TAHUN baru 2016 bagi bangsa kita merupakan tahun yang penuh tantangan yang tidak ringan. Tantangan itu karena sejak tanggal 25 September 2015 lalu. dalam Sidang PBB di New York, Indonesia yang diwakili Wakil Presiden RI, bersama tidak kurang dari 193 Kepala Negara dari seluruh dunia, telah menanda tangani kesepakatan bahwa dalam limabelas tahun mendatang, antara tahun 2015-2030, seluruh dunia bekerja sama menuntaskan kemiskinan, kelaparan dan mempersempit kesenjangan guna mengantar tercapainya kesejahteraan dan kedamaian di seluruh pelosok dunia. Kedamaian itu sekaligus melindungi kekayaan hayati dan sanggup menepis perubahan iklim serta kekayaan alam semesta dalam pembangunan global yang berkelanjutan.
Keputusan PBB tersebut merupakan hasil telaah para pejabat, ahli-ahli dan cerdik pandai dari seluruh dunia beberapa tahun terakhir pada saat dunia dengan gencar melaksanakan Pembangunan Abad Millennium selama tahun 2000 sampai tahun 2015. Roadmap Pembangunan Abad Millennium yang membawakan 8 target utama itu diberbagai
belahan bumi berhasil meningkatkan nilai Human Development Index (HDI) atau yang di Indonesia dikenal dengan nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi di beberapa negara terjadi degradasi lingkungan, penyerapan sumber daya alam secara berlebihan dan terganggunya belahan bumi karena adanya perubahan musim yang jarang bisa diprediksi manusia. Banyak negara dengan alasan peningkatan HDI melanggar “tata krama” sopan santun terhadap lingkungan dengan menguras habis kekayaan hayati dan apa yang ada di bawah laut atas nama kemajuan sosial ekonomi dan kemakmuran rakyatnya.
Roadmap baru yang diputuskan PBB pada akhir bulan September lalu secara tegas memerintahkan kepada semua pemerintahan anggota PBB untuk memperhatikan keseimbangan yang harmonis antara peningkatan nilai HDI suatu negara dengan kelestarian sumber daya alam yang diukur dengan Ecological Footprint (EF) yang merupakan ukuran keseimbangan lingkungan yang mengukur supply dan demand atas alam semesta. Posisi supply adalah kapasitas planet untuk menghasilkan produk dari lahan yang tersedia, termasuk hutan, tanah subur untuk tanaman dan laut dengan kapasitas penghasil ikan. Dari tatanan wilayah ini, kalau tidak diambil ummat manusia akan siap menampung sisa-sisa limbah, utamanya emisi karbonnya.
Ecological Footprint adalah perbandingan biocapacity dengan kebutuhan umat manusia. Ecological Footprint merupakan kebutuhan wilayah yang luas dan subur yang diperlukan untuk memenuhi sumber daya yang dibutuhkan ummat manusia yang dapat diperbarukan dan sekaligus menampung limbah. Wilayah produktif yang dihuni manusia dewasa ini termasuk juga dalam perhitungan ini karena tanah tidak bersifat regenerative. Pembangunan global berkelanjutan yang diputuskan PBB bulan September lalu merupakan suatu roadmap yang jauh lebih sulit dilaksanakan di setiap negara karena mengandung syarat-syarat keseimbangan tersebut di atas.
Lebih dari itu Roadmap baru tersebut memuat 17 target dimana tiga target utama memiliki jangkauan yang sangat rumit untuk diselesaikan, yaitu pengentasan kemiskinan menjadi nol persen dan terhapusnya kelaparan pada tahun 2030 serta makin menipisnya kesenjangan dalam waktu sama antar sesama warga. Upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan harus diselesaikan melalui tercapainya target diterimanya budaya hidup sehat dengan ukuran usia harapan hidup yang tinggi, tingkat pendidikan yang sangat memadai secara merata dan tercapainya kesetaraan jender di setiap negara serta kemampuan daya beli yang harus dicapai melalui pekerjaan yang pantas dan merata dengan industrialisasi dan pelayanan jasa yang berhasil.
Pencapaian HDI yang tinggi untuk menuntaskan kemiskinan, kelaparan dan menipisnya kesenjangan itu perlu didukung dalam suasana lembaga pemerintahan yang memelihara perdamaian dan kerjasama bersahabat yang luas di dalam dan di luar negeri serta partisipasi yang luas diantara sesama warganya. Lebih dari itu perlu diikuti dengan memberi perhatian yang tinggi terhadap keseimbangan yang berkelanjutan dari ukuran Ecological Footprint yang memberi perhatian terhadap eksplorasi sumber daya lahan, laut dan kekayaan bawah laut, perubahan iklim dan kemampuan daya dukung lingkungan pada umumnya.
Seperti halnya dengan kesepakatan PBB di tahun 2000 terhadap Pembangunan Abad Millennium, kesepakatan Pemerintah RI bersama dengan 193 negara lainnya di dunia mengharuskan Indonesia komit pada kesepakatan PBB tersebut. Target-target yang disepakati untuk diselesaikan bukan merupakan target yang ringan untuk dicapai.
Lebih dari itu komitmen pemerintah untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang damai dan mengedepankan pembangunan pro rakyat, pro pekerjaan, pro kesejahteraan dan memelihara sumber daya alam untuk suatu kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan bukan merupakan suatu komitmen yang ringan. Apalagi kalau harus
dipelihara kekayaan alam dan pergolakan perubahan iklim yang sering menimbulkan goncangan diluar rencana manusia. Indonesia secara sungguh-sungguh harus belajar dari pengalaman masa lalu dan sekaligus siap sebagai bangsa besar melaksanakan komitmen globalnya. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Yayasan Damandiri, www.haryono.com).
