Catatan Dari Pelatihan dan Penyegaran Ahli Pers Dewan Pers : ‘Penegakan Hukum ITE Tak Ganggu Kemerdekaan Pers’
By admin On 26 Aug, 2021 At 06:28 AM | Categorized As Hukum | With 0 Comments

Acara Pelatihan dan Penyegaran Dewan Pers saat berfoto usai penutupan Pelatihan

Acara Pelatihan dan Penyegaran Ahli Pers Dewan Pers Batch 2 Tahun 2021 yang berlangsung selama tiga hari di Mercure BSD City Tangerang-Banten (19-21 Agustus 2021) merupakan momentum bagi Ahli Pers Dewan Pers untuk menjaga demokrasi-keadilan- supremasi hukum kemerdekaan Pers di negeri ini.

Ahli Pers Dewan Pers harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Tidak saja dalam kontek sebagai Ahli Pers di persidangan, informasi ke publik, namun pelatihan dan penyegaran Ahli Pers Dewan Pers ini telah ikut andil yang besar di dalam proses pembangunan hukum di negeri ini, khususnya dalam menjaga kemerdekaan pers.

Kegiatan ini diikuti 30 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Mereka umumnya pengurus dan utusan organisasi profesi wartawan seperti PWI dan AJI serta anggota dan mantan anggota Dewan Pers.

Sesudah mendapatkan pelatihan dan penyegaran selama tiga hari itu, para peserta mendapatkan ujian akhir kesemuanya harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang lebih satu setengah jam.

Peran Ahli pers sebagaimana ditegaskan Jaksa Agung ST Burhanuddin SH MH dalam paparan tertulisnya memiliki kemampuan yang dapat mengubah dan berperan aktif dalam rivitalisasi hukum di era sekarang ini.

Harapan besar Jaksa Agung kepada Ahli Pers untuk berperan aktif tidaklah berlebihin jika disimak lebih jauh karena sebenarnya Ahli Pers dan penegak hukum sesungguhnya, memiliki misi yang sama sama berupaya agar penegakkan hukum berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pers Muhamad Nuh acara ini berlangsung selama tiga hari sejak pukul 08.00 pagi hingga 21.00 malam selama tiga hari berturut-turut.

Narasumber yang merupakan para pelaku kehidupan berbangsa dan demokrasi seperti Prof Dr Bagir Manan mantan Ketua Mahkaman Agung dan Ketua Dewan Pers 2 (dua) periode,Mohammad Nuh Ketua Dewan Pers 2019-2021, Andi Samsan Nganroe, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Kemudian Menko Polhukam Mahfud MD, Kabag TU Pidum Pada Jampidum Kejaksaan Agung DR Arief Muliawan SH yang mewakili Jaksa Agung Burhanuddin,Ahli hukum Pidana Prof Dr Syaiful Bakhri,Pakar Hukum Pidana, Hak Cipta dibidang Pers Prof Insan Budi Maulana, Pakar sampai Tokoh Pers Bambang Sadono,Pakar Hukum Jurnalis Wina Armada SH, Wakil Ketua Dewa Pers Hendry C Bangun dan Herutjajo serta M Agung Dharmajaya, Ketua Komisi Hukum dan Perundangan yang sekaligus tuan rumah penyelenggaraan pelatihan APDP memastikan bahwa kemerdekaan pers perlu dan wajib dilindungi.

Melindungi kemerdekaan pers berarti melindungi kepentingan masyarakat sekaligus melindungi demokrasi yang dibangun di negeri ini. Untuk itu, semua pihak, termasuk para penegak hukum tidak boleh mengusik apalagi melanggar kemerdekaan pers.

Ketua Dewan Pers Muhamad Nuh ketika membuka kegiatan itu Kamis (19/7) mengatakan saat ini jumlah sengketa pers semakin meningkat sementara ahli pers jumlahnya tetap bahkan berkurang.

“Dewan Pers terus berkomitmen untuk menjaga kemerdekaan pers Indonesia yang berkualitas dan bertnggung jawab dengan menggelar pelatihan/penyegaran terhadap ahli pers sehingga di setiap daerah nantinya akan memiliki Ahli Pers,” kata Muhamad Nuh. Karena masih dalam pandemi COVID 19 pelaksanaan acara Pelatihan dilakukan secara onlene dan tatap muka.

“Saya berharap ahli pers tidak hanya bisa bertugas saat memberi keterangan sebagai ahli di depan penyidik atau di pengadilan namun bisa juga ikut memberi konsultasi dan sosialisasi hukum pers kepada masyarakat,” ujar M. Nuh yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi RI ini.

Disebutkan pentingnya penyegaran dan pelatihan ahli pers ini untuk memastikan kemampuan ahli dapat terus berkembang dalam memahami berbagai kasus pers yang terjadi di Indonesia saat ini.

Dikatakan para ahli pers bersedia dan memenuhi syarat antara lain mendukung dan menjaga kemerdekaan pers, memakai UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik filosofi maupun teknis pengaturannya.

