Wakil Jaksa Agung Minta Komitmen Tinggi Meraih WBBM, Fokus Dalam 10 Program Kerja dan 7 Program Prioritas
By admin On 24 Feb, 2021 At 10:07 AM | Categorized As Hukum | With 0 Comments


Wakil Jaksa Agung RI. Untung Setia Arimuladi, SH. M.Hum.(tengah) selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI memberikan pengarahan tentang Pemantapan Kesiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di jajaran Jampidum Kejaksaan RI bertempat di Aula Gedung Pidum, Rabu (24/2).foto : Puspenkum Kejaksaan RI

JAKARTA-(TERBITTOP)- Wakil Jaksa Agung RI. Untung Setia Arimuladi, SH. M.Hum selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI menekankan Unit Kerja yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kemenpan RB untuk berkomitmen yang tinggi memprioritaskan dan berupaya melakukan pembenahan untuk Optimalisasi Pelayanan Publik dan meningkatkan Indek Kepuasan terhadap Pelayanan Publik.

Sebagai aksi nyata hendaknya masing masing unit kerja melaksanakan 10 fokus Program Kerja serta 7 program prioritas Jaksa Agung.

“Salah satu kegagalan mencapai zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) adalah kurangnya informasi publik. Penyebab lainnya karena komitmen diragukan serta sinergitas Tim kerja Lemah,” ungkap Untung Setia Arimuladi SH pada Pengarahan acara pencanangan dan penandatangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Jampidum menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Aula Gedung Pidana Umum, Rabu (24/2).

Selain itu kelemahan lainnya karena dari hasil survei IPK IKM oleh BPS tidak memenuhi syarat serta Kanal Pengaduan tidak aktif.Masih ditemukan kasus yang tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, kondisi sarana dan prasarana kurang baik, minim inovasi dan pemenuhan kualitas serta dokumen pendukung yang disajikan tidak lengkap.

Dikatakan tidaklah mudah untuk memberikan pelayanan terbaik apalagi ditengah pandemi seperti ini, dibutuhkan komitmen bersama.

“Jangan hanya pimpinan atau kepala saja yang berkomitmen tapi seluruh jajaran harus berkomitmen,”tegasnya.

Pengarahan Wakil Jaksa Agung RI ini sebagai rangkaian kegiatan Pencanangan dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) yang sudah diraih pada tahun 2019 menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita Simanjuntak, SH. MH. CFRA, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dr. Fadil Zumhana, SH. MH. beserta Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Yunan Harjaka, SH. MH. dan para Direktur, Koordinator serta para Pejabat Eselon 3 dan 4 pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Dikatakan sebagai aksi nyata untuk mewujudkan Zona Integritas WBBM tersebut, masing-masing unit kerja untuk melaksanakan 10 (sepuluh) Fokus Program Kerja, sebagai berikut :

FOKUS PROGRAM KESATU
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara, dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kapasitas ASN yang sudah bersertifikat profesi dengan aksi nyata sebagai berikut :
1. Pemetaan jabatan yang memerlukan sertifikasi.
2. Menyusun sistem sertifikasi.
3. Pemetaan ASN yang belum bersertifikasi.
4. Mensertifikasikan ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sasaran 2 Yaitu Meningkatkan SDM ASN agar menduduki jabatannya sesuai dengan standard kompetensi dengan aksi nyata sebagai berikut :
1. Menempatkan ASN sesuai dengan sertifikasi profesi.
2. Melakukan evaluasi penempatan ASN dalam Jabatan.
Sasaran 3 Yaitu Meningkatnya kompetensi ASN dalam pelayanan publik dengan aksi nyata sebagai berikut :
1. Menetapkan standard pelatihan pelayanan publik.
2. Melakukan penjaminan kualitas terhadap penyelenggara pelatihan pelayanan publik.
3. Melakukan pengawasan kualitas terhadap penyelenggara pelatihan pelayanan publik.
4. Menyelenggarakan pelatihan pelayanan publik.

