Kasus korupsi di Indonesia bak pepatah mati satu tumbuh seribu. Satu kasus korupsi telah berhasil dituntaskan muncul lagi kasus yang lain. Hampir setiap hari masyarakat Indonesia dijejali dengan pemberitaan mengenai korupsi dalam berbagai media massa, baik korupsi dalam skala kecil maupun korupsi dalam skala besar.
Saat ini Gedung bundar Kejaksaan Agung tengah membongkar kasus yang terjadi di Pertamina.Sebuah BUMN yang cukup ternama di negeri ini dijerat oknum pejabatnya dalam dugaan kasus korupsi. Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) tahun 2013-2015, Muhammad Helmi Kamal Lubis kini mendekam dalam tahanan kejaksaan. Muhammad Helmi Kamal Lubis ditahan terkait dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun yang merugikan keuangan negara Rp1,4 triliun.
Sebelumnya mantan Dirut Garuda Emersyah Saatar juga dibidik KPK dalam kasus pembelian pesawat. Walhasil korupsi sudah menjadi virus yang membahayakan, dan tidak pandan bulu. Mulai dari pejabat di legislatif, eksekutif juga yudukatif di negeri sudah banyak terjerat korupsi.
Modus yang dilakukan oleh tersangka yakni menggunakan dana pensiun untuk membeli saham yang tidak “liquid” berupa saham ELSA, KREN, SUGI dan MYRX. “Harganya setiap sahamnya sekitar Rp800 miliar, totalnya Rp1,4 triliun. Terbongkar kasus ini semakin menambah deretan kasus korupsi di BUMN milik pemerintah. Beberapa tahun lalu Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI sudah memeriksa manajemen Bagian Keuangan PT Pertamina Persero terkait dengan kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility (CSR) dengan Pertamina Foundation.
Sebelumnya kejaksaan juga pernah memeriksa kasus pengadaan kapak PT Pertamina Transkontinental yang melibatkan pemeriksaan Wakil Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang.Walaupun demikian PT Pertamina (Persero) menghormati proses hukum tersebut.
Ahmad Bambang dimintai keterangan soal pengadaan kapal anchor handling tug supply (AHTS) Transko Celebes dan AHTS Transko Andalas senilai US$ 28,4 juta pada 2012-2014. AHTS adalah kapal untuk mendukung kegiatan minyak dan gas bumi lepas pantai. Pengadaan kapal dilakukan saat Ahmad Bambang duduk sebagai Direktur Utama Pertamina Transkontinental. Deretan kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina menandakan bahwa belum bersih di dalam perusahan tersebut dan belum terbebas dari korupsi.
Seharusnya kedepan BUMN seperti Pertamina ini bisa menjadi contoh bagi perusahan negara lainnya, kalau negara dibiarkan korupsi besar besaran di BUMN itu maka negara kecil dibawah negeri semakin mengejek kita karena semakin maraknya korupsi oleh pejabat negara.
Kita mendukung langkah Jampidsus Arminsyah SH langsung menahan sejumlah pejabat Pertamina. Apalagi denan kasus korupsi yang merebak bagai jamur di musim hujan ini, Kejaksaan semakin dituntut untuk bekerja keras dalam mengusut tuntas kasus korupsi yang kerap dilakukan oleh para pejabat tinggi mengeruk uang negara seenaknya.*
