keduanya telah
benderang dan dapat dipertangungjawabkan secara Hukum. baik Acara Pidana dan UU KPK.

Jauh sebelumnya kesaksian Ulum sebelumnya tudingan suap yang didakwakan kepada terdakwa Imam Nahrawi, mantan Menpora, sudah mulai membuka secara lebih pasti tentang adanya uang suap yang diberikan kepada eks. Jampidsus Adi Toegarisman dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi itu diungkapkan oleh Kepala Bagian Keuangan KONI Eny Purnawati saat bersaksi untuk terdakwa Imam Nahrawi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 18 Maret lalu dan pada persidangan beerapa waktu lalu.

Kedua nama itu (Adi Toegarisman dan Achsanul Qosaai) disebut dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dana hibah KONI, dimana Achsanul disebut-sebut kecipratan uang Rp 3 miliar, sementara Adi Toegarisman diduga menerima suap sebesar Rp 7 miliar.

Sebenarnya ini bukanlah informasi baru, karena sebelumnya pada saat kasus korupsi ini baru memasuki tahap penyidikan di KPK-pun, keterlibatan oknum Kejaksaan Agung dan BPK RI sudah disebut-sebut, namun KPK belum mengambil langkah penindakan sebagai bagian dari strategi.

Padahal kalau kita berbicara tentang suap tentang suap kepada pejabat Kejaksaan atau Polri atau BPK RI adalah tindak pidana korupsi yang menjadi lahan garapan KPK, karena sesuai sesuai dengan tugasnya menurut Pasal 6 dan pasal 11 UU KPK, dimana disitu dikatakan bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelididkan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Oleh karena itu sebenarnya dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Imam Nahrawi, mantan Menpora, bukanlah sasaran akhir tetapi adalah sasaran antara, karena di luar Terdakwa Imam Nahrawi masih terdapat lingkaran ‘setan peristiwa suap berantai’ yang disebut-sebut nama eks. Jampidsus Adi Toegarisman dan Anggota BPK RI Achsanul Qosasi yang diduga terlibat menerima suap ketika sedang menangani perkara korupsi terkait di Kejaksaan Agung dan BPK RI.

Nah ibarat sebuah pepatah sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga, atau sepintar-pintar menyembunyikan bangkai,pasti akan tercium pula aromanya. Perumpamaan ini seperti sangat tepat dialamatkan kepada eks. Jampidsus Adi Toegarisman dan Anggota BPK RI Achsanul Qosasi, apalagi Kejaksaan Agung dan BPK RI merupakan lembaga Penegak Hukum menurut UU KPK yang apabila terjadi tindak pidana korupsi oleh aparat di Kejaksaan Agung atau BPK maka KPK berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan.

Oleh karena itu, pasca putusan perkara Terdakwa Imam Nahrawi KPK diharapkan segera membuka penyidikan baru untuk memeriksa Adi Toegarisman dan Achsanul Qosasi yang merupakan aparat penegak hukum di Kejaksaan Agung dan BPK RI, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam
persidangan, telah diklarifikasi dan divalidasi menjadi serangkaian akat bukti yang sempurna sebagaimana selama ini KPK menjadikan pola dalam menjerat pelaku lain pasca terdakwa lain diputus.

Langkah yang harus diambil demi menjaga moralitas institisi Kejaksaan Agung dan BPK RI,walau ada bantahan mestinya Adi Toegarisman segera dilakukan pemeriksaan oleh KPK demikian pula dengan Achsanul Qosasi dinonaktifkan dari jabayan sebagai anggota BPK RI karena fakta-fakta keterlibatan keduanya telah benderang di mata publik dan dapat dipertangungjawabkan secara Hukum Acara Pidana dan UU KPK karena diungkap di persidangan.

Berdasarkan keterangam saksi Miftahul Ulum dibawah sumpah yaitu bahwa, pertemuan tersebut membahas proposal dana hibah pemerintah untuk KONI yang tengah diusut Kejaksaan Agung, dimana Miftahul Ulum menyatakan dirinya ditemui saudara Hamidy, Johnny Awuy di Arcadia ‎membahas permasalahan proposal Rp 25 miliar yang dicairkan bulan Desember 2017, keterangan ini menjadi alat bukti petunjuk karena terdapat persesuaian dan kesamaan dengan fakta-fakta dan uraian peristiwa pidana yang terjadi.

KPK harus menindak lanjuti kasus ini setelah seluruh pemeriksaan perkara selesai berdasarkan fakta fakta hukum maupun pertimbangan majelis hakim dalam putusan nanti untuk mencari sekurang kurangnya dua alat bukti dan menetapkan keduanya menjadi tersangka. Kita tunggu langkah nyata KPK membongkar keterlibatan eks Jampidsus Adi Toegarisman .(haris fadillah-mantan Pengurus PWI Pusat)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>