MINGGU lalu selama satu minggu Indonesia telah ketempatan suatu gelar Konperensi Internasional tentang Keluarga Berencana di Bali. Konperensi yang mendatangkan sekitar 3000 peserta itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo dengan pidato singkat yang menegaskan tekad bangsa Indonesia untuk melanjutkan kerja keras yang telah dimulai sejak tahun 1970. Secara tegas Presiden berjanji bahwa pemerintah akan merevitaliasi program KB di Indonesia dengan mendirikan Kampung KB di seluruh Indonesia, bukan hanya di ibu kota kabupaten saja. Penegasan Presiden Jokowi itu sangat tepat karena peserta KB di Indonesia telah mencapai tidak kurang dari 60 persen pasangan usia subur di Indonesia dan tersebar di seluruh desa di Indonesia. Tidak ada satu desapun yang tidak terdapat peserta KB, baik yang masih aktif maupun yang sudah berhenti karena sudah sepuh dan tidak lagi memerlukan kontrasepsi.
Kampung KB di Indonesia tidak lain adalah Kampung Keluarga Berdaya, yaitu keluarga yang sudah mempergunakan kontrasepsi yang segera perlu dibantu melalui proses pemberdayaan komprehensif dengan penyuluhan kesehatan agar makin sehat, kesempatan menyekolahkan anak-anaknya secara tuntas serta mengikuti pelatihan ketrampilan untuk ikut menjadi pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menangah serta menjadi anggota koperasi dalam suatu masyarakat gotong royong menuju kearah masyarakat yang bahagia dan sejahtera seperti di cita-citakan sejak program KB itu diperkenalkan. Dengan cara demikian, revitalitalisasi program KB tidak lain adalah memadukan program pembangunan pada tingkat desa pada sasaran yang tepat, termasuk pelayanan kontrasepsi yang makin mudah dan ada dimana-mana. Peserta KB yang sedang mengikuti proses pemberdayaan bisa mengajak saudara atau tetangganya yang belum mempergunakan kontrasepsi segera mengikuti jejaknya. Yang sudah memakai kontrasepsi segera mengikuti berbagai upaya pemberdayaan pembangunan paripurna.
Dengan cara demikian Kampung KB di seluruh Indonesia itu juga berarti bahwa pelayanan kontrasepsi bisa dilakukan di kampung-kampung seperti jaman dulu saja. Para dokter dan bidan ada di desa dan kampung-kampung sehingga pasangan muda yang belum pernah menjadi peserta KB dapat diperiksa kesehatan dan kecocokannya cukup di kampung dan tidak perlu meninggalkan rumahnya antri terlalu lama di Puskesmas atau di klinik KB. Pelayanan diantar ke rumah-rumah sekaligus membangun masyarakat menjadi cinta kebersihan dan kesehatan sehingga seluruh keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera.
Setelah itu keluarga harus segera berdaya, sehingga Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berdaya. Pada tahapan berikutnya Kampung KB sebagai Kampung Keluarga Berdaya itu harus itu berkembang setapak demi setapak, satu demi satu sehingga Kampung KB itu berkembang menjadi Kampung Keluarga Bekerja atau Kampung Keluarga Berussaha dimana setiap kampung akan memiliki satu produk unggulan. Kalau setiap Kampung memiliki satu produk unggulan, maka kemakmuran akan menyebar ke seluruh desa di seluruh pelosok tanak air. Keluarga Indonesia mempergunakan kontrasepsi sebagai awal dari proses pemberdayaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Itulah cita-cita sehingga satu demi satu kampung KB itu akan berkembang menjadi Kampung Keluarga Bahagia (Kampung KB Paripurna) karena seluruh keluarganya menikmati hidup yang bahagia dan sejahtera.
Sesungguhnya Indonesia dewasa ini sudah menjadi negara yang sangat sadar arti keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera sehingga mulai melaksanakan Family Planning dan Beyond Family Planning secara terpadu. Dalam lima tahun ini Indonesia penurunan tingkat kelahirannya tidak lagi semata-mata disebabkan oleh penggunaan kontrasepsi. Dari Survey terakhir BPS diketaui bahwa jumlah dan prosentase peserta KB menurun sangat drastis, tetapi karena banyak keluarga sebelumnya sudah menggunakan kontrasepsi, anak muda makin sadar keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, anak-anak muda itu banyak menunda perkawinan, laki-perempuan melanjutkan pendidkan sampai tingkat yang tinggi, otomatis menunda punya anak, tenaga muda bekerja diluar rumah dan dengan hati-hati merencanakan perkawinannya dalam arahan penundaan anak pertama atau menjarangkan antara anak pertama dan anak keduanya. Kesadaran yang diatur dengan sangat hati-hati itu berakibat angka kelahiran yang rendah. Dengan ketersediaan kontrasepsi yang lebih luas hampir pasti tingkat kelahiran di Indonesia bisa lebih diturunkan lagi.
Sayangnya tidak satupun pejabat atau ahli dari Indonesia yang diberikan kesempatan memaparkan gagasan Presiden Jokowi itu dalam sidang-sidang pleno atau sidang lanjutan, sehingga gagasan Kampung KB yang sesungguhnya merupakan gagasan cemerlang sebagai jawaban dari kelanjutan pembudayaan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dengan pertama-tama menggunakan keontrasepsi, sebagai awal dari proses pemberdayaan keluarga, tidak dijabarkan kelanjutannya dengan sebagai program beyond family planning yang sekarang menjadi bagian dari program pembangunan berkelanjutan, anatara lain melalui pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di pedesaan. Program KB penggunaan kontrasepsi dipadukan dengan program kesehatan, pendidikan, wirausaha dan pemeliharaan kekayaaan alam dan lingkungan. Seharusnya negara-negara peserta diajak membahas adopsi family planning sebagai program awal pengenalan kontrasepsi yang segera harus diikuti dengan program pemberdayaan pasangan usia subur secara paripurna. Seperti dugaan kami sebelumnya, seluruh sidang-sidang pleno di dominasi dengan penjelasan tentang bagaimana memperkenalkan penggunaan kontrasepsi atau bagaimana meningkatkan mutu pelayanan kontrasepsi pada tingkat klinik atau pada usaha penggunaan kontrasepsi jangka panjang.
Tidak diungkiri, konperensi seperti ini sangat penting untuk negara-negara di Afrika, Pakistan dan negara lain yang tingkat penggunaan kontrasepsinya masih relatif belum cukup untuk mengantar negaranya memasuki era pertumbuhan penduduk yang mengantar penduduknya menjadi kekuatan pembangunan karena telah memasuki era bonus demografi yang menghasilkan penduduk usia kerja yang melimpah. Tetapi ancang-ancang jangka panjang akan membuat negara-negara itu lebih sadar dan siap mempergunakan kontrasepsi yang cukup tinggi dan segera memasuki era dimana penduduknya benar-benar akan dan harus diperankan sebagai kekuatan pembangunan maha dahsyat. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Yayasan Damandiri, www.haryono.com).