Untuk meraih fokus program ini suatu unit kerja harus melakukan realisasi program, misalnya: pendidikan, pelatihan pelatihan, FGD, dengan indikator jumlah pegawai yang sudah memperoleh sertifikasi.

FOKUS PROGRAM KEDUA
Peningkatan Penegakkan Disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum dengan sasaran menurunnya tingkat pelanggaran disiplin ASN.
Untuk mencapai sasaran program kerja aksi nyata yang sudah dilakukan oleh satuan Unit Kerja, antara lain :
1. Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya integritas anti korupsi.
2. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh aparatur pemerintah.
Untuk meraih fokus program ini, Satuan Unit Kerja sudah melakukan realisasi program diantaranya berupa sosialisasi dan penyampaian budaya integritas anti korupsi pada saat rapat WBBM, pemberian hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran, pelaksanaan apel pagi, pelaksanaan finger print, penyebaran panflet dan CCTV dan lain lain.
Fokus program ini harus menunjukkan tingkat keberhasilannya yang dilaksanakan oleh Satuan Unit Kerja, dengan indikator menurunnya presentase pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN pada Satuan Unit Kerja.

FOKUS PROGRAM KETIGA
Penyempurnaan Standar Pelayanan dan Sistem Pelayanan yang Inovatif, dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
Sasaran 1 Yaitu meningkatnya penerapan standard pelayanan/sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang dilakukan dengan aksi nyata yaitu :
1. Melakukan evaluasi standard pelayanan sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Menyempurnakan standard pelayanan publik.

Sasaran 2 Yaitu Meningkatnya sistem pelayanan yang inovatif (e-government) dilakukan dengan aksi nyata yaitu Pengembangan inovasi/replikasi sistem pelayanan yang inovatif.
Sasaran 3 Yaitu Meningkatnya unit layanan terintegrasi dengan SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik), dilakukan dengan aksi nyata yaitu pengintegrasian sistem informasi unit pelayanan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Misalnya di Satuan Unit Kerja Badan Diklat Kejaksaan RI membangun aplikasi berupa:
1. E-Register adalah sistem pendaftaran ulang untuk peserta diklat yang berfungsi untuk mengklarifikasikan kesesuaian data peserta diklat yang mana setelah melakukan registrasi maka peserta diklat akan mendapatkan password untuk bisa melihat nilai akademik dan fasilitas-fasilitas website kediklatan lainnya.
2. E-Questioner adalah bentuk dari pengumpulan informasi untuk mengukur informasi indeks kepuasaan penyelenggaraan pelayanan di Badiklat Kejaksaan RI dengan menggunakan questioner. Dengan Sarana E-Questioner Badiklat Kejaksaan RI akan terus melakukan evaluasi untuk perbaikan sehingga tercapai kualitas pelayanan prima.
3. E-Akademik adalah sarana dimana para peserta diklat dapat melihat nilai akademisnya langsung dengan mekanisme online. Para peserta diklat dapat mengakses kapanpun dan dimanapun nilai akademiknya sehingga transparansi penilaian dapat terwujud.
4. E-Modul adalah sarana dimana para peserta diklat dapat mengakses modul dan materi terkait Kediklatan. Dengan tujuan efisiensi dan efektifitas pembelajaran yang akan memudahkan para peserta diklat dalam proses belajar mengajar.
5. E-Lapdu adalah sarana pengaduan yang disediakan Badiklat Kejaksaan RI, sehingga membantu pimpinan Badiklat Kejaksaan RI untuk merespon keluhan dari para peserta diklat dan Widyaiswara dan menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Setiap Satuan Unit Kerja harus sudah melaksanakan fokus program kerja ini dengan indikator jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan standard pelayanan prima, jumlah inovasi yang dilaksanakan dan jumlah unit pelayanan publik yang terintegrasi dengan unit-unit kerja lainnya.

