Pelarian Buronan Pembalakan Hutan Adelin Lis Berakhir di Saat Pandemi Covid 19
By admin On 20 Jun, 2021 At 01:32 AM | Categorized As Kasus | With 0 Comments


Jaksa Agung ST Burhanuddin SH saat menyampaikan keterangan pers pemulangan terpidana buronan Adelin Lis di Press Room Kejaksaan Agung Sabtu malam (19/6).

JAKARTA-(TERBITTOP)-Setelah lebih kurang 14 tahun meghindari eksekusi masyarakat Indonesia disuguhkan berita tertangkapnya buronan kakap pembalakan hutan yang sudah dikenal namanya Adelin Lis. Ditengah pandemi COVID 19 Kejaksaan berhasil membawa pulang terpidana pembalakan liar ini ke Indonesia dan mengeksekusinya.

Buronan perkara pembalakan hutan liar di hutan Mandailing Natal ini Sumatera Utara ini adalah pemilik dari perusahaan PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia.

Pemilik PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia yang sudah buron sejak 2007 lalu, akhirnya ditahan pihak imigrasi Singapura kerena menggunakan paspor palsu di negeri tetangga itu.

Jaksa Agung ST Burhanuddin SH menuturkan pemulangan terpidana perkara pembalakan hutan ini terwujud berkat kerja sama atau sinergitas antara pememrintah Indonesia dan Singapura.

“Kejaksaan RI juga berterimakasih dan mengapresiasi kepada lingkup internal Pemerintah Indonesia yang telah mendukung dan membantu keberhasilan upaya pemulangan terpidana,” kata ST Burhanuddin yang hadir di Press Room Kejaksaan Agung Sabtu malam (19/6).

Diantaranya kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM RI (cq. Direktur Jenderal Imigrasi), Kepala Kepolisian RI dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

“Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di Singapura yang bersinergi pada lingkup internal, dan aktif berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Singapura, ICA dan MFA, guna membantu keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam repatriasi Buronan,” ujar Burhanuddin SH yang didampingi Jampidsus Alimukartono SH dan Jam Intel Sunarta SH.

Adelin Lis, Buronan Kejagung ini tertangkap imigrasi Singapura karena sistem datanya menemukan data yang sama untuk dua nama yang berbeda.Buronan kakap ini terkenal kelicikan untuk menghindari dari perbuatan yang dituduhkan Kejaksaan.

Pada 5 November 2007, Adelin Lis divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan karena jaksa dianggap tidak memiliki cukup bukti. Tak lama dari putusan bebas itu, Adelin Lis kembali ditetapkan sebagai buron oleh kepolisian terkait kasus pencucian uang.

Adapun majelis hakim terkait perkara Adelin Lis diperiksa oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, jaksa penuntut umum terkait kasus Adelin Lis juga diperiksa oleh Kejagung. Keberatan dengan vonis bebas itu, jaksa pun akhirnya mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Medan.

Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum. Adelin Lis diputus 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Adelin juga harus membayar uang pengganti Rp 119.802.393.040 dan US$ 2.938.556,24. Jika dalam waktu 1 bulan uang tidak dibayar, maka Adelin dikenai hukuman 5 tahun penjara.

Dengan putusan ini, maka MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No 2240 Bid B tahun 2007 yang menjatuhkan vonis bebas pada Adelin.
Polisi juga minta bantuan interpol untuk melacak Adelin Lis yang kemungkinan berada di luar negeri.


Kapuspenkum Kejaksaan Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH.

Posisi kasus

Ditempat yang sama Kapuspenkum Kejaksaan Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebutkan terpidana melakukan penebangan secara ilegal di Kab. Mandailing Natal sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Terpidana dalam posisinya sebagai Direktur Keuangan/Umum PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) dan PT. Inanta Timber bersama-sama Oscar Sipayung (Dirut), Ir. Washington Pane (Direktur Produksi dan Perencanaan), Ir.Sucipto L. Tobing (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal, tahun 2000 – 2002), Ir. Budi Ismoyo (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal, tahun 2002-2006), terlibat kasus dugaan pembalakan liar di Kab. Mandailing Natal (Propinsi Sumatera Utara) yang merugikan negara.

PT. KNDI (Keang Nam Development Indonesia) mendapat fasilitas pengusahaan hutan (sekarang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/UPHHK) seluas 58.590 hektar di kawasan hutan Sungai Singkuang-Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Namun pada tahun 2000 hingga 2005, tanpa hak dan izin telah melakukan penebangan serta memungut hasil hutan kayu tebang di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT), PT. KNDI dan pemungutan hasil hutan kayu itu sama sekali tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Leo mengatakan perbuatan Terpidana tersebut telah memperkaya PT. KNDI atau diri Terpidana sendiri dan menimbulkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Utara sebesar Rp 119.802.393.040 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan US$ 2.938.556,24 (dua juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat dollar Amerika).

Terpidana melanggar Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman seumur hidup serta Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Sebelumnya Jaksa Agung sempat berkirim surat kepada Jaksa Agung Singapura yang menyebutkan Adelin Lis adalah buronan kejaksaan yang beresiko tinggi diminta untuk dipulangkan dengan pesawat komersial Garuda ataupun sewaan dari Kejaksaan.

Namun saat itu pemerintah Singapura pada 16 Juni tidak memberi izin untuk penjemputan secara langsung. Karena sesuai aturan di Singapurn, buronan kakap ini akan di deportasi dengan menggunakan pesawat komersial.

Leo Simanjuntak mengatakan pihak Kementerian Luar Negeri Singapura pada 16 Juni 2021 tidak memberikan izin untuk penjemputan secara langsung. Sesuai dengan aturan hukum Singapura, Adelin Lis hanya akan dideportasi dengan menggunakan pesawat komersial.

“Bahkan putra Adelin Lis melalui Kantor Pengacara/Advokat Dr. Parameshwara & Partners, Medan, menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: VI-XXII/P&P/P/VI/2021 pada tanggal 11 Juni 2021 bahwa pada pokoknya agar Adelin Lis diizinkan untuk pulang sendiri ke Medan dan akan datang ke Kejaksaan Negeri Medan,” kata Leo Simanjuntak.

Dengan upaya yang optimal dan berkat kerjasama, soliditas dan sinergi dengan berbagai pihak baik di Indonesia dan di Singapura termasuk Pemerintah Singapura, pada Sabtu tanggal 19 Juni 2021, pukul 17.40 WIB (18.40 SIN) Terpidana Adelin Lis masuk ke dalam pesawat Garuda Indonesia GA 837. dan dibawa ke Jakarta.

Jaksa Agung ST Burhanuddin berkomunikasi secara intensif dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia serta Bapak Duta Luar Besar dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Duta Besar LBBP RI) di Singapura untuk pemulangan DPO Berisiko Tinggi Adelin Lis yang berada di Singapura menggunakan identitas palsu Hendro Leonardi.

Sesampai di Kejaksaan Agung Adelin Lis harus melakukan isolasi mendiri di dalam Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan kemudian nantinya menjalani eksekusi putusan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berakhir sudah pelarian raja pembalakan hutan hutan Sumatera yang pernah menguasai sektor hulu dan hilir serta menjadi penggerak utama ekonomi kota Sibolga telah berakhir. Wajah kerut dan keningnya berkeringat tampak membasahi mukanya sesekali dia menunduk saat digiring petugas memasuki tahanan di Gedung Kejaksaan Agung. (haris)


Buronan Adelin Lis dilakukan pemeriksaan kesehatan setiba di gedung Kejaksaan Agung.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>