Yang paling penting juga, para ahli dari Dewan Pers itu memiliki integritas pribadi di bidang keahliannya dan bersikap adil dan obyektif.

Menjawab Keresahan,

Dalam dialog di penghujung acara Jaksa Agung ST Burhannudin SH yang diwakili Kabag TU Jampidum Dr Arief Muliawan SH mengakui terbitnya UU ITE No 19 Thn 2016 juga masih mendapatkan beragam pendapat dari masyarakat termasuk kalangan pers.

“Kebebasan pers di Indonesia perlu mendapatkan perhatian, jika mengacu pada data reporters without Borders (RSF) mencatat, indek kebebasan pers Indonesia memburuk dalam dua tahun terakhir. Pada 2020 skor indek tercatat meningkat sebesar 0,05 poin menjadi 36,82 poin.Skornya lalu naik kembali menjadi 37,4 persen pada tahun ini bertengger pada posisi 113 dunia,” kata Arief Muliawan.

Dijelaskan lebih jauh pemanfaatan tehnologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik prilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.Dan perkembangan itu telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menjebabkan perubahan sosial,ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung cepat.

“Coba anda bayangkan bagaimana dampak bagi seseorang jika sebuah penulisan yang mengolok olok dimuat dalam konten di internet. Dampak negatifnya bisa lama karena siapa yang bisa menghapusnya. Untuk itu diperlukan pendekatan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum,tehnologi,budaya,sosial dan etika,” ujar Arief.

Arief mencontohkan ada sebuah fakta tetapi jika di tulis dengan nada mengolok olok di dalam konten melalui internet bisa berakibat lain. Misalnya ‘sipincang’ itu fakta orangnya memang pincang, tetapi akan berubah makna jika dilakukan dengan kata menyebut sipincang dalam tulisan atau di medsos, sebab korban menjadi tersinggung.

Belum lagi kata Aief Muliawan pelanggaran terhadap HAKI, ekploitasi anak anak dibawah umur, pornografi, hacking,pelanggaran data pribadi, penyebaran virus computer, pencemaran nama baik,berita bohong, hate speech, money loundring dan lain sebagainya.

“Perubahan yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia mempengaruhi lahirnya bentuk bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan melahirkan UU seperti UU ITE,”ujar Arief.

Tetapi dengan adanya Pedoman Interpretasi UU ITE khususnya dalam penegakan harus mengutamakan penerapan asas retroactive justice khususnya pada pasal pemidanaan yang mensyaratkan harus ada laporan dari korban (delik aduan).

Dalam sesi lain, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro menyebutkan dalam perlindungan kemerdekaan pers Mahkamah Agung memahami betul bagaimana penanganan kasus pers dilakukan dalam rangka memenuhi aturan konstitusi yakni pasal 28 UUD 1945.

“Salah satunya dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 13 tahun 2008 pada 30 Desember 2008, agar Dewan Pers menyediakan ahli pers dalam penanganan kasus pers,” kata mantan juru bicara Mahkamah Agung ini.

Hakim Agung Andi Samsan Nganro juga mengingatkan bahwa dalam penanganan perkara pers harus mengikuti mekanisme hukum pers yakni diantaranya menggunakan hak jawab dan hak koreksi bagi mereka yang merasa namanya dicemarkan pers.

“Hak jawab itu mekanisme hukum pers yang tepat, jangan asal lapor polisi, harus paham aturan undang-undangnya (UU Pers No.40/1999),” tegasnya.

Hakim Agung Andi Samsan Nganro juga mengingatkan para hakim agar dalam mengadili suatu perkara harus memahami profesi.

“Jangan pernah mengadili kasus biasa sama dengan kasus yang berkaitan dengan profesi, hakim harus memahami profesi tersebut dan aturan etika yang berlaku di dalamnya. Tidak semua hakim memahami hal ini, maka harus dipahami dulu apa itu amanah profesi,” kata Andi.

Sebab menurutnya, suatu tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran kode etik tidak selalu merupakan pelanggaran hukum, tapi seringkali suatu tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran kode etik boleh jadi tindakan itu sekaligus juga merupakan pelanggaran hukum.

“Disinilah peran para ahli pers dari Dewan Pers ini,” tukas Andi.

Sebagaimana diketahui dalam proses penegakan hukum banyak pihak mempunyai peran baik pemerintah (aparatur penegak hukum, polisi jaksa, hakim, pengacara) juga saksi ahli sangat penting dalam membantuk majelis hakim untuk menambah keyakinan dalam memutus setiap perkara termasuk perkara
delik pers.

Sehingga akan diperoleh sebuah putusan yang objektif dan sesuai dengan fakta persidangan yang mendorong proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan akuntabilitas yang ada.

Disini saksi Ahli Pers mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kemerdekaan pers. Karena itu bagaimana sebenarnya dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu,saksi ahli pers harus juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab social, keberagaman masyarakat dan norma-norma agama dan juga menjaga penerapan KEJ (Kode Etik Jurnalistik).

