JAMBIN Bambang Rukmono : Belum Lazim, Mutasi Pola Karir Degional Di Kejaksaan Tidak Merugikan Pejabat Struktural
By admin On 9 Sep, 2020 At 04:07 PM | Categorized As Hukum | With 0 Comments


Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Rukmono SH (kiri). Foto ; ist.

JAKARTA- (TERBITTOP.COM)-Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Rukmono SH menolak anggapan mutasi dengan pola jenjang karir degional yang diterapkan di jajaran kejaksaan dapat merugikan pejabat struktural karena selama ini belum lazim dilakukan.

Sejak keluarnya peraturan Jaksa Agung No 11 Thn 2019 mutasi degional semata mata untuk melakukan penataan SDM agar lebih fleksibel guna memberi rasa nyaman kepada lembaga dan pejabat dengan mutasi baik jabatan struktural atau non struktural.

“Mutasi dengan pola degional tidak harus ada pemeriksaan pengawasan lalu baru dicopot.Itu bukan mutasi digional. Pejabat yang terkena mutasi degional, jenjang karirnya biasa saja diganti namun suatu saat bisa diangkat kembali menjabat,” jelas Bambang Rukmono SH dalam perbincangan khusus dengan Terbittop di Ruang kerjanya Selasa (8/9).

Pernyataan Jambin ini menanggapi adanya kekhawatiran mutasi digional memberi dampak buruk karir jaksa, kajari, kajati dan lainnya karena selama ini belum lazim terjadi di Kejaksaan dan baru setelah keluar Perja (Peraturan Jaksa Agung ) diberlakukan.

Sebagaimana diketahui mutasi jabatan dapat dilakukan secara horizontal, vertikal dan diagonal.

Diagonal, yaitu perpindahan posisi PNS dari posisi di jabatan struktural ke posisi di jabatan fungsional ataupun sebaliknya.

Jaksa Agung ST Burhannudin SH belum lama ini mencopot dua kajati yakni Kajati Papua Barat dan Kajati Sumatera Barat.

Mutasi ini kemudian menuai protes sejumlah elemen masyarakat dan tokoh Adat di Papua Barat meminta M Yusuf tetap menjabat kajati Pabar.

Bahkan dikhawatirkan mutasi diogonal itu lebih jauh dapat mengganggu kinerja kajati lainnya dan tidak nyaman karena belum lazim terjadi di kejaksaan.

Kapuspenkum Kejaksaan Hari Setiyono SH menyebut mutasi seperti ini dalam rangka Pola Karier Diagonal sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan RI.

Hari mengatakan, mutasi terhadap Amran dan M Yusuf berbeda dengan pencopotan jabatan karena hukuman disiplin.

Nantinya, Amran maupun Yusuf dapat dimutasi ke jabatan tinggi lainnya di kejaksaan.

Dilain pihak Jambin Bambang Rukmono SH mengatakan mutasi degional adalah mutasi biasa dari struktural ke non struktural bukan karena hukuman disiplin, emosi atau masalah diri yang bersangkutan

Diakui mutasi degional belum lazim di kejaksaan dan baru berjalan sejak keluarnya Perja No 11 tahun 2019,berbeda dengan instansi di Kepolisian yang sudah lama berjalan.

“Jenjang mutasi dengan pola degional dalam rangka untuk menata SDM agar lebih fleksibel kedepan. Inilah yang sedang di tata saat ini,” tegas Bambang.

Dia mengatakan, di Polri mutasi digional sudah hal yang biasa terjadi, kalau di TNI ada istilah Paban (Perwira di perbantukan), seperti dari struktural ke non struktural dan mutasi seperti itu tidak selalu harus dari struktural ke struktural.

“Sementara mutasi dengan pola digional untuk menata SDM agar fleksibel kedepan,” tegas Jambin Bambang Rukmono SH.

Mutasi jenjang degional dua kajati itu tertuang dalam surat Keputusan JA Nomor 172 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Jaksa Agung RI tertanggal 19 Agustus 2020.

Kelas jabatan kajati Pabar dan Sumbar pun turun. Tertulis, jabatan Kajati Sumbar maupun Papua Barat merupakan kelas jabatan tingkat 15. Kemudian, jabatan barunya sebagai jaksa fungsional termasuk kelas jabatan tingkat 14.(haris)

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>