FOKUS PROGRAM KERJA KEEMPAT
Penyempurnaan sistem manajemen kinerja ASN, dengan tiga sasaran yaitu :
Sasaran 1 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan aksi nyata yang sudah dilakukan yaitu:
1. Pemantauan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja.
2. Evaluasi atas Kemajuan Akuntabilitas Kinerja.
Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dengan aksi nyata sudah dilakukan yaitu:
1. Pengarahan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah.
2. Evaluasi atas kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi K/L/D.
Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Sistem Manajemen Kinerja Badiklat dengan aksi nyata yang sudah dilakukan yaitu :
1. Pengembangan sistem Manajemen kinerja berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).
2. Pengembangan purwa rupa (prototype) nasional sistem aplikasi e-performance based budgeting.
3. Pendampingan implementasi sistem aplikasi-performance based budgeting pada K/L/D.
Satuan Unit Kerja telah melaksanakan fokus program kerja ini dengan indikator kinerja proses perencanaan penyelenggaraan/pelaksanaan tugas.

FOKUS PROGRAM KERJA KELIMA
Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif, dengan sasaran kinerja sebagai berikut :
Sasaran 1 yaitu Meningkatnya integritas penyelenggara Negara dengan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Satuan Unit Kerja yaitu :
1. Meningkatnya nilai indeks persepsi anti korupsi.
2. Memberikan pendampingan dan konsultasi publik terhadap nilai indeks persepsi anti korupsi.

Sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Satuan Unit Kerja yaitu :
1. Melakukan pengukuran indeks pelayanan publik.
2. Melaksanakan bulan pelayanan publik.
3. Meningkatkan nilai indeks pelayanan publik.

Sasaran 3 yaitu Meningkatnya pendidikan penyelenggara Negara untuk mendapatkan sertifikat profesi dengan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Satuan Unit Kerja yaitu Melaksanakan pelatihan sertifikasi profesi.

Sasaran 4 yaitu Meningkatnya penyelenggara Negara yang bersertifikat profesi, dengan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Satuan Unit Kerja yaitu :
1. Menempatkan penyelenggara Negara yang sesuai sertifikasi profesi
2. Menentukan penyelenggara pendidikan masing-masing profesi.

Satuan Unit Kerja telah memenuhi fokus program kerja ini dengan indikator hasil survei kepuasan peserta diklat atas hasil penyelenggaraan/pelaksanaan tugas.

FOKUS PROGRAM KERJA KEENAM
Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi) dengan sasaran kinerja sebagai berikut :
Sasaran 1 yaitu Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan, dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Satuan Unit Kerja yaitu melakukan harmonisasi peraturan dan SOP.
Sasaran 2 yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Kebijakan, dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Satuan Unit Kerja yaitu :
1. Melakukan sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan.
2. Melakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.
3. Memberikan advokasi terhadap peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan.
Satuan Unit Kerja telah memenuhi fokus program kerja ini dengan indikator meningkatnya kualitas kebijakan terkait Pelaksanaan Tugas.

FOKUS PROGRAM KERJA KETUJUH
Penyederhanaan Pelayanan Birokrasi (debirokratisasi) dengan sasaran kinerja sebagai berikut:
Sasaran Kinerja 1 yang dilakukan oleh Satuan Unit Kerja yaitu peningkatan penyederhanaan proses pelayanan birokrasi, dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Satuan Unit Kerja yaitu :
1. Melakukan evaluasi peta proses pelayanan birokrasi.
2. Melakukan penyusunan peta proses pelayanan birokrasi.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi peta proses pelayanan birokrasi.
4. Penyederhanaan proses pelayanan birokrasi.
Sasaran Kinerja 2 yang dilakukan oleh satuan Unit Kerja yaitu meningkatnya Unit Pelayanan Publik yang menerapkan pembayaran non tunai dengan aksi nyata dilakukan yaitu :
1. Menyusun kebijakan tentang pembayaran non tunai (cashless payment) dalam transaksi pelayanan publik.
2. Membuat sistem pembayaran non tunai cashless management system (CMS).
3. Melakukan evaluasi penerapan sistem pembayaran non tunai (cashless payment).
4. Melakukan evaluasi penerapan sistem pembayaran non tunai (cashless payment).
Satuan Unit Kerja telah memenuhi fokus program kerja ini dengan indikator terlaksananya Unit Pelayanan Publik yang menerapkan pembayaran non tunai.

