PONTIANAK-(TERBITTOP)- Berkat kegigihan Tim TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat maka proyek stategis nasional pembangunan jalan yang sempat alot pembahasan dikerjakan Kementerian PUPR karena terganjal masalah pemindahan posisi tiang listrik sepanjang 23 km, akhirnya dapat dituntaskan bersama. Pekerjaan melebarkan jalan nasional dalam dua jalur yang lebar ini atas permintaan Presiden Jokowi, kini sudah bisa diselesikan dengan solusi dari TP4D setempat.
“Ini yang pertama kali sukses di Indonesia berhasil diselesaikan pemindahan tiang listrik, karena harus melebarkan jalan dan juga memindahkan tiang sehingga pembahasan sangat alot dan lama. Karena untuk pemindahan tiang dan pelebaran jalan itu memerlukan biaya yang cukup besar,”jelas Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Sugiyono SH MH dan Wakajati Sugeng SH MH kepada wartawan termasuk TERBITTOP yang berkunjung ke Kalimantan Barat pekan lalu.
Dikatakan, baik PUPR dan PLN Kedua belah saling bersikukuh beragumentasi dengan masing masing posisinya. Pihak Kementerian PUPR merasa memiliki tanah tidak memiliki dana, sebaliknya PLN juga tidak ada dana untuk memindahkan tiang. TP4D memberik solusi saling menanggung bebas.
Sugiyono menjelaskan awalnya penyelesailan didahului pemindahan sepanjang 3 klm dan setelah beberapa kali pertemuan,dan TPD4 diberikan solusi masing masing bertanggung jawab.
“Kalau harus memindahkan jaringan memindahkan tiang akan memakan biaya besar,sedangkan jika diangkat tiangnya maka masyarakat akan protes karena akan dimatikan listrik cukup lama. Bisa menjadi masalah karena cukup jauh sepanjang 23 km. Jadi akhirnya kita berikan solusi saling
menanggung beban dan akhirnya kedua belah menerima saran TP4D,”kata Sugiyono.
Dia mengungkapkan TPD4 sangat serius dalam mengawal proyek strategis nasional tersebut mulai dari perencanaan hingga selesainya, apalagi kini peran TP4D sudah disosialiasikan dan mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Awalnya ada tiga Tim Jaksa tetapi karena banyak
permintaan maka diperbesar menjadi 7 Tim Jaksa.
Dia menambahkan selain proyek jalan Kementerian PUPR juga ada berbagai proyek strategis lainnya diantara pembangunan pelabuhan Kijing di Mempawah, pembangunan Pos Lintas Batas (PLB).Proyek tahun 2017 ini peletakan batu pertama pelabuhan Kijing nantinya akan menjadi pelabuhan internasional yang dikelola Pelindo.
Secara keseluruhan TP4D Kejati Kalimantan Barat dalam tahun 2016/2017 mengawal sebanyak 631 proyek pembangunan termasuk proyek di daerah perbatasan dengan Malaysia senilai Rp3.860.396.849.571. Dua proyek pembangunan fasilitas POS Lintas Batas dengan Malaysia telah sukses dan telah
diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Pembangunan jalan Tol di landak serta dari perbatasan ke kota Pontianak dan jalan Tol menghubungkan Kalbar dengan Kaltim.
Sugiyono mengungkapkan proyek sebanyak 631 proyek itu sebagian besar dibiayai dengan dana APBN, dan sebagian besar lainnya dibiayai dana APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBD Kabupaten.
Sementara itu Wakajati Kalimantan Barat Sugeng SH MH menjelaskan pemindahan tiang ini bisa menjadi yurisprodensi karena yang pertama sukses di Indonesia. Selain itu masalah krusial yang pernah diselesaikan dalam ganti rugi Balai Air/PLN dan PT Angkasa Pura. Meskipun demikian dalam
pembangunan ini tidak ada gugatan dari masyarakat, terkecuali ada satu penetapan pemenang lelang yang di PTUN kan oleh yang kalah lelang.
“Walaupun diluar TP4D tetapi Kejati Kalbar lewat instrumen Datun telah mewakili pemerintah dalam menghadapi gugatan dan kita menang,”ungkap Sugeng. Sedangkan dalam proyek bandara yang dikelola PT Angkasa Pura,tanahnya digarap puluhan masyarakat yang minta ganti rugi, telah diselesaikan
dengan memberikan uang kerohiman walaupun itu alot penyelesaian dengan warga.(haris)
