BELITUNG – (TERBITTOP.COM)- Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Beltung Timur Yuslih Ihz Mahendra dan Dr Burhanuddin Muhani MSi mulai disorot masyarakat karena sering dinas keluar kota dan keluar negeri. Sementara upaya memacu kenaikan APBD Kabupaten Belitung belum menunjukkan hasil yang optimal bahkan di tahun 2017 dan anggaran tahun 2018 APBD Belitung mengalami defisit ratusan miliar.
Beberapa tokoh masyarakat di Belitung Timur Marjilin mengemukankan kinerja bupati dan wakil Bupati belum optimal dan belum sesuai dengan Visi dan Misinya saat mencalonkan menjadi Bupati dan wakil Bupati.
“Roda pemerintahan yang sudah berjalan selama dua tahun ini belum menunjukkan optimal dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini,”kata Marjilin mantan Kades Selinsing dan Mahardinata Mantan Kades Di Kec Gantung saat berbincang bincang dengan Terbittop di Manggar belum lama ini. Bahkan kedua warga Belitung Timur, menyorotinya penurunan penurunan APBD Kabupaten Tahun 2017 dan anggaran mengalami defisit sekitar 22 miliar miliar.
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) meneken Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Beltim 2017 untuk dibahas dalam Rancangan Perubahan APBD Beltim 2017, pada sidang paripurna yang digelar Rabu (20/9) pekan lalu.
Nota kesepakatan ditandatangani oleh Wakil Bupati Beltim Burhanudin (Aan) dan unsur pimpinan DPRD Beltim. Aan mewakili Bupati Beltim Yuslih Ihza yang diketahui berhalangan hadir karena sedang berkunjung ke Tiongkok untuk agenda terkait Geopark Belitong. Pada KUA PPAS P APBD Beltim 2017, tergambarkan proyeksi pendapatan daerah yang diasumsikan melorot hingga Rp 22,1 Miliar.
Penurunan ini diasumsikan terjadi pada pos Lain-lain Pendapatan Dategar yang Sah, khususnya pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.
Berdasarkan keterangan dihimpun TERBITTOP penurunan drastis pendapatan daerah akibat masalah pertambangan dan sektor lainnya yang makin banyak menimbulkan persoalan ditengah masyarakat. Bahkan kini upaya untuk menggenjot dari hasil penambangan mulai menemui kendala setelah beberapa kegiatan tambang ilegal dan isap dilarang di perairan pulau ini.Penurunan defisit itu mencapai hampir 86,12 persen atas turun dari Ro37,71 miliar menjadi Rp5,23 miliar.
Dari gambaran umum nota kesepakatan Pemkab Beltim kemudian mengakali drastisnya asumsi penurunan ini dengan menggenjot proyeksi pendapatan pada sejumlah sumber pendapatan.Di antaranya adalah proyeksi Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Besaran PAD misalnya, diasumsikan naik Rp 13,71 M (14,96%), atau naik menjadi Rp 105,36 M dari proyeksi anggaran induknya sebesar Rp 91,65 M. Namun kenyataan penurunan drastis pendapatan daerah ini membuat laju pembangunan melorot, tetapi Bupati sering keluar kota dan luar negeri.(eko)
