CIREBON-(TERBITTOP.COM) – Perempatan Lemahabang menjadi salah satu magnet lokasi bagi para pedagang kaki lima (PKL). Bahu jalan sudah semakin menjamur dengan akitivitas pedagang kaki lima. Kondisi ini pun harus menjadi perhatian pemerintah.
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwani Indryanti mengatakan, perlu adanya ketegasan pemerintah sejak awal, untuk melakukan upaya penegakan aturan mengenai pedagang kaki lima.
Menurut politisi Partai Golkar itu, penertiban pedagang kaki lima, akan menjadi buah simalakama, apalagi dilakukan setelah pedagang kaki lima menjamur. Sebab, akan sulit jika harus menertibkan PKL, apabila lingkungan di sana sudah ramai.
“Memang harus ada ketegasan dari kepala daerah. Jangan sampai sudah ramai baru ditertibkan, akan lebih susah,” katanya, Jumat (25/11).
Masih kata Diah, dalam peraturan daerah sudah jelas, aktivitas pedagang kaki lima di bahu jalan sudah melanggar. Sebab, bahu jalan diperuntukan bagi lalu lintas. Adanya aturan ini, seharusnya lebih diperhatikan pelaksanaannya di lapangan. Sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. “Itu kan sudah jelas memang ada pelanggaran. Seharusnya kan bisa ditertibkan sejak awal,” kata dia.
Apabila sudah semakin ramai, maka mau tidak mau, pemerintah juga harus berkompromi. Karena penertiban akan lebih kompleks. Salah satunya, harus juga menyiapkan relokasi bagi pedagang kaki lima. “Sementara kan kalau relokasi itu ribet, karena tempatnya memang harus sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima. Jangan sampai disiapkan relokasi, tapi tidak ditempati,” jelasnya.
Terlebih, saat ini jumlah pedagang kaki lima sudah semakin bertambah. Dia tidak mengharapkan penertiban bersifat represif. Akan tetapi dilakukan secara manusiawi. Menurutnya, keberadaan PKL tidak bisa dielakan, karena masyarakat juga membutuhkan lapangan pekerjaan. Sementara lapangan kerja saat ini belum mampu menampung jumlah tenaga kerja yang ada. Sehingga warga lebih memilih berusaha dengan menjadi pedagang kaki lima.
Sememtara ditempat lapak pedagang, khambali salah satu pedagang buah di bahu jalan lemah abang mengatakan, omset jualan saja sedang kalang kabut sepi pembeli kalau mau ditertibkan dan akan di relokasi ketempat yang belum tentu banyak pembeli nya bisa-bisa pendapatan kami makin nihil.
Ditambahkan oleh khambali, kami rakyat kecil yang sudah berusaha berwiraswasta dengan baik untuk nafkahi anak istri saja mau dibikin susah lagi, jadi mau nya pemerintah daerah ini apa?
“Cirebon ini bukan Jakarta yang banyak pendatang, apa lagi Cirebon timur ini daerah udik yang jauh dari gemerlap keramaian seperti kota, jangan lah kami diusik untuk mencari nafkah yang halal, tandas nya (dj)