FOKUS PROGRAM KERJA KEDELAPAN
Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik, dengan sasaran kinerja sebagai berikut :
Sasaran Kinerja yang dilakukan oleh Satuan Unit Kerja yaitu Meningkatnya sinergi sarana dan prasarana UPP termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.
Dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Satuan Unit Kerja yaitu :
1. Melakukan pemetaan sarana dan prasarana UPP untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.
2. Melakukan sinergi penyediaan sarana dan prasarana UPP untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.
Satuan Unit Kerja telah memenuhi fokus program kerja ini dengan indikator meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk peserta diklat dan kelompok berkebutuhan khusus.

FOKUS PROGRAM KERJA KESEMBILAN
Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik dengan sasaran kinerja yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Satuan Unit Kerja yaitu :
1. Melakukan pembinaan dan pengarahan terkait pelayanan publik.
2. Melakukan survei terhadap kepatuhan pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil survei.
Satuan Unit Kerja telah memenuhi fokus program kerja ini dengan indikator jumlah kegiatan evaluasi terhadap hasil survei yang dilakukan.

FOKUS PROGRAM KERJA KE-SEPULUH
Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan dengan sasaran kinerja yaitu:
Sasaran Kinerja 1 :
Mengembangkan standard sistem penghargaan dan Sanksi dengan aksi nyata yang dilakukan adalah menerapkan kebijakan sistem standard penghargaan dan sanksi.
Sasaran Kinerja 2:
Meningkatnya penerapan sistem penghargaan, sanksi dan keteladanan kepemimpinan dengan aksi nyata yang sudah dilakukan adalah memberikan penghargaan sesuai dengan prestasi.
Satuan Unit Kerja telah memenuhi fokus program kerja ini dengan indikator menerapkan kebijakan keteladanan, kepemimpinan, sistem penghargaan, sanksi dan keteladanan kepemimpinan, jumlah kegiatan pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai teladan.

Selain itu Setia Untung Arimuladi juga menekankan kembali untuk untuk berhasil membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Wakil Jaksa Agung juga berpesan agar 7 (tujuh) program prioritas Jaksa Agung Tahun 2021 harus dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Bersih Melayani (WBBM), yaitu :

1. Pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan pembangunan nasional.
2. Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan profesional.
3. Pembentukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik.
4. Digitalisasi kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
5. Penegakan Hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki perilaku.
6. Penanganan perkara Tindak Pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara.
7. Penyelamatan penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelum mengakhiri sambutan Untung menyampaikan kata kata kunci :

“Bekerja yang paripurna adalah cara kita mendidik bawahan untuk mampu bekerja secara profesional berintegritas dan berkarya dengan ikhlas.Zona integritas dibentuk untuk mengubah lingkungan kerja menuju lebih baik,” tegas Untung Setia Arimuladi.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum resmi mencanangkan zona integritas dengan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).Pencanangan ini merupakan tindak lanjut pascalulus dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun lalu.

Acara pencanangan dan penandatangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) diawali dengan apel atau upacara di lapangan Gedung JAM Pidum yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana, SH. MH. dan dihadiri secara virtual oleh Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

Upacara diisi dengan pernyataan dan penandatangan komitmen bersama seluruh pegawai di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Pada kesempatan itu Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana, SH. MH. memberikan semangat kepada jajaran Bidang Tindak Pidana Umum bahwa “mulai sekarang kita memasuki Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) dan untuk itu diperlukan komitmen bersama untuk berubah dari paradigma lama menjadi paradigma baru dalam bekerja.

“Tinggalkan paradigma lama dan mari kita satukan tekad dan komitmen untuk berubah, sudah saatnya kita berubah, apabila kita tidak berubah maka kita akan diubah oleh tangan-tangan orang lain yang akan berdampak tidak baik bagi institusi,”kata Fadil Zumhana SH.

Fadil Zumhana menegaskan yakin Kejaksaan akan berubah menjadi institusi yang terpercaya, bermartabat dan dicintai rakyat.(haris)


 

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>