Karena itu pers dituntut untuk profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Sebagai mitra untuk mencari kebenaran Ahli Pers dengan cara memberikan kesaksian dan argumen untuk landasan dalam mengawasi dan menjaga kemerdekan pers, demokrasi dan supremasi hukum.

Sehingga Ahli pers sendiri memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran, memberi informasi, menafsirkan, dan membantu Hakim dalam memutus perkara delik persn. Di Negara demokrasi seperti Indonesia, pers merupakan pilar keempat demokrasi yang juga mengawasi penegakan hukum di Indonesia serta penegakan HAM.

Artinya peran Ahli Pers memiliki peranan kunci untuk mengungkapkan adanya kebenaran dan penyimpangan demi menjaga kemerdekaan pers itu sendiri.

Tidak Dapat Dihukum,

Sejak keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Jaksa Agung, Kapolri dan Kominfo tertanggal 2 juni 2021 yang ditanda tangani oleh Jaksa Agung, Kapolri dan Kamenko telah menjadi pembatas bahwa wartawan tidak lagi dijerat dengan pasal 27 UU ITE (ayat 3).

Ahli Senior Dewan Pers yang juga penulis buku rujukan Ahli Pers Dewan Pers Wina Armada SH menuturkan dengan adanya SKB tersebut maka pers tidak lagi dijerat pasal ITE.Keputusan yang berisi pedoman implementasi pasal 27 ayat (3) untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai lex spesialis. untuk kasus terkait melibatkan Dewan Pers.

“Tetapi jika wartawan secara pribadi menggugah tulisan pribadinya di media sosial atau internet maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3),” jelas Wina Armada.

Adanya surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Implementasi berarti pers diakui mempunyai Hak menyiarkan berita melalui medium transaksi elektronika.Hal tersebut kata Wina Armada yang juga mantan Anggota Dewan Pers dan wartawan senior adalah sesuai dengan pengertian pers di dalam UU bahwa berita pers dapat dilakukan dalam media cetak, elektronik dan saluran lainnya termasuk melalui internet.

“Lewat keputusan itu pula diberikan landasan pers yang menyiarkan berita yang sesuai dengan UU Pers dan KEJ tidak dapat dihukum,”pungkas Wina Armada.

Namun demikian dalam setiap pemberitaan wartawan harus menghormati asas praduga tak bersalah dalam semua tahapan dan ini berkaitan dengan tiga hal adalah pers tidak boleh menghakimi,kedua tidak boleh menyimpulkan kesalahan seserang yang sedang dalam proses.

“Tetapi asas praduga tak bersalah tidak menghalangi pers untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya termasuk nama yang sebenanya,” pungkas Wina Armada.

Dibagian lain Wina yang juga mantan Pengurus Dewan Pers ini mengatakan menyebutkan ada harian terkemuka menulis tidak menyingkat nama ini adalah tidak dibenarkan karena pers harus menghormati asas praduga tak bersalah.

Dia meminta peserta pelatihan sebagai ahli Pers Dewan Pers untuk memahami dan menguasai semua ketentuan yang ada selain UU Pers dan KEJ (Kode Etik Jurnalistik). Karena ketererangan ahli yang diberikan di persidangan dapat memberikan dampak besar dalam arah keputusan hakim.

“Posisi ahli bisa saja diterima dan menghukum terdakwa dan sebaliknya tetapi bisa berakibat merugikan dan mengakibatan dibawa keranah hukum. Saksi Ahli digugat walau sebenanrnya keterangan ahli yang diajukan di persidangan tidak dapat dituntut,”pungkas Wina. Karen pers bukanlah lembaga
kemalaikatan yang tanpa ada kesalahan tetapi pers yang baik adalah ketika membuat kesalahan pemberitaan langsung menyadari dan memperbaikinya bahkan jika perlu dengan permintaan maaf,”ujarnya lagi.

Senada dengan Wina Arman, Mantan Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan menyebutkan pentingnya memahami tugas ahli pers yang bukan lain adalah melindungi kemerdekaan pers.

“Ketika perspektifnya adalah untuk melindungi kemerdekaan pers maka sudah pasti keterangan ahli pers tujuannya bukan untuk mencederai kemerdekaan pers tapi justru meninggikan kemerdekaan pers,” tegas Bagir Manan.

Oleh sebab itu komiteman yang dilakukan Dewan Pers dalam menyiapkan Ahli Pers adalah dalam rangka memberikan kontribusi kedepan dalam perbaikan kualitas di dalam penegakan hukum khususnya pada kasus delik pers secara keseluruhan.(haris fadilah-Mantan Pengurus PWI Pusat)


Ketua Komisi Hukum dan Perundangan Dewan Pers M Agung Dharmajaya yang sekaligus tuan rumah penyelenggaraan pelatihan APDP sedang menyerahkan piagam kepada Jaksa Agung yang diwakili Kabag TU Pidum Pada Jampidum Kejaksaan Agung Arief Muliawan SH MH.(foto :haris)