MENGENTASKAN rakyat dari kemiskinan dan pemberantasan korupsi serta mengangkat perekenomian rakyat adalah salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahan di tahun baru 2018 ini. Oleh karenanya sinergi pemerintah baru dan KPK,Kepolisian dan Kejaksaan serta program perekonomian akan menjadikan tolak ukur nantinya bagi kemajuan bangsa serta penilaian akhir suksesnya pemerintahan Jokowi- Jusuf kalla.
Meski ekonomi tumbuh dan dunia internasional memuji Indonesia, namun kemiskinan dan korupsi masih masih menjadi masalah dan korupsi makin menggurita terjadi.Domain terjadi korupsi sekarang tidak saja di dominasi oleh pusat, tetapi sejak pelaksanaan dilaksanakan otonomi daerah dan disentralisasi sesuai dengan UU Otonomi Daerah, korupsi di daerah makin merajalela yang melibatkan pejabat publik, baik bupati,Walikota,Gubernur,dan anggota DPRD setempat.Tantangan pemerintahan adalah memberdayakan daerah yang bersih, ekonomi yang kuat dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Pemerintah daerah yang sudah diperkuat dengan dana desa hendaknya lebih aktif dalam mengawasi sehingga bisa ikut dalam pengentasan kemiskinan. Mengentaskan rakyat dari kemiskinan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan program pemerintah pusat dan dari APBN. Sudah saatnya nanti kedepan pemerintahan baru untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah.
Untuk itu dibutuhkan kedepan setiap pilkada kita membutuhkan figur pemimpin daerah yang inovatif dan jeli mendayagunakan peluang yang ada di daerah.Perubahan struktural yang disebabkan dengan pertumbuhan ekonomi memperlihatkan kecenderungan yang melambat. Sebab, tanpa program inisiatif nanti maka diprediksi RAPBN kita 2018, bakal defisit.
Anggaran pembangunan dari tahun ketahun bertambah, namun penurunan kemiskinan berjalan lambat, sehingga penciptaan pekerjaan di sektor informal menjadi keharusan. Tahun 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017, dibanding September 2016. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang. Sementara, per September 2016 sejumlah 27,67 juta orang. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, jumlah peningkatan penduduk miskin itu sebanyak 0,01 juta orang.
Namun di tahun 2017 pula menurut Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, melaporkan bahwa di tahun 2017 ini pemerintah Jokowi-JK berhasil menekan angka kemiskinan hingga dibawah 11 persen. Selama tiga tahun perjalanan pemerintahan, kita mampu menekan angka kemiskinan, turun dari sekitar 11.25 persen di awal pemerintahan menjadi 10,64 persen di tahun 2017. Puan Maharani dalam konferensi pers laporan kinerja capaian tiga tahun bidang PMK.Sebelumnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat, dari 68.9 pada 2014 menjadi 70.1 pada 2016.Dengan capaian ini, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development.
“Secara makro, capaian di bidang PMK meliputi Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Indeks Gini, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah.Indeks Kesejahteraan Rakyat meningkat,” jelas Puan.
Tantangan kedepan adalah tetap menurunkan angka kemiskinan,dengan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.Warisan hampir 27,7 penduduk miskin dan kesenjangan sosial yang melebar inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintahan. Kita berharap pemerintahan bisa menyiapkan program program kerakyatan yang bisa mensejahterakan rakyat serta memberantas korupsi dan meningkatkan pendapatan negara. Pemerintahan juga harus menghindari besar pasak dari tiang, sehingga membuat APBN menjai tekor dan merugikan perekonomian negara.*
