Dewan Pers Gelar Penyegaran dan Pelatihan Ahli Pers Batch 2 Tahun 2021
By admin On 20 Aug, 2021 At 06:32 AM | Categorized As Hukum | With 0 Comments

BANTEN-(TERBITTOP)- Dewan Pers selama tiga hari pada Kamis-Sabtu (19-21 Agustus 2021) menggelar pelatihan/ Penyegaran Ahli Pers di Mercure Hotel BSD City Tangerang Banten.

Ketua Dewan Pers Muhamad Nuh ketika membuka kegiatan itu Kamis (19/7) mengatakan saat ini jumlah sengketa pers semakin meningkat sementara ahli pers jumlahnya tetap bahkan berkurang.

“Dewan Pers terus berkomitmen untuk menjaga kemerdekaan pers Indonesia yang berkualitas dan bertnggung jawab dengan menggelar pelatihan/penyegaran terhadap ahli pers sehingga di setiap daerah nantinya akan memiliki Ahli Pers,”kata Muhamad Nuh.

Dalam penyegaran yang diikuti oleh 30 orang ahli dan calon ahli pers BATCH 2 Tahun 2021, karena masih dalam pandemi COVID 19 dilakukan secara onlene dan tatap muka.Hadir dalam pembukaan acara Wakil Ketua Dewan Pers Hendri C Bangun, Ketua Komisi Hukum dan Perundangan Dewan Pers, Agung Dharmajayan Mantan Ketua Dewan Pers Prof Baqir Manan SH. Acara ini akan berlangsung selama 3 hari dan mulai dibuka pada Kamis (10/6) siang dan akan berakhir pada Sabtu (21/9).

“Saya berharap ahli pers tidak hanya bisa bertugas saat memberi keterangan sebagai ahli di depan penyidik atau di pengadilan namun bisa juga ikut memberi konsutasi dan sosialisasi hukum pers kepada masyarakat,” ujar M. Nuh yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi RI ini.

Dia menyebutkan pentingnya penyegaran dan pelatihan ahli pers ini untuk memastikan kemampuan ahli dapat terus berkembang dalam memahami berbagai kasus pers yang terjadi di Indonesia saat ini.

Dikatakan para ahli pers bersedia dan memenuhi syarat antara lain mendukung dan menjaga kemerdekaan pers, memakai UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik filosofi maupun teknis pengaturannya.

Yang paling penting juga, para ahli dari Dewan Pers itu memiliki integritas pribaadi di bidang keahliannya dan bersikap adil dan obyektif.

Sementara Mantan Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan menyebutkan pentingnya memahami tugas ahli pers yang bukan lain adalah melindungi kemerdekaan pers.

“Ketika perspektifnya adalah untuk melindungi kemerdekaan pers maka sudah pasti keterangan ahli pers tujuannya bukan untuk mencederai kemerdekaan pers tapi justru meninggikan kemerdekaan pers,”tegas Bagir Manan.

Dalam sesi lain, Wakit Ketua Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro menyebutkan dalam perlindungan kemerdekaan pers Mahkamah Agung memahami betul bagaimana penanganan kasus pers dilakukan dalam rangka memenuhi aturan konstitusi yakni pasal 28 UUD 1945.

“Salah satunya dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 13 tahun 2008 pada 30 Desember 2008, agar Dewan Pers menyediakan ahli pers dalam penanganan kasus pers,” kata mantan juru bicara Mahkamah Agung ini.

Hakim Agung Andi Samsan Nganro juga mengingatkan bahwa dalam penanganan perkara pers harus mengikuti mekanisme hukum pers yakni diantaranya menggunakan hak jawab dan hak koreksi bagi mereka yang merasa namanya dicemarkan pers.

“Hak jawab itu mekanisme hukum pers yang tepat, jangan asal lapor polisi, harus paham aturan undang-undangnya (UUPers No.40/1999),”tegasnya.

Hakim Agung Andi Samsan Nganro juga mengingatkan para hakim agar dalam mengadili suatu perkara harus memahami profesi.

“Jangan pernah mengadili kasus biasa sama dengan kasus yang berkaitan dengan profesi, hakim harus memahami profesi tersebut dan aturan etika yang berlaku di dalamnya. Tidak semua hakim memahami hal ini, maka harus dipahami dulu apa itu amanah profesi,” kata Andi.

Sebab menurutnya, suatu tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran kode etik tidak selalu merupakan pelanggaran hukum, tapi seringkali suatu tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran kode etik boleh jadi tindakan itu sekaligus juga merupakan pelanggaran hukum.

“Disinilah peran para ahli pers dari Dewan Pers ini,” tukas Andi.

Sementara itu Tokoh Pers dan Penyusun Buku Menjadi Rujukan Ahli Dewan Pers Wina Arma SH mengatakan setelah adanya SKB Kominfo, Jaksa Agung dan Kepolisian maka prs tidk lagi terjerat dalam Pasal Undang Undang ITE khususnya pasal 27 ayat 3 UU ITE.

“Sesuai SK itu maka pers tidak lagi terjerat UU ITE terkecuali jika wartawan secara pribadi menggugah tulisan pribadiny di media sosial atau internet, maka akan tetap berlku UU ITE termasuk pasal 27 ayat (3).

Sebanyak 30 ahli pers dan calon ahli pers yang mengikuti penyegaran dan pelatihan ahli pers ini datang dari sejumlah daerah di Indonesia diantaranya, Medan,Riau,Banjarmasin, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu.Turut pula memberikan pemaparan Menkopohulkan Mahfud MD, Dr Insan Budi Maulana terkait dengan Hak Cpta di Bidang Pers.

Selain itu Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi SH dijadwalkan memberikan pemaparan di depan peserta terkait Pedoman Interpretasi Resmi UU ITE.(ris)