TPDI: Penahanan Empat Ibu Rumah Tangga Oleh Kejati NTB Mencoreng Program Jaksa Agung Tentang Restoractice justice
By admin On 22 Feb, 2021 At 03:35 AM | Categorized As Hukum | With 0 Comments


Koordinator TPDI Petrus Selestinus SH

JAKARTA-(TERBITTOP)-Koordinatior Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus SH mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin SH untuk mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi NTB jika memaksakan kasus empat orang Ibu rumah dan dilanjutkan ke persidangan.

“Penahanan empat orang Ibu Rumah Tangga di NTB oleh Kejaksaan Tinggi NTB, pertanda aparat Kejaksaan belum sepenuhnya iklas mewujudkan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” urai Petrus Selestinus SH kepada TERBITTOP, Senin (22/2).

Seharusnya dari awal antara Kepolisian dan Kejaksaan tegas Petrus saling koordinasi melaksanakan prinsip keadilan restoratif ini, karena baik Polri maupun Kejaksaan sama sama memiliki aturan dan pedoman tentang penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif.

Jika Kejaksaan dan Polri hanya sekedar proforma menganjurkan damai tanpa didorong oleh sikap dan semangat mewujudkan keadilan restiratif ini, maka tidak ada gunanya program keadilan restiratif ini dibuat oleh Kejaksaan Agung, sementara Kejaksaan dengan kacamata kuda menerapkan pasal 170 KUHP tanpa melihat konteks masalahnya termasuk berapa kerusakan dan kerugian korban.

“Tidak adanya semangat menggunakan instrumen keadilan restoratif untuk kasus-kasus yang kecil, sederhana dan murah dan ketiadaan pemahaman tentang filosofi Keadilan Restoratif, maka Peraturan Jaksa Agung dan Kapolri tentang Keadilan Restoratif ini hanyalah sebuah pepesan kosong,” urai Petrus.

Padahal program Keadilan Restoratif ini merupakan kombinasi dari Hukum Adat dan Hukum Nasional.

Untuk itu tegasnya Jaksa Agung harus copot Kejati Lombok, NTB ini jika tetap.memaksakan kasus ini diselesaikan lewat putusan Pengadilan,
.
“Jangan-jangan sikap Kejati NTB dan Polri setempat hanya memandang pelayanan keadilan dari sisi kebutuhan Perusahaan atau pemilik fabrik yang adalah orang kaya,” ujarnya.

Jika ini yang terjadi, maka Kejaksaan dan Polri di NTB melakukan tindakan insubordinasi terhadap program Jaksa.Agung dan Kapolri dalam mewjudkan tujuan nasional di bidang pelayanan keadilan, sekaligus mempertontonkan hukum.tajam.ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Praktik penegakan hukum semacam ini kata Petrus berpotensi melahirkan krisis kepercayaan publik terhadap Penegak Hukum di NTB dan berpotensi melahirkan konflik sosial dari masyarakat terhadap Kejaksaan dan Polri.

Posisi kasus

Dilansir media empat IRT di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, harus mendekam di balik jeruji Kejaksaan Negeri Praya, dan dua dari mereka harus membawa bayinya berada di balik jeruji karena mesti menyusui.

Keempat IRT itu sebelumnya melempar pabrik rokok yang di Dusun Eat Nyiur sebagai bentuk protes karena polusi yang ditimbulkan dan justru pabrik memilih mempekerjakan orang luar dibanding warga setempat.

Masing-masing IRT asal Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah itu adalah Nurul Hidayah (38 tahun), Martini (22 tahun), Fatimah (38 tahun), dan Hultiah (40 tahun).

Mereka merupakan warga Dusun Eat Nyiur yang diancam pasal 170 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana penjara 5-7 tahun atas tuduhan.(haris)


 

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>